Sejarah BAZNAS EDISI 1
Oleh: Dr (c) Drs. Agus Santoso Budiharso, B.Sc., M.Sc
JAGOSATU.COM - Ketika seorang Muslim menyerahkan zakat kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), mungkin yang terlintas dalam pikirannya hanyalah kewajiban agama yang harus ditunaikan. Namun, di balik penyerahan sebagian harta tersebut tersimpan perjalanan sejarah yang panjang, melintasi masa Rasulullah SAW, perkembangan peradaban Islam, hingga terbentuknya lembaga pengelola zakat dalam sistem hukum Indonesia.
Perjalanan ini menarik untuk ditelusuri karena memperlihatkan bagaimana sebuah kewajiban keagamaan berkembang menjadi instrumen sosial yang memerlukan organisasi, aturan, dan pertanggungjawaban.
Di tengah kehidupan modern, masyarakat mengenal BAZNAS melalui berbagai kegiatan, seperti pengumpulan zakat, penyaluran bantuan kepada fakir miskin, dukungan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Akan tetapi, tidak semua orang memahami mengapa lembaga tersebut dibentuk, bagaimana sejarah perkembangannya, dan apa yang membedakannya dari kegiatan pemberian bantuan secara langsung. Pertanyaan ini menjadi semakin penting ketika masyarakat mulai menuntut transparansi dan bukti nyata manfaat dana zakat yang mereka tunaikan.
Sejarah BAZNAS sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari sejarah filantropi Islam dan hubungan antara masyarakat dengan negara. Untuk memahaminya, kita perlu melihat terlebih dahulu bagaimana Islam membangun konsep kepedulian sosial, bagaimana zakat dikelola pada masa awal Islam, dan bagaimana praktik tersebut berkembang di Indonesia.
Dari perjalanan itulah kita dapat memahami bahwa keberadaan lembaga zakat bukan sekadar persoalan administratif, melainkan berkaitan dengan amanah, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.
Filantropi Islam dan Tanggung Jawab Sosial
Filantropi merupakan salah satu ekspresi kepedulian manusia terhadap kehidupan sesamanya. Dalam pengertian umum, filantropi mencakup tindakan memberikan harta, waktu, tenaga, maupun sumber daya lain untuk membantu masyarakat dan memperbaiki kondisi sosial. Akan tetapi, dalam tradisi Islam, filantropi tidak berhenti pada tindakan kedermawanan karena memiliki landasan keagamaan yang menghubungkan kepedulian sosial dengan tanggung jawab moral dan spiritual.
Islam mengenal berbagai instrumen filantropi, antara lain zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Keempatnya memiliki karakteristik hukum dan mekanisme pengelolaan yang berbeda, tetapi sama-sama dapat menjadi sarana untuk memperkuat solidaritas sosial. Zakat merupakan kewajiban bagi Muslim yang memenuhi persyaratan syariat, sedangkan infak dan sedekah memiliki cakupan pemberian yang lebih luas. Wakaf mempunyai karakter tersendiri karena berkaitan dengan penahanan dan pemanfaatan harta sesuai tujuan wakaf yang dibenarkan oleh syariat.
Di antara instrumen tersebut, zakat menempati kedudukan yang sangat penting karena merupakan salah satu rukun Islam. Kewajiban ini memperlihatkan bahwa kepemilikan harta tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab terhadap pihak lain yang memiliki hak untuk menerima zakat. Dalam kerangka tersebut, zakat mengajarkan bahwa kesejahteraan pribadi seharusnya tidak meniadakan kepedulian terhadap masyarakat yang mengalami keterbatasan ekonomi.
Landasan pengelolaan zakat dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, khususnya Surah At-Taubah ayat 60 dan 103. Ayat 60 menjelaskan delapan golongan penerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil, sedangkan ayat 103 memuat perintah pengambilan zakat dari harta sebagai sarana penyucian. Kedua ayat tersebut memperlihatkan bahwa zakat memiliki ketentuan mengenai penerima dan mengandung dimensi pengelolaan yang melampaui tindakan pemberian secara spontan.
Dari sudut pandang sosial, zakat dapat dipahami sebagai salah satu mekanisme redistribusi kekayaan yang diatur melalui ketentuan agama. Harta yang dihimpun dari muzaki disalurkan kepada golongan yang berhak sehingga dapat membantu mengurangi kesulitan ekonomi dan memperkuat perlindungan sosial. Namun, zakat tidak identik dengan kebijakan redistribusi ekonomi pada umumnya karena tujuan, sumber dana, dan penerimanya dibatasi oleh ketentuan syariat.
Dalam kajian akademik, filantropi Islam juga dipahami sebagai fenomena yang memiliki dimensi sejarah, kelembagaan, dan hubungan kekuasaan. Amelia Fauzia (2016), melalui bukunya Filantropi Islam: Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia, menempatkan perkembangan filantropi Islam dalam hubungan yang dinamis antara masyarakat sipil dan negara. Perspektif ini membantu menjelaskan bahwa kegiatan keagamaan yang semula banyak bertumpu pada prakarsa masyarakat dapat berkembang menjadi bagian dari sistem kelembagaan yang lebih formal.
Akan tetapi, pelembagaan filantropi tidak dengan sendirinya menjamin bahwa tujuan sosialnya tercapai. Pengelolaan yang terorganisasi memang membuka peluang untuk memperluas penghimpunan, memperbaiki pendataan, dan meningkatkan ketepatan distribusi, tetapi juga menghadirkan kebutuhan terhadap pengawasan dan pertanggungjawaban. Semakin besar dana yang dikelola, semakin besar pula tanggung jawab moral dan administratif yang harus dipenuhi oleh pengelolanya.
Dengan demikian, filantropi Islam perlu dipahami sebagai perpaduan antara nilai keimanan, kepedulian sosial, dan tata kelola yang bertanggung jawab. Zakat tidak hanya mengajarkan kewajiban memberi, tetapi juga menuntut agar hak penerimanya dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. Pemahaman inilah yang menjadi pintu masuk untuk menelusuri bagaimana pengelolaan zakat telah dipraktikkan sejak masa Rasulullah SAW.
Pengelolaan Zakat pada Masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin
Pada masa Rasulullah SAW, zakat tidak hanya dipahami sebagai kewajiban pribadi, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Muslim yang sedang berkembang. Pelaksanaan zakat berkaitan dengan pembentukan solidaritas sosial, pemenuhan hak kelompok yang membutuhkan, dan penguatan tanggung jawab bersama. Dalam perkembangan masyarakat Islam di Madinah, kewajiban tersebut memperoleh bentuk pelaksanaan yang melibatkan petugas dan pengaturan penghimpunan serta penyaluran.
Salah satu bukti penting mengenai pengelolaan zakat terdapat dalam hadis sahih tentang pengutusan Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Dalam riwayat Sahih al-Bukhari nomor 1395, Rasulullah memberikan petunjuk agar masyarakat diberi pemahaman mengenai kewajiban zakat yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Riwayat tersebut memperlihatkan adanya penugasan seseorang untuk menyampaikan ketentuan agama dalam kehidupan masyarakat, termasuk kewajiban zakat.
Pengutusan petugas zakat menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban tersebut tidak selalu diserahkan kepada hubungan langsung antara pemberi dan penerima. Dalam kondisi tertentu, diperlukan pihak yang dipercaya untuk menjalankan penghimpunan dan memastikan bahwa dana zakat sampai kepada golongan yang berhak. Meskipun bentuk administrasinya belum dapat disamakan dengan lembaga zakat modern, praktik tersebut memperlihatkan prinsip pengorganisasian yang penting dalam sejarah Islam.
Keberadaan amil zakat juga memperoleh dasar dalam Surah At-Taubah ayat 60, yang memasukkan amil sebagai salah satu golongan penerima zakat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kegiatan pengelolaan zakat merupakan pekerjaan yang diakui dalam sistem syariat dan memiliki konsekuensi terhadap penggunaan dana. Namun, pengakuan terhadap hak amil tidak dapat ditafsirkan sebagai kebebasan pengelola untuk menggunakan dana zakat tanpa batas, karena pelaksanaannya tetap harus mengikuti ketentuan agama.
Setelah Rasulullah SAW wafat, persoalan zakat menjadi salah satu tantangan penting yang dihadapi Khalifah Abu Bakar. Sejumlah kelompok menolak menunaikan zakat kepada otoritas pemerintahan Muslim, sehingga muncul persoalan mengenai hubungan antara kewajiban agama dan kepatuhan terhadap pemerintahan. Riwayat mengenai sikap Abu Bakar terhadap penolakan pembayaran zakat tercatat dalam sumber hadis sahih dan menjadi bagian penting dalam pembahasan sejarah politik serta hukum Islam.
Peristiwa pada masa Abu Bakar memperlihatkan bahwa zakat memiliki kedudukan yang melampaui tindakan kedermawanan sukarela. Penolakan terhadap kewajiban zakat dipandang sebagai persoalan serius karena menyangkut salah satu kewajiban mendasar dalam Islam. Meskipun konteks politik dan sosial masa tersebut berbeda dengan negara modern, peristiwa itu menunjukkan eratnya hubungan antara pelaksanaan zakat dan perkembangan otoritas kelembagaan dalam sejarah umat Islam.
Pada masa pemerintahan Islam berikutnya, kebutuhan terhadap administrasi keuangan dan pengelolaan sumber daya publik semakin berkembang. Dalam sejarah pemerintahan Islam, baitulmal dikenal sebagai institusi yang berkaitan dengan pengelolaan harta dan penerimaan publik, meskipun cakupannya tidak terbatas pada zakat. Karena itu, penting untuk membedakan pengelolaan zakat dengan keseluruhan sistem keuangan pemerintahan Islam agar sejarahnya tidak disederhanakan secara berlebihan.
Pelajaran utama dari masa awal Islam adalah bahwa zakat mengandung dua tanggung jawab yang harus berjalan bersama, yaitu kewajiban muzaki untuk menunaikannya dan amanah pengelola untuk menyalurkannya secara benar. Kesadaran berzakat tidak akan menghasilkan manfaat optimal apabila tidak disertai pengelolaan yang dapat dipercaya. Prinsip inilah yang kemudian menemukan bentuk berbeda ketika Islam berkembang di berbagai wilayah, termasuk Nusantara.
Perjalanan Pengelolaan Zakat di Indonesia
Masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara membawa berbagai tradisi keagamaan yang kemudian menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Praktik zakat tumbuh bersama perkembangan komunitas Muslim, masjid, lembaga pendidikan Islam, serta hubungan sosial yang dibangun oleh ulama dan tokoh masyarakat. Dalam konteks tersebut, zakat bukan hanya dilaksanakan sebagai kewajiban individual, tetapi juga menjadi bagian dari mekanisme kepedulian sosial yang berkembang dalam masyarakat.
Pengelolaan zakat di Indonesia tidak sejak awal berada dalam satu sistem kelembagaan nasional. Pada berbagai periode sejarah, kegiatan penghimpunan dan penyaluran berlangsung melalui prakarsa masyarakat, lembaga keagamaan, dan bentuk organisasi yang berbeda-beda. Keragaman tersebut mencerminkan kondisi sosial Indonesia yang luas, dengan karakteristik ekonomi, budaya, dan perkembangan organisasi Islam yang tidak selalu seragam antardaerah.
Kajian Amelia Fauzia (2016) memberikan perspektif penting untuk memahami perkembangan tersebut. Melalui pendekatan sejarah, hubungan antara filantropi Islam, masyarakat sipil, dan negara dipahami sebagai proses yang mengalami perubahan sesuai konteks sosial-politik. Dengan demikian, perkembangan kelembagaan zakat tidak dapat dipandang sebagai proses yang selalu bergerak secara lurus dari pengelolaan tradisional menuju pengelolaan pemerintah.
Perhatian pemerintah terhadap pengaturan zakat semakin terlihat pada dekade 1960-an. Pada tahun 1967, muncul upaya menyiapkan rancangan undang-undang mengenai zakat, tetapi gagasan tersebut belum berhasil diwujudkan menjadi undang-undang. Perdebatan mengenai bentuk pengaturan memperlihatkan bahwa hubungan antara kewajiban keagamaan, kewenangan pemerintah, dan sistem hukum nasional bukanlah persoalan yang sederhana.
Pada tahun 1968, Menteri Agama menerbitkan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Badan/Amil Zakat dan Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1968 tentang Pembentukan Baitul Mal. Kedua peraturan tersebut menandai upaya pemerintah membangun pengelolaan zakat yang lebih terorganisasi melalui kerangka kebijakan nasional. Keberadaan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1968 dapat ditelusuri melalui salinan teks peraturan yang tersedia dalam perpustakaan digital Kementerian Agama.
Akan tetapi, perkembangan kebijakan tersebut tidak berlangsung tanpa hambatan. Menurut dokumentasi sejarah yang diterbitkan BAZNAS dan didukung sejumlah kajian akademik, pelaksanaan kedua peraturan itu ditunda melalui Instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1969 sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Penundaan tersebut menunjukkan bahwa pembentukan sistem pengelolaan zakat nasional pada masa itu menghadapi dinamika kebijakan dan kelembagaan, sehingga penerbitan peraturan belum langsung diikuti pelaksanaan yang menyeluruh.
Sementara itu, pemerintah daerah mulai memperlihatkan prakarsa yang penting dalam pengelolaan zakat. Di DKI Jakarta, Gubernur Ali Sadikin membentuk Badan Amil Zakat melalui Keputusan Gubernur Nomor Cb-14/8/18/68 tanggal 5 Desember 1968. Pembentukan lembaga tersebut, sebagaimana dicatat Kementerian Agama dan dokumentasi BAZNAS DKI Jakarta, menjadi salah satu tonggak perkembangan kelembagaan zakat di Indonesia.
Perkembangan selanjutnya terjadi pada 22 Desember 1973, ketika Gubernur DKI Jakarta menerbitkan Keputusan Nomor D.III/B/14/6/73 yang menyempurnakan Badan Amil Zakat menjadi Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (BAZIS). Perubahan tersebut memperluas cakupan pengelolaan dana sosial keagamaan, yang sebelumnya berfokus pada zakat menjadi mencakup infak dan sedekah. Riwayat perubahan kelembagaan ini dicatat dalam sejarah resmi dan laporan tahunan BAZNAS (BAZIS) DKI Jakarta.
Dari perjalanan tersebut terlihat bahwa pelembagaan zakat di Indonesia merupakan hasil interaksi antara kesadaran keagamaan masyarakat, prakarsa organisasi Islam, dan kebijakan pemerintah. Tidak tepat apabila seluruh perkembangan zakat dianggap semata-mata sebagai hasil inisiatif negara, sebagaimana tidak tepat pula mengabaikan peran pemerintah dalam membangun kerangka hukum dan organisasi. Hubungan kedua unsur inilah yang kemudian semakin nyata ketika Indonesia memasuki masa reformasi dan menetapkan undang-undang khusus mengenai pengelolaan zakat.
Lahirnya BAZNAS sebagai Lembaga Nasional
Era reformasi membawa perubahan penting dalam kehidupan hukum dan kelembagaan Indonesia, termasuk dalam pengelolaan zakat. Setelah melalui perjalanan panjang, pada 23 September 1999 ditetapkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Kehadiran undang-undang tersebut menjadi tonggak karena negara memberikan kerangka hukum nasional yang lebih jelas bagi kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 mengatur pengelolaan zakat sebagai kegiatan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa zakat tidak lagi dipandang hanya sebagai aktivitas pemberian dana, tetapi juga sebagai kegiatan kelembagaan yang membutuhkan sistem administrasi dan pertanggungjawaban. Undang-undang itu sekaligus memberikan dasar bagi pembinaan dan pelayanan kepada muzaki, mustahik, serta amil zakat.
Tahap berikutnya terjadi pada 17 Januari 2001 ketika Presiden Abdurrahman Wahid menetapkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional. Melalui keputusan tersebut, BAZNAS secara resmi dibentuk pada tingkat nasional dan diberi tugas melaksanakan pengelolaan zakat sesuai peraturan perundang-undangan. Keputusan ini menjadi dokumen sejarah yang sangat penting karena memberikan dasar hukum yang jelas mengenai pembentukan BAZNAS.
Dengan demikian, terdapat perbedaan antara sejarah pengelolaan zakat dan sejarah berdirinya BAZNAS sebagai institusi nasional. Pengelolaan zakat telah berlangsung jauh sebelum Indonesia merdeka, sedangkan pengaturan nasional memperoleh tonggak penting pada tahun 1999 dan pembentukan BAZNAS ditetapkan pada tahun 2001. Pembedaan ini diperlukan agar masyarakat tidak menganggap bahwa seluruh praktik kelembagaan zakat di Indonesia baru dimulai ketika BAZNAS dibentuk.
Perubahan besar berikutnya terjadi pada 25 November 2011 ketika Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ditetapkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Undang-undang baru tersebut memperkuat pengaturan mengenai kelembagaan, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pelaporan, pembinaan, dan pengawasan. Perubahan ini menunjukkan adanya upaya membangun sistem pengelolaan zakat yang lebih terintegrasi dalam kerangka hukum nasional.
Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menegaskan bahwa BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Selanjutnya, Pasal 6 menetapkan BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional, sedangkan Pasal 7 mengatur fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan dan pertanggungjawaban. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa BAZNAS memiliki kedudukan dan tugas yang ditetapkan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan.
Meskipun BAZNAS memiliki kewenangan nasional, sistem pengelolaan zakat Indonesia tidak hanya terdiri atas satu jenis lembaga. Undang-undang juga mengatur BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, serta Lembaga Amil Zakat atau LAZ yang dibentuk masyarakat untuk membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sesuai ketentuan. Keberadaan berbagai lembaga tersebut menuntut koordinasi yang baik agar pelayanan kepada masyarakat berjalan secara efektif dan tidak menimbulkan persoalan kewenangan.
Perjalanan dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 menuju Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menunjukkan perkembangan penting dalam pelembagaan zakat Indonesia. Akan tetapi, perubahan regulasi tidak dengan sendirinya menyelesaikan seluruh persoalan operasional yang dihadapi lembaga zakat. Tantangan sesungguhnya adalah bagaimana kewenangan yang diberikan oleh negara dapat dijalankan secara profesional, amanah, dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.
BAZNAS dan Amanah Pengelolaan Dana Umat
Kehadiran BAZNAS membawa harapan agar potensi zakat masyarakat dapat dihimpun dan dikelola secara lebih terencana. Melalui sistem kelembagaan, pengumpulan dana dapat diperluas, pendataan penerima manfaat dapat diperbaiki, dan program pendistribusian dapat disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat. Namun, kemampuan menghimpun dana dalam jumlah besar tidak otomatis berarti bahwa seluruh tujuan pengelolaan zakat telah tercapai.
Salah satu persoalan mendasar dalam pengelolaan zakat adalah bagaimana memastikan bahwa dana yang dihimpun benar-benar sampai kepada pihak yang berhak menerimanya. Dalam praktiknya, kegiatan pendistribusian membutuhkan pendataan mustahik, pemeriksaan kelayakan penerima, penetapan prioritas, dan evaluasi manfaat. Tanpa mekanisme tersebut, bantuan berisiko tidak tepat sasaran atau tidak memberikan perubahan yang berarti bagi kondisi penerimanya.
Kepercayaan masyarakat juga menjadi unsur yang sangat penting dalam keberlangsungan lembaga zakat. Muzaki yang menyerahkan sebagian hartanya kepada BAZNAS tentu mengharapkan agar dana tersebut digunakan sesuai ketentuan agama dan dikelola secara bertanggung jawab. Kepercayaan ini tidak cukup dibangun melalui ajakan keagamaan, tetapi memerlukan pelayanan yang baik, keterbukaan informasi, serta laporan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menempatkan amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, integrasi, dan akuntabilitas sebagai asas pengelolaan zakat. Asas tersebut mengandung konsekuensi bahwa setiap kegiatan lembaga zakat harus memiliki dasar yang jelas dan dapat dievaluasi. Pengelolaan dana umat tidak boleh hanya bergantung pada kepercayaan personal terhadap pimpinan atau pengurus, tetapi harus ditopang oleh sistem kelembagaan yang dapat bekerja secara konsisten.
Dalam konteks ini, profesionalisme amil zakat menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Pengelola zakat memerlukan pemahaman syariat, kemampuan administrasi keuangan, keterampilan pelayanan masyarakat, serta pengetahuan mengenai perencanaan dan evaluasi program. Penguatan kapasitas tersebut penting karena pengelolaan zakat modern menghadapi persoalan yang semakin kompleks, mulai dari digitalisasi pembayaran hingga kebutuhan pendataan penerima manfaat secara akurat.
Pengelolaan zakat juga perlu memperhatikan keberagaman kondisi masyarakat Indonesia. Kebutuhan mustahik di wilayah perkotaan tidak selalu sama dengan kebutuhan masyarakat pedesaan, kepulauan, maupun daerah rawan bencana. Oleh sebab itu, perencanaan distribusi yang memperhatikan kondisi sosial dan geografis dapat membantu lembaga zakat menentukan prioritas secara lebih tepat, sepanjang tetap mengikuti ketentuan penerima zakat dalam syariat.
Di Sulawesi Utara, misalnya, karakteristik masyarakat yang majemuk dan kondisi geografis kepulauan menghadirkan konteks tersendiri bagi pengelolaan zakat. Lembaga zakat perlu memahami persebaran masyarakat Muslim, kondisi ekonomi calon muzaki, lokasi mustahik, serta akses pelayanan antardaerah. Kondisi daerah seperti ini menunjukkan bahwa kebijakan nasional memerlukan penerapan yang mempertimbangkan kenyataan sosial dan geografis setempat.
Pada akhirnya, keberhasilan BAZNAS perlu dinilai melalui keseimbangan antara kepatuhan terhadap syariat, ketertiban administrasi, dan manfaat sosial yang dihasilkan. Jumlah dana yang dihimpun memang merupakan salah satu indikator penting, tetapi belum cukup untuk menggambarkan keseluruhan kinerja lembaga. Ukuran keberhasilan yang lebih bermakna juga harus memperhatikan ketepatan distribusi, keberlanjutan program, kualitas pengawasan, dan perubahan kondisi kehidupan mustahik.
Memahami Sejarah untuk Menilai Masa Depan BAZNAS
Sejarah pengelolaan zakat memperlihatkan bahwa lembaga keagamaan tidak dapat dilepaskan dari perubahan masyarakat. Pada masa Rasulullah SAW, pengelolaan zakat berkembang dalam kehidupan komunitas Muslim yang sedang membangun tata sosial dan keagamaan. Dalam perjalanan berikutnya, praktik tersebut mengalami perubahan sesuai perkembangan pemerintahan, organisasi masyarakat, dan kebutuhan administrasi.
Di Indonesia, perjalanan tersebut berlangsung melalui beragam prakarsa masyarakat dan kebijakan pemerintah sebelum memperoleh landasan hukum nasional yang lebih jelas. Pengalaman BAZIS di berbagai daerah, lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, serta pembentukan BAZNAS pada tahun 2001 menjadi bagian dari proses tersebut. Kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 kemudian menandai penguatan pengaturan kelembagaan dalam sistem pengelolaan zakat nasional.
Namun, sejarah juga mengingatkan bahwa pembentukan lembaga bukanlah tujuan akhir. Lembaga dibentuk untuk menjalankan fungsi tertentu, sedangkan keberhasilannya harus dinilai berdasarkan kemampuan memenuhi tujuan tersebut. Dalam pengelolaan zakat, tujuan itu berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban agama, perlindungan hak mustahik, serta peningkatan manfaat sosial dana yang dipercayakan masyarakat.
Perjalanan kelembagaan BAZNAS karena itu perlu dibaca secara kritis dan proporsional. Keberhasilan penghimpunan dan pendistribusian zakat patut dihargai apabila didukung bukti yang dapat diperiksa, sedangkan kelemahan tata kelola perlu dievaluasi secara terbuka. Sikap kritis tidak berarti menolak keberadaan lembaga, melainkan merupakan bagian dari upaya memastikan agar amanah publik dijalankan secara bertanggung jawab.
Dalam konteks kehidupan modern, tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas semakin besar. Masyarakat tidak hanya ingin mengetahui berapa banyak dana zakat yang berhasil dikumpulkan, tetapi juga siapa yang menerima manfaat, bagaimana keputusan distribusi dibuat, dan sejauh mana program membantu memperbaiki kehidupan mustahik. Pertanyaan tersebut merupakan bagian yang wajar dari hubungan antara lembaga pengelola dana umat dan masyarakat yang mempercayakan hartanya.
Tantangan lainnya adalah menjaga keseimbangan antara identitas BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat berdasarkan syariat Islam dan kedudukannya dalam sistem hukum nasional. Kedua dimensi tersebut tidak seharusnya dipertentangkan karena masing-masing memberikan dasar tanggung jawab yang saling melengkapi. Ketentuan syariat menentukan prinsip keagamaan pengelolaan zakat, sedangkan peraturan perundang-undangan mengatur kelembagaan, kewenangan, dan mekanisme pertanggungjawabannya.
Dari perspektif filantropi Islam, masa depan BAZNAS sangat bergantung pada kemampuannya menghubungkan nilai spiritual dengan pelayanan sosial yang nyata. Pengelolaan zakat yang amanah harus mampu menjaga kepercayaan muzaki sekaligus melindungi hak dan martabat mustahik. Oleh karena itu, penguatan organisasi, peningkatan profesionalisme, dan perbaikan sistem pengawasan merupakan kebutuhan yang melekat pada perkembangan kelembagaan zakat.
Sejarah panjang dari masa Rasulullah SAW hingga lahirnya BAZNAS memberikan satu pelajaran mendasar bahwa zakat bukan sekadar persoalan menghimpun dan membagikan harta. Di dalamnya terdapat tanggung jawab keagamaan, persoalan keadilan sosial, dan kebutuhan terhadap pengelolaan yang dapat dipercaya. Memahami perjalanan tersebut merupakan langkah awal sebelum kita menelusuri lebih jauh bagaimana BAZNAS bekerja, siapa yang mengelolanya, apa saja kewenangannya, serta berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan amanah pengelolaan dana umat.(bersambung)
*Edisi 2: Zakat pada Masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin: Bagaimana Dana Umat Dikelola?
Editor : Hairil Paputungan