JAGOSATU.COM - Vaksinasi di Bolaang Mongongondo Selatan (Bolsel) kurang maksimal. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) akan memberlakukan aturan ketat, terutama di lintas perbatasan. Bupati Hi Iskandar Kamaru SPt menegaskan itu saat memimpin rapat bersama para Sangadi se-Bolsel di Lapangan Futsal Kawasan Perkantoran Bupati, Panango. Selasa (26/10) Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid, Sekda Arvan Ohy, Perwakilan Polres Bolsel dan jajaran Pimpinan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) juga hadir.
Bupati Iskandar mengevaluasi satu persatu progresivitas vaksinasi di desa. Hasilnya, kurang memuaskan. Banyak desa capaian vakasinasinya kurang dari 50 persen. Kendalanya, kata para Sangadi, banyak masyarakat belum terdukasi baik soal produk vaksin.
Sangadi Desa Tolotoyon, Ramdan Makalalag misalnya. Katanya, banyak masyarakat tidak percaya vaksin. "Banyak masyarakat menganggap vaksin haram. Beberapa diantaranya percaya dengan berita hoax tentang vaksin," ungkapnya. Ramdan juga mengakui penegasan aturan terkait wajib vaksin tidak berjalan baik.
"Kami di desa menolak segala bentuk kepengurusan dokumen bagi masyarakat yang belum divaksin. Sementara di tingkat kabupaten ada beberapa instansi yang justru melonggarkan aturan itu," beber Ramdan.
Kondisi serupa terjadi di Desa Nunuk. Menurut Sangadi Musanif Bonde, animo masyarakat masyarakat ikut vaksinasi besar, tapi sering tidak kebagian jatah. "Vaksinasi lalu tidak semua terlayani. Stok lekas habis." "Kami usulkan vaksinasi ini sebaiknya digelar di tiap desa, agar masyakat bisa terakomodir semuanya," imbunya.
Beragam problem itu, apa boleh buat, Bupati Iskandar meminta sinergitas Polres Bolsel dan instansi teknis segera memperketat wilayah perbatasan. "Tidak boleh melintas jika tidak ada surat vaksin." "Lima hari mendatang, aturan ini akan diberlakukan. Saat ini kita berikan kesempatan untuk melakukan sosialisasi di desa-desa," tegasnya.
Bupati menegaskan, instansi pemerintah dalm setiap pelayanannya harus menanyakan surat vaksin. "Jangan layani sebelum mereka memperlihatkan surat vaksin. Ini demi kebaikan kita semua," tegasnya lagi. Tidak terkecuali di pihak pemerintah desa. Bupati mengancam desa yang progres vaksinasinya masih di bawah 50 sampai dengan 30 November 2021 Siltap-nya (Penghasilan Tetap) jangan dicairkan.
"Saya juga minta stop bantuan bagi penerima bantuan di desa seperti BLT dan lainnya. Jangan disalurkan ke penerimanya sebelum divaksin," cetusnya. Di kesempatan yang sama, Wakapolres Bolsel Dadang Sehendra mengatakan, pihaknya akan meminta data vaksin tiap desa untuk mendorong vaksinasi. "Kami akan mengunjungi masyarakat yang belum divaksin secara door to door." "Kita juga akan tempatkan beberapa personil di posko perbatasan, seperti di Molibagu, Adow dan Molosipat," tandasnya. (MPD)