Jagosatu.com - Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) memberikan peringatan keras terkait eskalasi konflik di Timur Tengah yang berpotensi memicu lonjakan harga pangan global. Kepala Ekonom FAO, Maximo Torero, menyatakan bahwa dampak perang akan menjadi jauh lebih serius jika berlangsung lebih dari tiga bulan. Kondisi ini dikhawatirkan mengganggu masa tanam musim semi di belahan bumi utara, termasuk di negara-negara produsen utama seperti China.
Gangguan logistik di Selat Hormuz menjadi titik krusial karena jalur tersebut merupakan urat nadi bagi 30 persen perdagangan pupuk dunia. Laporan FAO mengonfirmasi bahwa penutupan rute ini telah menghambat pengiriman 3 hingga 4 juta ton pupuk setiap bulannya. Akibatnya, harga komoditas input pertanian diperkirakan akan tetap berada pada level 15 hingga 20 persen di atas rata-rata normal sepanjang semester pertama tahun ini.
Ketergantungan global pada ekspor pupuk nitrogen dari negara-negara teluk seperti Iran dan Arab Saudi menciptakan kerentanan yang nyata bagi rantai pasok pangan. China, meskipun tercatat sebagai produsen pupuk besar, masih sangat bergantung pada impor bahan baku sulfur dari wilayah terdampak konflik tersebut. Ketergantungan sebesar 47 persen pada pasokan sulfur eksternal membuat sektor pertanian negara tersebut sangat rentan terhadap guncangan geopolitik.
Upaya mitigasi mendesak harus dilakukan dengan mencari rute logistik alternatif guna menekan laju kenaikan harga yang eksponensial. Torero menekankan pentingnya stabilitas keamanan di wilayah tersebut untuk menghindari dampak jangka panjang yang lebih merusak bagi ketahanan pangan dunia. Tanpa langkah konkret, disrupsi pasokan ini dipastikan akan memicu inflasi harga pangan di tingkat konsumen secara global.
Bagi Indonesia, dinamika ini menjadi pengingat kritis akan pentingnya kemandirian input pertanian agar tidak terjebak dalam ketergantungan impor bahan baku pupuk yang fluktuatif. Kenaikan harga pupuk global sering kali berujung pada penurunan produktivitas petani lokal jika subsidi dan distribusi tidak dikelola dengan presisi. Pemerintah perlu memperkuat cadangan strategis dan mencari diversifikasi sumber pasokan bahan baku demi melindungi stabilitas harga pangan nasional dari gejolak geopolitik dunia.