JAGOSATU.COM - Meski mundur sebagai Wakil Presiden (Wapres) RI, status Gibran Rakabuming Raka tetap disebut mundur dengan hromat. Sehingga itu ia tetap memperoleh hak pensiun, fasilitas kesehatan, kendaraan dan sopir pribadi, termasuk rumah yang diperuntukan kepada mantan Wapres.
Suat pengunduran diri Gibranm mendahului jadwal Sidang Paripurna HMP (Hak Menyatakan Pendapat) Pemakzulan. Akhirnya sidang paripurna pun batal digelar.
Gibran resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya ke MPR RI sebagaimana yang disampaikan Ketua MPR RI, Ahmad Muzani.
Muzani menyebut MPR RI memiliki waktu selambat-lambatnya 60 hari untuk proses pengunduran diri Gibran sejak surat itu diterima. MPR juga akan menunjuk Wakil Presiden baru pengganti Gibran dalam kurun waktu tersebut.
Resmi meninggalkan jabatannya sebagai Wapres, Gibran tetap akan mendapatkan sejumlah hak pensiun seperti yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
"Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun," tulis Pasal 6 Ayat (1) aturan tersebut.
"Besarnya pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 100% dari gaji pokok terakhir," sambung Pasal 6 Ayat (2).
Selain uang pensiun, seorang mantan Wakil Presiden termasuk Gibran nanti juga berhak mendapatkan sejumlah fasilitas lain dari negara. Seperti dalam Pasal 7 ditegaskan mantan Wapres berhak juga mendapatkan:
1. tunjangan-tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun yang berlaku bagi Pegawai Negeri;
2. biaya rumah tangga yang berkenaan dengan pemakaian air, listrik, dan telepon;
3. seluruh biaya perawatan kesehatannya serta keluarganya.
Selanjutnya dalam Pasal 8 aturan itu, kepada bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya, masing-masing diberikan sebuah rumah kediaman yang layak dengan perlengkapannya. Kemudian mereka juga disediakan sebuah kendaraan milik Negara dengan pengemudinya.
"Pensiun bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 serta tunjangan-tunjangan, biaya rumah tangga, dan biaya perawatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dibayarkan terhitung mulai bulan berikutnya sesudah pemberhentiannya dengan hormat," tulis Pasal 9 UU Nomor 7 Tahun 1978.
Dalam bagian penjelasan Undang-Undang tersebut, ditegaskan bahwa seluruh fasilitas pensiun ini diberikan karena bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden walaupun sudah tidak lagi melakukan tugas negara, pada umumnya mereka akan tetap melakukan tugas kemasyarakatan karena kedudukan sebelumnya sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
Selain itu, seluruh fasilitas ini juga diberikan sebagai penghargaan atas jasa dan pengabdiannya selama menjalankan tugas jabatannya.
"Maka kepada bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden diberikan sebuah rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya. Perlengkapan rumah tersebut hanya diberikan satu kali, yaitu bersamaan dengan rumah. Pemeliharaan rumah tersebut selanjutnya menjadi tanggung-jawab bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden yang bersangkutan," tulis bagian penjelasan huruf a Pasal 8.
"Dalam rangka pelaksanaan tugas kemasyarakatan karena kedudukan sebelumnya sebagai Presiden dan Wakil Presiden, maka bagi bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden disediakan sebuah kendaraan bermotor milik Negara beserta pengemudinya. Biaya pemeliharaan kendaraan bermotor tersebut dan gaji pengemudinya ditanggung oleh Negara," sambung penjelasan huruf b Pasal 8.
Sidang Paripurna HMP Pemakzulan Batal
Rapat paripurna DPR terkait usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) atas Wapres Gibran Rakabuming Raka batal digelar hari ini. Pembatalan itu dilakukan setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR.
Pembatalan rapat paripurna itu dibenarkan anggota DPR Fraksi PKB Muhammad Khozin. Dia mengatakan rapat paripurna hari ini tidak jadi digelar.
"Iya (batal rapat paripurna)," kata Khozin kepada wartawan, Kamis (12/11/2026).
Sebelumnya DPR berencana menggelar rapat paripurna hari ini dengan agenda pembacaan usulan hak menyatakan pendapat. Usulan itu telah diterima pimpinan DPR pada Rabu (11/11).
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengatakan total ada 120 anggota DPR dari delapan fraksi yang menandatangani usulan HMP. Jumlah itu berdasarkan tanda tangan yang telah diserahkan oleh masing-masing pengusul.
Saan Mustopa mengatakan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) atas Gibran akan dibawa ke rapat paripurna DPR. Rencananya, rapat paripurna terdekat akan digelar besok.
"Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk hak menyatakan pendapat ini berdasarkan yang ditandatangani ya. Berdasarkan yang ditandatangani ada 120 orang. Dari 8 fraksi yang ada," kata Saan.
Sadar posisinya semakin nterjepit, Gibran mendahului dengan melayangkan surat pengunduran diri, diantar langsung, termasuk kepada Presiden Praboro Subianto.
"Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," ujar Ketua MPR Ahmad Muzani di Gedung MPR, Jakarta Pusat, Kamis (12/11).
Dia menyebut Gibran meminta surat itu segera diproses.
"Surat yang sama, menurut beliau, juga sudah disampaikan ke Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto," ujarnya.(dbs/dth/ilo/fdl/amw/maa)
Editor : Hairil Paputungan