JAGOSATU.COM - Puluhan mahasiswa menggelar unjuk rasa di Kantor DPRD Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) Rabu, 10 November 2021. Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat (AMPERA) menyerukan aksi penolakan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Bolsel khususnya di Hulu Tobayagan.
Aksi berlangsung sejak pukul 13.30 Wita dimulai di halaman kantor DPRD. Puluhan personil kepolisian dan satuan polisi pamong praja pun diturunkan mengamankan jalannya aksi tersebut. Setelah kurang lebih satu jam berorasi di depan kantor wakil rakyat, para mahasiswa kemudian disambut Anggota DPRD Zulkarnain Kamaru dan Fadly Tuliabu. Kendati sempat beradu argumentasi perihal protokol kesehatan, seluruh peserta aksi diajak masuk ke gedung DPRD duduk bersama menyampaikan aspirasi mereka.
Sanji Sinalaan, salah satu mahasiswa orator menyampaikan, selama perjalanan aksi penolakan PETI, pihaknya melihat ada bentuk represif yang dilakukan oleh para cukong tambang yang sebagian berasal dari warga Desa Tobayagan itu sendiri.
“Ini kemudian menciptakan konflik horisontal antara masyarakat yang pro dan kontra.”
“Pemukulan di lokasi PETI sudah tiga kali terjadi tapi tidak diindahkan. Tidak diadili oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu kita minta aktivitas PETI Tobayagan dihentikan untuk mencegah dampak dan korban lebih banyak,” tegas Sanji.
Lanjut Sanji, selain berdampak pada ekologi, aktivitas PETI juga telah dirasakan dampaknya oleh masyarakat sekitar.
“Ada lokasi yang ditinggalkan begitu saja oleh para pelaku PETI, tidak ada upaya reboisasi. Itu dampaknya ke pemukiman masyarakat seperti banjir, debit air berkurang dan air sungai menjadi keruh,” tegasnya lagi.
Menutup orasinya, Sanji kemudian menuntut pihak DPRD melakukan uji petik terkait keberadaan para PETI di Hulu Tobayagan.
“Kami minta DPRD Bolsel menolak secara utuh aktivitas PETI di Hulu Tobayagan. Kami dan masyarakat mempercayakan kepada orang-orang tua kami yang ada di DPRD minta tolong tolak PETI di sana.”
“Jangan sampai mereka seenaknya merusak tanah yang kita cintai ini. Jadikan persoalan ini sebagai tanggung jawab kita bersama. Maka supremasi dan harga diri kita sebagai mahasiswa kita pertanggung jawabkan dalam persoalan ini,” pungkas Sanji yang selaku koordinator aksi.
Orator lainnya, Cakra Wahyudi Ente juga menegaskan, mahasiswa datang ke kantor DPRD untuk menyatukan persepsi dengan para legislator Bolsel yang mana aktivitas PETI sudah merugikan masyarakat.
“Tidak menutup kemungkinan aktivitas PETI hari ini akan terjadi di kawasan lainya di Bolsel, seperti Posigadan, Helumo, Tomini dan wilayah lainnya.”
“Jika anggota DPRD sudah sama persepsinya dengan kami bahwa pertambangan di sana adalah pertambangan ilegal yang kemudian menyebabkan konflik horisontal, maka kami selaku mahasiswa meminta para anggota DPRD mencari solusi terkait persoalan itu,” tegasnya.
Cakra dengan lantang juga mengancam, jika aksi kali ini tidak diindahkan oleh pihak DPRD dan tidak ada langkah-langkah konkrit untuk mengatasi aktivitas PETI, Ia berjanji akan membawa massa aksi yang lebih banyak.
“Semoga ini terjawab dengan baik, bukan sekadar adu argumen dan janji-janji yang tidak direalisasikan,” tandasnya.
Di pihak yang sama, Diki Gobel menyatakan apa yang kemudian menjadi tujuan dan maksud dari seluruh elemen pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam AMPERA perlu didiskusikan bersama.
“Alhamdulillah tujuan kami untuk bercakap-cakap langsung dengan para anggota DPRD terpenuhi. Tetapi ternyata para anggota dewan Bolsel hanya diwakili dua orang. Apabisa kedua anggota DPRD yang hadir hari ini merepresentasikan dua puluh anggota dewan lain?”
Diki menambahkan, terkait dengan pengawasan aktivitas PETI harusnya DPRD melakukan tindakan dari jauh-jauh hari.
“Jangan sampai pengawasan ini hanya terkesan bual-bualan semata dan jadi pemanis untuk meredam reaksi masyarakat. Herannya, ada anggota dewan Bolsel yang menyatakan tidak tahu sama sekali aktivitas PETI di Bolsel.”
“Harusnya ada anggota DPRD perwakilan dari Tobayagan dalam hal ini Dapil Pinolosian yang datang di tempat ini. Ini menandakan tidak ada kepedulian terhadap nasib rakyat,” sentilnya.
Mengakhiri orasinya, Diki menyimpulkan, konflik hari ini masih bersifat sosio kultural atau konflik horisontal. Jangan sampai setelah ini akan terjadi konflik yang berada di level sosio politisi dan sosio ekonomi.
“Karena efek dari PETI, ini jujur berdasarkan hasil kajian kami itu sangat besar. Seharusnya apabila anggota perwakilan rakyat merasa tidak punya kekuasan dan wewenang menghentikan aktivitas PETI di Hulu Tobayagan, mereka harus punya sikap menyampaikan aspirasi rakyat kepada otoritas yang lebih tinggi.”
“Keberpihakan DPRD itu harus pada rakyat. Jangan sampai terkesan janji-janji. Paling sering terdengar bahasa dari para wakil rakyat adalah akan ditindaklanjuti. Ditindak lanjuti seperti apa itu? Nah ini jadi PR bersama bagaimana memberikan solusi yang strategis bukan terkesan sengaja mengulur waktu yang ujung-ujungnya berdampak fatal, baik secara ekologi maupun kemanusiaan,” cetusnya.
Menanggapi seruan mahasiswa, Zulkarnain Kamaru dengan tegas, mengatakan DPRD Bolsel telah mengundang pihak-pihak yang terkait dengan PETI di Tobayagan beberapa waktu lalu.
“Dalam pertemuan tersebut, kita sepakati bersama tidak ada pihak yang boleh melakukan aktivitas pertambangan dalam bentuk apapun di Hulu Tobayagan selama belum mengantongi izin dan itu mereka iyakan.”
“Soal pernyataan, sikap dan dukungan secara pribadi dan sebagai wakil rakyat apapun alasannya kami sebagai anggota DPRD menolak aktivitas PETI Tobayagan,” beber Ketua Komisi II DPRD Bolsel ini.
Sementara, Fadly Tuliabu mengungkapkan terkait dengan keresahan dan kegelisahan mahasiswa terkait aktivitas tambang ilegal itu juga bagian bagian dari kegelisahan para anggota DPRD Bolsel.
“Persoalan tambang yang menjadi tuntutan adik-adik mahasiswa kami juga rasakan, apalagi kita punya tanggung jawab moril sebagai wakil rakyat.”
“Perihal PETI Tobayagan kami berkeinginan melakukan uji petik. Hanya saja kita memiliki kendala sampai itu tidak terealisasi karena kita juga diperhadapkan dengan agenda pembahasan paripurna APBD. Bukan berarti kami diam,” pungkasnya.
Di akhir audience kedua pihak menyepakati bahwa DPRD akan mengundang kembali yang terkait PETI termasuk perwakilan mahasiswa untuk rembuk bersama membahas persoalan tambang Tobayagan.
Aksi mahasiswa ini sebelumnya diagendakan pukul 10.00 Wita. Tetapi karena alasan tertentu aksi tersebut baru digelar sekira pukul 13.30 Wita.
Selain dua anggota DPRD yang menyambut langsung aksi tersebut, beberapa anggota DPRD seperti Sarjan Podomi, Salman Mokoagow dan Harson Mooduto sempat menunggu kehadiran para pengunjuk rasa sesuai jadwal awal yang disampaikan.
Menunggu hingga tengah hari di tengah ketidakkepastian jadwal pelaksanaan aksi, para anggota DPRD yang hadir kala itu beranjak ke agenda lainnya. Sebagian mengaku menghadiri hajatan keluarga.(MPD)