Oleh: Drs. Agus Santoso Budiharso, B.Sc., M.Sc.
Mahasiswa S3 Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
JAGOSATU.COM - Berhentinya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia memasuki tahapan penting pada Kamis, 12 November 2026, ketika ia menyerahkan surat menyatakan berhenti sebagai wapres kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Namun, di tengah peristiwa ketatanegaraan tersebut, muncul pemandangan yang menarik perhatian publik: sejumlah gerobak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dihadirkan di lingkungan Istana Wakil Presiden untuk menjamu staf, relawan, dan awak media.
Peristiwa ini menghadirkan dua gambaran yang berlangsung hampir bersamaan. Di kompleks parlemen, berlangsung proses formal, seorang pejabat tinggi Negara mengantar surat berhenti. Sementara itu, di Istana Wakil Presiden, suasana perpisahan ditandai dengan kehadiran pedagang makanan, relawan, dan ekspresi dukungan kepada Gibran.
Dua peristiwa tersebut tidak harus dipertentangkan. Namun, kedekatan waktunya menimbulkan pertanyaan yang patut diperiksa secara kritis: apakah kegiatan itu semata-mata merupakan acara perpisahan, atau sekaligus mempunyai fungsi komunikasi politik untuk mempertahankan citra seorang tokoh di tengah perubahan kedudukannya dalam kekuasaan?
Pertanyaan tersebut bukan tuduhan, melainkan pintu masuk untuk memahami bagaimana simbol kerakyatan bekerja dalam politik modern.
Ketika Peristiwa Politik Berubah Menjadi Pertunjukan Simbolik
Murray Edelman dalam The Symbolic Uses of Politics (1964) menjelaskan bahwa kehidupan politik tidak hanya dibentuk oleh keputusan dan tindakan kelembagaan, tetapi juga oleh simbol yang memengaruhi cara masyarakat memahami kekuasaan.
Gerobak UMKM memiliki makna sosial yang kuat. Ia merepresentasikan ekonomi rakyat, perjuangan pedagang kecil, dan kehidupan masyarakat sehari-hari. Ketika gerobak-gerobak tersebut hadir di lingkungan Istana Wakil Presiden, muncul representasi visual yang mempertemukan kekuasaan negara dengan simbol ekonomi rakyat.
Dalam pengertian ini, gerobak bukan sekadar tempat menyajikan makanan. Ia juga berpotensi menjadi medium komunikasi politik.
Kehadiran pedagang kecil dapat menghasilkan kesan kedekatan seorang pejabat dengan masyarakat. Apalagi ketika kegiatan tersebut berlangsung di tengah perhatian publik terhadap penyerahan surat berhenti sebagai pejabat.
Akan tetapi, simbol kerakyatan tidak selalu berarti manipulasi. Pedagang yang menerima pesanan dapat memperoleh manfaat ekonomi nyata, sementara penyelenggara dapat memiliki alasan sosial yang wajar untuk mengundang mereka.
Persoalan yang lebih mendasar adalah bahwa manfaat ekonomi dan manfaat politik dapat hadir secara bersamaan.
Sebuah kegiatan dapat menguntungkan pedagang kecil sekaligus menghasilkan keuntungan citra bagi tokoh politik yang menyelenggarakannya.
Karena itu, pembahasan tidak seharusnya berhenti pada pertanyaan apakah kegiatan tersebut baik atau buruk. Yang lebih penting adalah memahami fungsi sosial, simbolik, dan politiknya secara proporsional.
Momentum yang Tidak Dapat Diabaikan
Berdasarkan laporan detikNews dan Tirto pada 12 November 2026, gerobak makanan mulai berdatangan sejak pagi. Salah satu pedagang sate bahkan menyatakan telah menerima pemesanan sehari sebelumnya untuk menyediakan sekira 500 porsi makanan.
Fakta tersebut menunjukkan bahwa kegiatan telah dipersiapkan sebelum proses penyerahan surat pengunduran diri selesai.
Perencanaan itu sendiri bukan sesuatu yang bermasalah. Acara perpisahan yang melibatkan banyak orang memang memerlukan persiapan.
Namun, dari perspektif komunikasi politik, waktu penyelenggaraan mempunyai arti penting. Kegiatan yang dilaksanakan bersamaan dengan peristiwa politik besar dapat memperoleh perhatian media dan menghasilkan pesan simbolik yang berbeda dibandingkan apabila diselenggarakan pada hari biasa.
Robert Entman (1993), melalui teori framing, menjelaskan bahwa media dapat memengaruhi pemahaman masyarakat dengan memilih dan menonjolkan aspek tertentu dari sebuah peristiwa.
Dalam kasus ini, terdapat dua persoalan yang dapat menjadi fokus pemberitaan.
Pertama, persoalan ketatanegaraan: mengapa Gibran menyatakan berhenti, bagaimana prosesnya, dan apa konsekuensinya terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Kedua, persoalan seremonial: bagaimana Gibran disambut, siapa saja yang hadir, dan bagaimana suasana perpisahan berlangsung.
Keduanya merupakan informasi yang dapat diberitakan. Namun, bobot kepentingan publiknya tidak sama.
Berhetninya seorang Wakil Presiden berkaitan langsung dengan penyelenggaraan negara. Karena itu, penjelasan mengenai substansi dan konsekuensi ketatanegaraannya seharusnya memperoleh perhatian yang memadai.
Jika pemberitaan terlalu terpusat pada suasana perpisahan, terdapat risiko bahwa perhatian publik terhadap persoalan kelembagaan menjadi berkurang. Risiko ini merupakan kemungkinan teoretis, bukan bukti bahwa pengalihan perhatian telah direncanakan atau berhasil dilakukan.
Surat Menyatakan Berhenti dan Persoalan Penjelasan Publik
Laporan RRI pada 12 November 2026 menyebutkan bahwa surat menyatakan berhenti Gibran tidak mencantumkan alasan spesifik. Surat tersebut menyatakan bahwa keputusan diambil atas permintaan sendiri dengan pertimbangan kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.
Pernyataan tersebut merupakan alasan umum yang dapat dipahami sebagai sikap politik. Namun, secara substantif, masyarakat masih dapat mempertanyakan faktor konkret yang melatarbelakangi keputusan tersebut.
Berhentinya seorang Wakil Presiden bukan sekadar keputusan personal. Jabatan tersebut diperoleh melalui proses pemilihan umum dan berkaitan dengan mandat konstitusional.
Karena itu, penjelasan mengenai alasan berhenti mempunyai nilai penting bagi akuntabilitas demokrasi.
Di sinilah muncul persoalan komunikasi yang menarik. Pada saat alasan spesifik menyatakan berhenti belum dijelaskan dalam surat, publik juga disuguhi gambaran perpisahan yang memperlihatkan dukungan relawan dan kehadiran pedagang kecil.
Kedua fakta tersebut tidak membuktikan adanya hubungan sebab-akibat. Akan tetapi, keduanya memperlihatkan perbedaan antara informasi substantif yang dibutuhkan masyarakat dan pesan simbolik yang dapat muncul dari sebuah acara.
Suasana perpisahan dapat menggambarkan hubungan sosial seorang pejabat dengan pendukungnya, tetapi tidak dapat menggantikan penjelasan mengenai tanggung jawab konstitusionalnya.
Manajemen Citra dalam Psikologi Politik
Erving Goffman melalui The Presentation of Self in Everyday Life (1959) menjelaskan bahwa manusia mengelola penampilan dirinya dalam interaksi sosial. Konsep ini dikenal sebagai impression management atau manajemen kesan.
Dalam kehidupan politik, manajemen kesan memiliki dimensi yang lebih luas karena penampilan seorang pejabat dapat disaksikan oleh masyarakat melalui media.
Kehadiran relawan, ekspresi dukungan, suasana emosional, serta simbol ekonomi rakyat dapat membentuk representasi tertentu mengenai hubungan antara seorang tokoh dan masyarakat.
Namun, tidak semua orang akan menafsirkan peristiwa tersebut dengan cara yang sama.
Pendukung Gibran mungkin melihatnya sebagai bentuk penghormatan kepada seorang tokoh yang meninggalkan jabatan. Masyarakat yang kritis mungkin mempertanyakan apakah kegiatan tersebut juga dimaksudkan untuk mempertahankan simpati politik. Sementara itu, sebagian masyarakat dapat memandangnya sebagai acara perpisahan biasa.
Taber dan Lodge (2006) menjelaskan bahwa keyakinan politik yang telah dimiliki seseorang dapat memengaruhi cara ia mengevaluasi informasi baru.
Dengan demikian, keberhasilan suatu kegiatan dalam membentuk citra positif tidak dapat disimpulkan hanya dari kehadiran relawan atau banyaknya pemberitaan.
Diperlukan data persepsi masyarakat untuk mengetahui apakah kegiatan tersebut benar-benar mengubah penilaian publik.
Meskipun demikian, secara konseptual, kegiatan yang menampilkan simbol kerakyatan pada momentum politik penting memang dapat menghasilkan manfaat komunikasi bagi tokoh yang bersangkutan.
Kemungkinan tersebut cukup untuk menjadi objek kritik akademik, tetapi belum cukup untuk menjadi dasar tuduhan mengenai motif yang tersembunyi.
Kerakyatan sebagai Simbol dan Kerakyatan sebagai Kebijakan
Dalam politik, terdapat perbedaan penting antara memperlihatkan kedekatan dengan rakyat dan menghasilkan kebijakan yang benar-benar memperbaiki kehidupan rakyat.
Kehadiran gerobak UMKM di Istana dapat menunjukkan penghargaan terhadap pedagang kecil. Namun, keberpihakan terhadap UMKM tidak dapat diukur hanya melalui kegiatan seremonial.
Keberpihakan yang substantif memerlukan kebijakan yang dapat diuji, seperti kemudahan perizinan, akses pembiayaan, perlindungan usaha kecil, perbaikan infrastruktur perdagangan, dan peningkatan kemampuan pelaku usaha untuk bertahan serta berkembang.
Menghadirkan pedagang kecil dalam sebuah acara dapat memberikan manfaat ekonomi sesaat. Sementara itu, membangun sistem yang mendukung keberlanjutan usaha mereka merupakan tanggung jawab kebijakan yang jauh lebih luas.
Keduanya dapat saling melengkapi, tetapi tidak dapat saling menggantikan.
Kerakyatan sebagai simbol dapat ditampilkan dalam satu acara. Kerakyatan sebagai kebijakan harus dibuktikan melalui hasil yang berkelanjutan.
Perbedaan tersebut penting karena masyarakat perlu menilai pejabat publik berdasarkan keputusan dan hasil kerjanya, bukan semata-mata berdasarkan penampilan yang menimbulkan kesan dekat dengan rakyat.
Istana, Fasilitas Negara, dan Batas Kepentingan Politik
Persoalan lain yang memerlukan perhatian adalah penggunaan lingkungan Istana Wakil Presiden sebagai tempat berlangsungnya kegiatan.
Istana merupakan fasilitas kelembagaan negara. Karena itu, penyelenggaraan acara di dalamnya menimbulkan pertanyaan mengenai status kegiatan, sumber pembiayaan, penanggung jawab, serta penggunaan sarana dan dukungan administratif.
Pertanyaan tersebut tidak otomatis berarti terdapat penyalahgunaan fasilitas negara.
Apabila kegiatan dibiayai secara pribadi, informasi tersebut perlu dijelaskan. Apabila kegiatan merupakan acara kedinasan, dasar penyelenggaraan dan pembiayaannya perlu dapat dipertanggungjawabkan. Jika terdapat unsur kegiatan politik, pemisahannya dari penggunaan sumber daya negara perlu diperiksa berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Tanpa dokumen pembiayaan dan informasi resmi, tidak terdapat dasar yang cukup untuk menyatakan telah terjadi pelanggaran.
Namun, transparansi tetap diperlukan.
Prinsip akuntabilitas menghendaki agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana fasilitas negara digunakan, terutama ketika sebuah kegiatan melibatkan tokoh politik, relawan, dan institusi pemerintahan.
Persoalan ini tidak semata-mata berkaitan dengan Gibran. Prinsip yang sama berlaku bagi setiap pejabat negara, tanpa memandang partai, kelompok pendukung, ataupun kedudukan politiknya.
Jangan Sampai Simbol Menggantikan Substansi
Berhentinya seorang Wakil Presiden merupakan peristiwa ketatanegaraan yang memerlukan penyelesaian melalui mekanisme konstitusional.
Penyerahan surat menyatakan berhenti kepada MPR merupakan bagian dari proses tersebut, tetapi tidak boleh disamakan begitu saja dengan selesainya seluruh tahapan kelembagaan.
Karena itu, perhatian publik seharusnya juga diarahkan pada proses pengambilan keputusan, penjelasan mengenai alasan pengunduran diri, dan mekanisme pengisian jabatan yang ditinggalkan.
Dalam konteks demokrasi, terdapat perbedaan antara popularitas, citra, dan akuntabilitas.
Popularitas menunjukkan tingkat penerimaan atau pengenalan seorang tokoh. Citra berkaitan dengan bagaimana tokoh tersebut dipersepsikan. Sementara itu, akuntabilitas menuntut adanya penjelasan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan publik.
Ketiganya dapat saling berkaitan, tetapi tidak identik.
Seorang pejabat dapat memperoleh simpati masyarakat melalui tindakan sosial yang terlihat sederhana. Namun, simpati tersebut tidak menggantikan kewajiban untuk menjelaskan keputusan politik yang berdampak terhadap negara.
Demokrasi membutuhkan ruang bagi ekspresi sosial dan penghormatan kepada pejabat yang meninggalkan jabatan. Akan tetapi, demokrasi juga membutuhkan kemampuan masyarakat untuk memisahkan penghormatan personal dari evaluasi terhadap tanggung jawab kelembagaan.
Penutup: Gerobak Boleh Hadir, Akuntabilitas Tidak Boleh Pergi
Kehadiran gerobak UMKM dalam acara perpisahan Gibran di Istana Wakil Presiden merupakan peristiwa yang memiliki dimensi sosial, ekonomi, dan komunikasi politik.
Kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat kepada pedagang sekaligus menghasilkan representasi kedekatan seorang tokoh dengan rakyat. Kehadiran relawan dan perhatian media juga dapat memperkuat dimensi simboliknya.
Namun, bukti yang tersedia belum cukup untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut merupakan strategi manipulasi simpati publik yang disengaja.
Justru karena itu, kritik perlu diarahkan pada persoalan yang dapat diuji: transparansi penyelenggaraan acara, batas penggunaan fasilitas negara, kecukupan penjelasan mengenai pernyataan berhenti, serta hubungan antara simbol kerakyatan dan hasil kebijakan yang nyata.
Persoalan utamanya bukan apakah gerobak UMKM pantas berada di Istana. Pedagang kecil memiliki tempat yang terhormat dalam kehidupan ekonomi bangsa.
Persoalan utamanya adalah apakah masyarakat memperoleh informasi substantif yang memadai ketika sebuah peristiwa politik penting berlangsung bersamaan dengan kegiatan yang menghasilkan citra kerakyatan.
Demokrasi tidak diukur dari banyaknya gerobak yang hadir di Istana, meriahnya sambutan relawan, atau hangatnya suasana perpisahan. Demokrasi dinilai dari bagaimana kekuasaan dijalankan, dijelaskan, dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
Gerobak UMKM boleh menjadi simbol kedekatan dengan masyarakat. Namun, simbol tidak boleh menggantikan substansi, sebagaimana simpati publik tidak boleh menggantikan akuntabilitas.
Ketika seorang pejabat meninggalkan kekuasaan, pertanyaan yang paling penting bukanlah seberapa meriah ia dilepas, melainkan seberapa jelas ia mempertanggungjawabkan amanah yang pernah diembannya.***
Editor : Hairil Paputungan