Kasasi Ditolak MA, PP IPHI Tempuh Jalur Pidana: Sengketa Kepempimpinan Belum Tuntas

Hairil Paputungan • Dipublikasikan Rabu, 18 November 2026 | 11:45 WIB
PP IPHI pimpinan Mayjen TNI (Purn.) Dr. H. Ahmad Yani Basuki, M.Si. (foto:dok)
SAH LEWAT MUKTAMAR: PP IPHI pimpinan Mayjen TNI (Purn.) Dr. H. Ahmad Yani Basuki, M.Si. (foto:dok)

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

JAGOSATU.COM - Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI), Pengurus Pusat IPHI (PP IPHI) merilis perkembangan sengketa kepengurusan. PP IPHI memutuskan menempuh jalur pidana.

Mahkamah Agung (MA) RI melalui putusan tanggal 9 November 2026 telah menolak permohonan kasasi PP IPHI pimpinan Mayjen TNI (Purn.) Dr. H. Ahmad Yani Basuki, M.Si., atas Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 413/Pdt.G/2025/PN.Bks tanggal 7 Mei 2026. Dengan demikian, putusan PN Bekasi yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO) berkekuatan hukum tetap. PP IPHI menghormati putusan tersebut.

TERUS BERJUANG: Putusan MA bukan mensahkan kepengurusan pihak manapun. (foto:dok)
TERUS BERJUANG: Putusan MA bukan mensahkan kepengurusan pihak manapun. (foto:dok)

Putusan NO merupakan putusan yang bersifat formil. Baik PN Bekasi maupun Mahkamah Agung tidak memeriksa dan tidak memutus pokok perkara, yaitu keabsahan kepengurusan maupun legitimasi muktamar yang disengketakan. Oleh karena itu, PP IPHI menegaskan bahwa belum ada satu pun putusan pengadilan yang mengesahkan kepengurusan pihak lain. Putusan formil tidak dapat ditafsirkan sebagai kemenangan substantif pihak mana pun.

Pada 7 Juni 2021 dibuat sebuah akta notaris di Kota Sukabumi yang menyatakan kepengurusan PP IPHI Masa Bakti 2015–2020 telah demisioner, serta mencantumkan kewenangan sejumlah pihak, termasuk Sdr. Erman Suparno dan kawan-kawan, untuk bertindak atas nama organisasi. Pernyataan demikian tidak pernah ditetapkan melalui Muktamar maupun mekanisme organisasi yang sah. PP IPHI menduga keras akta tersebut memuat keterangan yang tidak sesuai dengan fakta organisasi.

Lima hari setelah akta tersebut dibuat, pada 12 Juni 2021, Sdr. Erman Suparno dan kawan-kawan menyelenggarakan forum di Jakarta yang mengatasnamakan Muktamar VII IPHI, dengan akta tersebut sebagai salah satu dasarnya. Forum tersebut diselenggarakan tanpa mandat Pengurus Pusat, tanpa laporan pertanggungjawaban, dan diduga tidak memenuhi kuorum sebagaimana dipersyaratkan AD/ART IPHI, serta ditolak oleh 28 dari 32 Pengurus Wilayah IPHI yang sah.

Selanjutnya, pihak tersebut tetap mengajukan pengesahan kepada Ditjen AHU melalui notaris, dan diduga keras memanfaatkan sistem online tanpa proses verifikasi hingga terbit SK AHU.

PP IPHI melalui keputusan organisasi yang sah telah menjadwalkan ulang Muktamar VII dengan mempertimbangkan kebijakan Pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19. Muktamar VII IPHI diselenggarakan di Surabaya pada 21 Agustus 2021, dibuka oleh Wakil Menteri Agama RI mewakili Presiden RI dan ditutup oleh Gubernur Jawa Timur.

Muktamar tersebut menjadi dasar legitimasi kepengurusan di bawah Ketua Umum terpilih almarhum H. Ismed Hasan Putro, yang sejak 2024 dilanjutkan oleh Mayjen TNI (Purn.) Dr. H. Ahmad Yani Basuki, M.Si. Keabsahan tindakan organisasi harus diuji berdasarkan AD/ART dan fakta penyelenggaraannya, bukan semata-mata berdasarkan dokumen yang dibuat di hadapan notaris.

Sejak Muktamar VII di Surabaya, PP IPHI senantiasa membuka ruang islah, baik melalui jalur organisasi, Pemerintah, maupun mediasi di pengadilan. Mediasi dalam persidangan di PN Bekasi pada 2026 tidak mencapai kesepakatan, dan utusan pihak Sdr. Erman Suparno menyampaikan kepada mediator bahwa pihaknya tidak bersedia menempuh islah.

Atas dugaan penggunaan keterangan yang tidak benar dalam akta autentik tersebut, PP IPHI melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan pengaduan pendahuluan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris dan Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI). Langkah berikutnya adalah membawa persoalan ini kepada aparat penegak hukum dengan menempuh upaya laporan polisi, untuk diperiksa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Langkah pidana bukan pilihan pertama, melainkan ultimum remedium yang ditempuh setelah penyelesaian internal dan mediasi menemui jalan buntu. PP IPHI tidak bermaksud mengkriminalisasi perbedaan pendapat dalam organisasi. Yang diharapkan PP IPHI adalah pemeriksaan yang komprehensif dan objektif oleh aparat penegak hukum atas akta tersebut, baik proses pembuatannya, keterangan yang dimuat di dalamnya, maupun pihak-pihak yang memberikan keterangan tersebut. Langkah ini penting untuk mencegah terulangnya pola suksesi kepemimpinan yang tidak patut dan tidak sesuai dengan AD/ART IPHI. Langkah tersebut juga merupakan amanat Muktamar VIII IPHI di Jakarta pada 19 September 2026, yang didukung oleh Pengurus Wilayah IPHI se-Indonesia, agar permasalahan ini dapat segera diakhiri dan roda organisasi kembali berjalan dengan baik sesuai dengan misi menjaga kemabruran haji.

PP IPHI mengimbau seluruh Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah, dan anggota IPHI se-Indonesia untuk tetap tenang, menjaga persaudaraan, tidak terprovokasi oleh klaim kemenangan yang tidak berdasar pada amar putusan pengadilan, serta merujuk hanya pada keputusan dan informasi resmi organisasi.

IPHI didirikan pada tahun 1990 dengan semangat menjaga kemabruran haji dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Persaudaraan harus tetap dijaga, namun kebenaran dan integritas organisasi tidak boleh dikorbankan.

Rilis itu ditekan di Jakarta, 17 November 2026 oleh Pengurus Pusat IPHI dan disebarkan ke media oleh Kuasa Hukum: Muhammad Joni, S.H., M.H, Dr. H. Buchari Muslim, M.Ag dan Mayanda M. Ibrahim Johan, S.H.(rls/dbs/etc)

Editor : Hairil Paputungan
PP IPHI Tempuh Jalur Pidana