JAGOSATU.COM - Setiap 10 November, Indonesia memperingati Hari Pahlawan. Ini wujud penghormatan kepada para pejuang yang telah mempertaruhkan jiwa dan raga demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Peringatan ini tidak dilepaskan dari Pertempuran Surabaya tahun 1945, salah satu peristiwa bersejarah terbesar dalam perjalanan bangsa.
Masyarakat diajak untuk tidak sekadar mengenang jasa para pahlawan, tetapi juga meneladani semangat, keberanian, dan nilai perjuangan mereka dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam Jurnal Universitas Negeri Semarang berjudul “Sejarah Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya sebagai Sumber Belajar Sejarah dalam Upaya Menumbuhkan Kesadaran Sejarah pada Siswa Tingkat Menengah Atas, situasi Indonesia pasca kekalahan Jepang pada Sekutu menciptakan kekosongan kekuasaan. Kondisi inilah yang dimanfaatkan Belanda untuk mencoba kembali menancapkan pengaruhnya di tanah air.
Dalam prosesnya, Inggris yang memiliki kewenangan sementara atas wilayah Indonesia mengadakan perjanjian dengan Belanda yang dikenal sebagai Civil Affairs Agreement, yang pada dasarnya memuat rencana penyerahan kekuasaan Indonesia dari Inggris kepada Belanda. Untuk melaksanakan misi tersebut, dibentuklah pasukan khusus bernama AFNEI (Allied Forces Netherlands East Indies) di bawah pimpinan Letnan Jenderal Philip Christison. Pasukan ini tiba di Jakarta pada 29 September 1945.
Awalnya, rakyat Indonesia menyambut netral kehadiran AFNEI. Namun setelah diketahui Belanda (NICA) turut serta di dalamnya, muncul gelombang kecurigaan dan penolakan rakyat, terutama di Surabaya. Warga kemudian berupaya mempersenjatai diri dengan cara melucuti senjata pasukan Jepang yang masih berada di berbagai markas militer seperti Mabes Polri dan Markas Kohara Butai Gunungsari.
Menurut catatan Pemerintah Kota Semarang, ketegangan antara rakyat Surabaya dan pasukan AFNEI memuncak setelah tewasnya Brigadir Jenderal Mallaby, pimpinan pasukan Inggris di Jawa Timur, pada 30 Oktober 1945. Kejadian ini memicu kemarahan Inggris yang kemudian menunjuk Mayor Jenderal Eric Carden Robert Mansergh sebagai pengganti Mallaby.
Pada 10 November 1945, Jenderal Eric mengeluarkan ultimatum agar pihak Indonesia menyerahkan seluruh senjata dan menghentikan perlawanan. Ia juga memerintahkan para pemimpin bangsa serta tokoh pemuda Surabaya untuk hadir ke lokasi yang telah ditentukan sebelum pukul 06.00 pagi. Namun rakyat Surabaya menolak tunduk. Akibatnya, pecahlah pertempuran besar yang berlangsung selama sekira tiga pekan. Ribuan nyawa melayang, tercatat sekira 20.000 warga Surabaya gugur dan 1.600 tentara Inggris tewas, hilang, atau terluka.
Dari peristiwa heroik inilah Surabaya juga dikenal sebagai Kota Pahlawan, simbol keberanian rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dari penjajah. Sebagai bentuk penghargaan atas pengorbanan tersebut, pemerintah menetapkan tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 316 Tahun 1959 yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno.
Demo Hari Ini, Ini Daftar Kelompok, Tuntutan, dan Lokasi di Jakarta
Peringatan Hari Pahlawan, Selasa (10/11/2026), diwarnai rencana aksi unjuk rasa sejumlah kelompok mahasiswa dan elemen masyarakat di Jakarta. Berbagai isu menjadi sorotan, mulai dari penegakan hukum, pemberantasan korupsi, kerusakan lingkungan, hingga dinamika politik nasional.
Beberapa kelompok yang menyerukan mobilisasi massa antara lain Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan 'Aisyiyah (BEM PTMA) Indonesia, Front Mahasiswa Nasional (FMN), serta jaringan aktivis 1998.
Di tengah situasi tersebut, Aksi Rakyat Bela Indonesia (ARBI) yang dipimpin Ustaz Bachtiar Nasir juga menjadi perhatian setelah menggelar aksi pada 8 November 2026.
Meski sama-sama memanfaatkan momentum Hari Pahlawan, masing-masing kelompok memiliki agenda dan tuntutan berbeda. Lantas, siapa saja yang berencana turun ke jalan pada 10 November?
BEM PTMA Siapkan Aksi Pulihkan Indonesia di Tugu Tani
BEM PTMA Indonesia menjadi salah satu kelompok yang secara terbuka mengumumkan rencana demonstrasi pada 10 November 2026.
Aksi bertajuk Pulihkan Indonesia tersebut dijadwalkan berlangsung di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, mulai pukul 12.00 WIB.
Demonstrasi diperkirakan melibatkan ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi Muhammadiyah dan 'Aisyiyah.
BEM PTMA membawa lima tuntutan utama, yakni:
Memulihkan lingkungan hidup dan menangani kerusakan ekosistem.
Memberantas korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan.
Melindungi dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat.
Mendorong penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif.
Menghadirkan kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat.
Dalam isu lingkungan, mahasiswa turut menyoroti tanggung jawab pemerintah, termasuk Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dalam menangani persoalan kerusakan ekologi.
FMN Serukan Mobilisasi Lewat 10 November Memanggil
Selain BEM PTMA, Front Mahasiswa Nasional (FMN) turut mengampanyekan gerakan bertajuk 10 November Memanggil.
Seruan tersebut menjadi ajakan mobilisasi mahasiswa untuk menyampaikan kritik terhadap berbagai persoalan nasional.
Namun, informasi mengenai lokasi, rute, dan jumlah peserta aksi FMN di Jakarta masih memerlukan konfirmasi dari penyelenggara.
Karena itu, rencana mobilisasi FMN perlu dibedakan dari demonstrasi BEM PTMA yang telah mengumumkan titik aksi di kawasan Tugu Tani.
Aktivis 1998 Sampaikan Kritik Lewat Maklumat Matraman
Momentum Hari Pahlawan juga dimanfaatkan sejumlah kelompok aktivis 1998 untuk menyampaikan sikap politik melalui Maklumat Matraman.
Beberapa elemen yang disebut terlibat antara lain IKA 98, GERAK 98, dan 98 Garis Lucu.
Mereka menyoroti perkembangan demokrasi, persoalan kekuasaan, serta arah pemerintahan nasional.
Meski demikian, penyampaian maklumat politik tidak otomatis berarti seluruh kelompok tersebut akan menggelar demonstrasi pada 10 November. Kepastian lokasi dan bentuk aksi lapangan masing-masing kelompok masih perlu diperhatikan.
ARBI Desak Pemakzulan Gibran, Siapkan Aksi di Monas
Kelompok lain yang turut menjadi sorotan adalah Aksi Rakyat Bela Indonesia (ARBI) pimpinan Ustaz Bachtiar Nasir.
ARBI sebelumnya menggelar aksi di Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta Selatan, pada Minggu (8/11/2026).
Dalam aksi tersebut, mereka menyampaikan sejumlah tuntutan politik dan kebangsaan. Salah satu tuntutan utamanya adalah mendesak pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Selain itu, ARBI menyoroti pengaruh oligarki, persatuan nasional, serta pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945 terkait pengelolaan sumber daya alam dan aset negara.
Untuk 10 November, ARBI menjadwalkan konsolidasi nasional dan konferensi pers, bukan demonstrasi besar seperti agenda mahasiswa.
Sementara itu, aksi massa berskala besar direncanakan berlangsung di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada Minggu (15/11/2026).
Dengan demikian, agenda ARBI memiliki jadwal dan rangkaian kegiatan tersendiri yang berbeda dari aksi mahasiswa pada Hari Pahlawan.
Mengapa Hari Pahlawan Menjadi Momentum Demonstrasi?
Tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan untuk mengenang perjuangan rakyat dalam Pertempuran Surabaya pada 1945.
Nilai perjuangan tersebut menjadi salah satu alasan kelompok mahasiswa dan masyarakat memilih momentum ini untuk menyampaikan aspirasi.
Isu yang diangkat pun beragam. Sebagian kelompok menitikberatkan pada kerusakan lingkungan dan pemberantasan korupsi, sementara kelompok lainnya mengkritik kondisi demokrasi serta kepemimpinan nasional.
Perbedaan agenda tersebut menunjukkan bahwa rencana demonstrasi 10 November tidak berasal dari satu gerakan dengan tuntutan politik yang sama.
Pemerintah Klaim Telah Antisipasi Demo 10 November
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI Dudung Abdurachman mengatakan pemerintah telah mengetahui rencana demonstrasi pada peringatan Hari Pahlawan.
Dudung memperkirakan aksi tersebut tidak akan berlangsung dalam skala besar.
"Oh yang saya dengar ada demo. Enggak ada besar-besaran, ada demo-demo biasa menurut saya," ujar Dudung di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).
Ia menegaskan pemerintah telah melakukan langkah antisipasi dan komunikasi untuk menjaga situasi tetap kondusif.
Dudung juga menanggapi kemungkinan pengerahan personel TNI dari luar daerah ke Jakarta. Menurutnya, kesiapan tersebut merupakan langkah antisipatif apabila pemerintah daerah atau kepolisian membutuhkan bantuan.
Sekolah di Jakarta Tetap Berjalan Normal
Di tengah rencana demonstrasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan kegiatan belajar-mengajar pada Selasa (10/11/2026) tetap berlangsung seperti biasa.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan tidak ada kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) akibat rencana aksi unjuk rasa.
"Besok kalau memang kemudian ada demonstrasi, ya tetap belajar-mengajar di Jakarta berlangsung seperti biasa," kata Pramono di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Ia juga mengimbau masyarakat yang menyampaikan aspirasi agar menjaga ketertiban dan tidak merusak fasilitas publik.
Menurut Pramono, demonstrasi merupakan hak masyarakat, tetapi pelaksanaannya harus tetap memperhatikan kepentingan umum.
Tugu Tani Jadi Salah Satu Titik Aksi, Monas Disiapkan untuk 15 November
Berdasarkan pengumuman yang tersedia, kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, menjadi salah satu titik demonstrasi mahasiswa pada 10 November 2026.
Sementara itu, ARBI menjadwalkan konsolidasi nasional pada tanggal yang sama sebelum menggelar aksi lanjutan di Monas pada 15 November 2026.
Adapun lokasi, rute, dan jumlah peserta dari kelompok lain masih perlu dipastikan melalui informasi resmi penyelenggara maupun aparat keamanan.
Masyarakat juga perlu memantau kemungkinan pengalihan arus lalu lintas di sekitar lokasi kegiatan.
Rangkaian agenda tersebut memperlihatkan bahwa peringatan Hari Pahlawan 2026 tidak hanya menjadi momentum mengenang perjuangan kemerdekaan, tetapi juga ruang bagi mahasiswa dan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mengenai persoalan bangsa.
Meski demikian, setiap rencana aksi perlu dilihat berdasarkan penyelenggara, lokasi, waktu, serta tuntutan masing-masing agar tidak tercampur menjadi satu agenda demonstrasi.(drt/dth/dbs)
Editor : Hairil Paputungan