JAGOSATU.COM - Permasalahan gizi buruk di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sulawesi Utara memprihatinkan. Angka stunting di daerah yang dipimpin Bupati Sam Sachrul Mamonto masih tinggi. Berdasarkan data yang dirampungkan melalui e-PPGBM tahun 2022, angka stunting balita di Boltim berada di posisi runner up (kedua, red).
Anehnya, Pemkab Boltim malah membangun rumah dinas bupati senilai Rp5.969.283.521, nyaris Rp6 M di tahun 2022, yang menjadi temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Wilayah Boltim, secara khusus KPK menyoroti sejumlah hal. Diantaranya, proyek infrastruktur yang belum selesai 100% sampai akhir tahun 2022 sehingga ada pemberian kesempatan perpanjangan waktu pelaksanaan, maupun proyek proyek strategis di tahun 2023 terkait proses perencanaan maupun pengadaannya serta rencana pemanfaatannya.
“Proyek infrastruktur di tahun 2022 yang belum selesai hingga 31 Desember 2022 antara lain Pembangunan Tugu Batas Wilayah Administrasi dengan nilai proyek Rp1.440.680.023,44, Pembangunan Rumah Dinas Bupati senilai Rp5.969.283.521,00 & Peningkatan Jalan Tutuyan Inalom (DAK) dengan nilai Rp9.261.118.746,00.
KPK meminta pihak pemerintah daerah untuk melakukan upaya penyelesaian segera permasalahan yang ada,” sebut KPK lewat akun twitter resmi mereka yang diposting (29/05/23).
Kemudian, berdasarkan pantauan KPK, hingga 23 Mei 2023, baru 14 paket pengadaan dilakukan proses tender dengan nilai total pekerjaan Rp43,79miliar, dari 46 paket pengadaan sesuai Rencana Umum Pengadaan (RUP) senilai Rp66,79miliar. Sejumlah pekerjaan di antaranya membutuhkan waktu hingga 180 hari (sekitar 6 bulan), yang artinya dilakukan hingga akhir tahun anggaran 2023.
“KPK mengingatkan pengadaan yang menggunakan anggaran DAK Fisik senilai Rp46.688.982.000 di tahun 2023. Pengadaan harus dilakukan secara benar sesuai prinsip pengadaan, dan menghasilkan output berkualitas secara tepat waktu serta dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya,” tegas KPK. (gnr)
Editor : Tina Mamangkey