JAGOSATU.COM - Dinas Koperasi Provinsi dan 15 kabupaten/kota di Sulawesi Utara (Sulut) telah diberi tugas penting untuk mengintensifkan pendataan pelaku Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM). Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di tahun ini. Ancaman jika tidak dilakukan pendataan adalah Sulut berisiko menjadi daerah dengan realisasi penyaluran KUR terendah di Indonesia, seperti tahun sebelumnya.
Sejauh ini, data yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulut mencatat bahwa hingga Agustus 2023, total penyaluran KUR di Sulut mencapai Rp1,19 triliun, dengan 40.978 debitur.
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) DJPb Sulut, Ratih Hapsari Kusumawardani, mengungkapkan bahwa berdasarkan data yang ada, Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) memiliki jumlah penerima KUR terbanyak, yaitu sebanyak 6.096 debitur. Sementara itu, Kota Manado menduduki peringkat pertama dalam hal penyaluran KUR, dengan total sebesar Rp276,19 miliar.
Lebih lanjut, dari segi sektor usaha, perdagangan besar dan eceran menjadi sektor yang mendominasi dengan nilai penyaluran sebesar Rp628,95 miliar, diikuti oleh pertanian, perburuan, dan kehutanan dengan nilai Rp225,23 miliar, serta penyediaan akomodasi dan makanan minuman sebesar Rp104,25 miliar.
Ratih menjelaskan, "Mayoritas kredit UMKM masih didominasi oleh sektor perdagangan besar dengan persentase 69 persen," dalam acara Media Briefing Kajian Fiskal Regional (KFR) Sulut, yang diadakan pada Senin (18/9) kemarin.
Dalam konteks perbankan, Ratih menyatakan bahwa PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) mendominasi penyaluran KUR dengan kontribusi sebesar 63 persen dari total penyaluran hingga Agustus lalu. BRI telah menyumbangkan dana KUR sebesar Rp597,39 miliar kepada lebih dari 13 ribu debitur.
Ratih menjelaskan, "Kami sedang melakukan koordinasi dengan Pemda, khususnya Dinas Koperasi, agar bisa mendorong realisasi KUR ini. Memang agak sulit, karena kami tidak memegang hasil pendataan UMKM yang ada secara keseluruhan. Oleh sebab itu, kami meminta setiap Pemda untuk melaporkan data UMKM di Sistem Informasi Kredit Program (SIKP)."
Dalam tahun 2022, penyaluran KUR di Sulut berada di peringkat ke-25 dari seluruh provinsi di Indonesia.
Wakil Gubernur (Wagub) Sulut, Steven Kandouw, terus memberi peringatan kepada semua Pemda untuk secara aktif melakukan pendataan UMKM dan mendampingi pelaku UMKM dalam pengajuan kredit ke perbankan. "Penyaluran KUR ini akan dievaluasi. Tahun lalu kita mencatat realisasi yang rendah, dan kita tidak ingin hal tersebut terulang lagi tahun ini," tegasnya.
Di sisi lain, Ekonom Sulut, Joy Tulung, Ph.D., menjelaskan bahwa pengucuran dana KUR oleh pemerintah sangat penting untuk disalurkan kepada masyarakat, terutama pelaku UMKM. Joy menilai bahwa di Sulut terdapat ribuan pelaku UMKM, namun tidak semua dari mereka mampu bersaing dan bertahan.
Salah satu faktor utama adalah kurangnya suntikan modal, bahkan beberapa tidak pernah menerima bantuan sama sekali. "Oleh karena itu, peran pemerintah, terutama Dinas Koperasi, sangat diperlukan. Pendataan dan pemetaan yang baik akan mempermudah pihak perbankan dalam mendapatkan data pelaku UMKM untuk penyaluran kredit," ujarnya.
Joy menegaskan bahwa esensi dari KUR adalah membantu pelaku UMKM untuk berkembang, bertahan, dan menghasilkan produk yang bisa dipasarkan secara berkelanjutan. "UMKM adalah penggerak ekonomi Sulut, sehingga perlu difasilitasi dengan pemberian modal.
Kerjasama antara pemerintah daerah, perbankan, pelaku UMKM, dan pengambil kebijakan lain sangat penting agar penyaluran KUR di Sulut sesuai dengan target," tandas Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Manado tersebut.
Namun, Joy juga menekankan bahwa tugas Pemda tidak hanya terbatas pada pendataan, tetapi juga melibatkan edukasi kepada pelaku UMKM. Setelah mendapatkan KUR, pelaku UMKM harus serius dalam menjalankan usaha dan membayar secara rutin.
Pemda juga harus melakukan pengawasan yang ketat. "Jika KUR tersalur dengan baik tetapi tingkat keterlambatan pembayaran tinggi, maka risiko bagi kinerja perbankan juga akan meningkat. Oleh karena itu, ini harus benar-benar diseriusi agar UMKM bisa maju, dan realisasi KUR sesuai target," pungkasnya.
Penyaluran KUR di Sulut selang Januari hingga 31 Agustus 2023.
*Kota Manado
Total Penyaluran:Rp276,18 miliar
Jumlah Debitur: 6.448
*Kota Bitung
Total Penyaluran: Rp97,90 miliar
Jumlah Debitur: 2.664
*Kota Tomohon
Total Penyaluran:Rp44.,61 miliar
Jumlah Debitur: 1.700
*Kabupaten Minut
Total Penyaluran: Rp73,77 miliar
Jumlah Debitur: 2.802
*Kabupaten Minahasa
Total Penyaluran: Rp141,56 miliar
Jumlah Debitur: 4.633
*Kabupaten Minsel
Total Penyaluran: Rp110,26 niliar
Jumlah Debitur: 4.083
*Kabupaten Mitra.
Total Penyaluran: Rp41,90 miliar
Jumlah Debitur: 2.350
*Kota Kotamobagu
Total Penyaluran: Rp66,84 miliar
Jumlah Debitur: 3.071
*Kabupaten Bolmong
Total Penyaluran: Rp162,80 miliar
Jumlah Debitur: 6.096
*Kabupaten Boltim
Total Penyaluran:Rp14,7 miliar
Jumlah Debitur: 1.209
*Kabupaten Bolmut
Total Penyaluran: Rp13.6 miliar
Jumlah Debitur: 133
*Kabupaten Bolsel
Total Penyaluran:Rp24,4 miliar
Jumlah Debitur: 1.163
*Kabupaten Sitaro
Total Penyaluran: Rp17,78 miliar
Jumlah Debitur: 1.150
*Kabupaten Sangihe
Total Penyaluran:Rp78,84 miliar
Jumlah Debitur: 2.420
*Kabupaten Talaud
Total Penyaluran:Rp30,09 miliar
Jumlah Debitur: 1.041
Total Penyaluran se Sulut: Rp1,19 triliun, dengan jumlab Debitur: 40.978 Debitur. (mpo)
Editor : Tina Mamangkey