JAGOSATU.COM - Kementerian Pertanian (Kementan) mempercepat penguatan infrastruktur irigasi pada awal 2026 sebagai langkah antisipatif menghadapi tingginya curah hujan sekaligus menjaga stabilitas produksi beras nasional. Di tengah meningkatnya risiko cuaca ekstrem di sejumlah sentra pangan, penguatan tata kelola air—mulai dari jaringan irigasi, sistem drainase, hingga pengendalian genangan lahan—menjadi fokus utama pemerintah dalam menjaga produktivitas pertanian.
Langkah percepatan ini sejalan dengan strategi nasional penguatan ketahanan pangan, khususnya dalam memastikan swasembada beras tetap berkelanjutan. Pemerintah menilai, curah hujan tinggi tidak boleh menjadi ancaman bagi produksi, melainkan harus dikelola secara tepat agar menjadi faktor pendukung peningkatan hasil panen.
Sebagai upaya konkret, Kementan mempercepat pelaksanaan program Cetak Sawah Rakyat (CSR) melalui skema fasilitas percepatan konstruksi (RPATA). Skema ini dirancang untuk mempercepat penyelesaian pembangunan sawah baru di berbagai provinsi, terutama di wilayah potensial pengembangan lahan pertanian. Program tersebut menjadi bagian dari kegiatan strategis Triwulan I Tahun 2026 yang dilaksanakan melalui penguatan koordinasi lintas sektor.
Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian (Ditjen LIP), Hermanto, menegaskan bahwa percepatan CSR merupakan bagian tak terpisahkan dari kebijakan penguatan infrastruktur air pertanian. Menurutnya, keberhasilan menjaga produksi beras di tengah dinamika iklim sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur dan sinergi antarinstansi.
“Kami ingin memastikan dukungan lintas sektor berjalan optimal sehingga target konstruksi cetak sawah tahun 2025 di 20 provinsi dapat terealisasi tepat waktu,” ujar Hermanto saat koordinasi teknis lintas sektor yang melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) di Kantor Pusat Ditjen LIP, Jakarta, Senin (2/2/2026).
Hermanto juga mengapresiasi peran aktif Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dalam penanganan wilayah pertanian yang menghadapi risiko kekeringan maupun kelebihan air. Menurutnya, dukungan tersebut sangat penting untuk memperkuat fondasi infrastruktur pertanian nasional, khususnya di daerah-daerah pengembangan sawah baru.
Berdasarkan prakiraan BMKG, sebagian besar wilayah Indonesia pada 2026 diprediksi mengalami curah hujan tahunan antara 1.500 hingga 4.000 milimeter. Sekitar 5,1 persen wilayah bahkan diperkirakan berada pada kategori di atas normal. Kondisi ini menuntut kesiapan sistem irigasi dan tata air pertanian yang lebih andal, adaptif, dan berbasis data iklim.
Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG, Marjuki, menjelaskan bahwa analisis deret waktu curah hujan periode 1981–2024 menunjukkan variasi tren yang cukup signifikan di berbagai wilayah Indonesia. Penurunan curah hujan tercatat di sebagian wilayah Sumatra, Jawa, dan Nusa Tenggara, sementara peningkatan terjadi di sebagian Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.
“Pada Februari hingga Maret 2026, curah hujan bulanan secara umum diprediksi berada pada kategori menengah hingga tinggi, dengan potensi hujan sangat tinggi di sebagian Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, serta sebagian kecil Papua Tengah,” jelas Marjuki.
Ia menambahkan, dinamika atmosfer pada awal tahun berpotensi memicu hujan lebat berdurasi singkat yang meningkatkan risiko banjir dan genangan lahan pertanian. Oleh karena itu, informasi iklim yang akurat menjadi dasar penting dalam pengaturan pola tanam dan pengelolaan tata air.
“Informasi iklim ini harus dimanfaatkan secara maksimal agar dampak negatif hujan ekstrem terhadap pertanian dapat ditekan,” tegasnya.
Hermanto menekankan pentingnya kolaborasi berkelanjutan dengan BMKG dalam menyediakan data iklim yang akurat dan terkini sebagai dasar pengambilan keputusan teknis di lapangan.
“Kami membutuhkan justifikasi berbasis ilmiah dari data deret waktu curah hujan BMKG sebagai acuan percepatan penyelesaian target cetak sawah dan penguatan irigasi,” ujarnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Irigasi dan Rawa Kementerian Pekerjaan Umum, Yosiandi Radi Wicaksono, menyampaikan bahwa dukungan Kementerian PU difokuskan pada peningkatan keandalan jaringan irigasi pertanian. Berdasarkan evaluasi konstruksi CSR Tahun 2025, sebagian besar areal berada di wilayah Daerah Irigasi dan Daerah Irigasi Rawa yang membutuhkan intervensi pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder.
Untuk areal potensial, intervensi dilakukan melalui pembangunan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier. Sementara itu, areal di luar wilayah irigasi memerlukan pembangunan jaringan air tanah, irigasi permukaan, maupun irigasi rawa agar lahan dapat dimanfaatkan secara optimal.
Dalam keterangan persnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pengelolaan air menjadi kunci utama menjaga produktivitas pertanian nasional di tengah perubahan iklim yang semakin dinamis.
“Curah hujan yang tinggi harus kita kelola sebagai berkah. Dengan penguatan irigasi, perbaikan drainase, dan tata air lahan yang tepat, produksi padi tetap dapat terjaga dan bahkan ditingkatkan,” ujar Mentan Amran.
Ia memastikan bahwa pemerintah hadir untuk melindungi petani dari risiko cuaca ekstrem sekaligus menjaga keberlanjutan sektor pertanian nasional.
“Negara hadir melindungi petani dan memastikan produksi pangan nasional tetap aman. Ini bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani,” tegasnya.
Melalui percepatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur irigasi, pemerintah menargetkan peningkatan indeks pertanaman dan stabilitas produksi beras di berbagai sentra pangan. Penguatan tata air ini diharapkan mampu melindungi lahan pertanian dari risiko banjir maupun kekeringan, sekaligus mendorong peningkatan produktivitas padi secara berkelanjutan.
Editor : Toar Rotulung