Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang, menyatakan pihaknya membuka lebar peluang pendanaan alternatif bagi dapur operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Inisiatif ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan program pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Nanik menjelaskan, pendanaan tersebut dapat berasal dari dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hibah dari luar negeri, serta dukungan dari perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di daerah setempat.
Langkah ini diharapkan mampu memastikan keberlanjutan program di area yang sulit dijangkau investor.
“Untuk wilayah-wilayah yang belum digarap investor, kami akan coba kerja samakan atau dibiayai dengan CSR BUMN, hibah luar negeri, atau perusahaan besar yang berinvestasi di daerah tersebut,” ujar Nanik di Istana Negara, Senin (8/6), seperti dilansir dari Radar Sukabumi.
Menurut Nanik, biaya untuk membangun dapur bagi masyarakat di wilayah 3T tidak terlalu mahal, sehingga potensi pendanaan dari berbagai sumber tersebut sangat memungkinkan.
Ini menjadi strategi BGN untuk memastikan setiap wilayah yang membutuhkan dapat terlayani dengan baik.
Selain mencari sumber pendanaan alternatif, BGN juga tengah melakukan serangkaian langkah efisiensi internal.
Tujuannya adalah agar program MBG tetap berjalan optimal tanpa menimbulkan beban berlebihan pada keuangan negara.
Salah satu langkah efisiensi yang diambil adalah moratorium atau penghentian sementara pembukaan titik dan dapur baru.
Kebijakan ini diterapkan untuk menata ulang operasional yang sudah ada dan menilai kesesuaian kapasitas layanan dengan jumlah penerima manfaat.
Saat ini, BGN mencatat terdapat 27.
877 titik dapur operasional MBG yang tersebar di berbagai daerah.
Penataan ulang ini akan memastikan bahwa setiap dapur berfungsi secara efektif dan efisien, sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.
Pendaftaran dapur baru juga dihentikan sementara sambil BGN melakukan pemetaan kebutuhan yang lebih komprehensif.
Pemetaan ini penting mengingat sebaran dapur MBG saat ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, sehingga perlu pemerataan di wilayah lain.
Langkah-langkah strategis ini menunjukkan komitmen BGN untuk mengelola program MBG secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.
Dengan diversifikasi pendanaan dan efisiensi operasional, diharapkan program ini dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan gizi di seluruh Indonesia.
Nanik S Deyang menegaskan bahwa prioritas BGN adalah memastikan setiap anak di wilayah 3T mendapatkan akses terhadap makanan bergizi.
Pendekatan multi-sumber pendanaan ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk mencapai tujuan tersebut, sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan sektor swasta.
Editor : ALengkong