(Elit Muda NU dan Muhammadiyah Menyatu di KAHMI)
Oleh: Dr. Ir. Fadly Y. Tantu, M.Si.
Ketua Umum HMI Cabang Manado periode 1989-1990
Saat ini sebagai Dosen pada Program Studi Sumber Daya Akuatik,
Universitas Tadulako, Palu, Sulawesi Tengah
JAGOSATU.COM - Lebih dari tiga puluh tahun lalu, ketika masih menjadi aktivis HMI di Manado, saya sering berada dalam ruang-ruang diskusi yang dipenuhi optimisme tentang masa depan Sulawesi Utara. Kami berbicara tentang Pelabuhan Bitung, tentang industri perikanan yang terus tumbuh, tentang kelapa yang hasilnya menembus pasar dunia, tentang pengembangan pariwisata dan banyak lagi tentang mimpi menjadikan Sulawesi Utara sebagai gerbang Indonesia ke kawasan Pasifik.
Hari ini, setelah lebih dari tiga dekade berlalu, saya menemukan bahwa pertanyaan yang kami diskusikan saat itu ternyata masih tetap relevan: mengapa daerah yang begitu kaya sumber daya ini belum sepenuhnya menjelma menjadi kekuatan ekonomi besar sebagaimana yang pernah kita bayangkan?
Tema Musyawarah Wilayah (Muswil) X KAHMI Sulawesi Utara, “Partisipasi Peran KAHMI Dorong Kedaulatan Ekonomi Sulut Melaju,” mengingatkan saya pada percakapan-percakapan lama tersebut. Bedanya, jika dahulu gagasan itu hadir dalam ruang diskusi mahasiswa dan aktivis muda, hari ini tantangan itu hadir di depan mata sebagai sebuah kebutuhan yang mendesak.
Di tengah ketidakpastian ekonomi global, Sulawesi Utara sesungguhnya memiliki modal yang jarang dimiliki daerah lain: laut yang kaya, daratan yang subur, letak strategis di gerbang Pasifik, serta masyarakat yang terbuka terhadap perubahan. Persoalannya bukan lagi soal potensi. Persoalannya adalah apakah kita memiliki keberanian untuk mengubah potensi itu menjadi kesejahteraan.
Di tengah berbagai perbedaan yang kerap mewarnai ruang publik, KAHMI justru menghadirkan wajah persatuan. Dalam organisasi ini, kader dari berbagai latar belakang dapat duduk bersama membicarakan masa depan daerah dan bangsa.
Di Sulawesi Utara, hal itu terlihat ketika elit muda Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah bertemu dalam satu rumah besar pengabdian.
Tradisi NU yang kuat dalam penguatan basis sosial dan kebudayaan berpadu dengan semangat pembaruan Muhammadiyah dalam pendidikan, kewirausahaan, dan pemberdayaan masyarakat. Di KAHMI, keduanya tidak dipertentangkan, melainkan dipertemukan untuk melahirkan gagasan dan kerja nyata. Dalam situasi bangsa yang sering terjebak dalam polarisasi, model kolaborasi seperti ini justru menjadi modal sosial yang sangat berharga.
Sebagai bagian dari generasi HMI Manado pada awal 1980-an dan awal 1990-an, saya beruntung tumbuh dalam suasana intelektual yang dinamis. Kampus, organisasi kemahasiswaan, birokrasi, dan dunia usaha saat itu memiliki ruang dialog yang hidup.
Sebagai aktivis HMI, saya banyak berinteraksi dengan pelaku usaha perikanan, eksportir hasil laut, pengusaha perkelapaan, dan berbagai tokoh yang memiliki perhatian besar terhadap kemajuan Sulawesi Utara.
Menariknya, tema yang kami diskusikan kala itu tidak jauh berbeda dengan yang kita bicarakan hari ini. Bagaimana mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah? Bagaimana menciptakan lapangan kerja? Bagaimana agar kekayaan alam Sulawesi Utara tidak berhenti sebagai bahan mentah yang dikirim keluar daerah?
Bahasa yang digunakan mungkin berbeda, tetapi semangatnya sama: bagaimana menghadirkan nilai tambah bagi masyarakat.
Saya masih mengingat ketika bersama kawan-kawan HMI ikut menggagas dan menyelenggarakan seminar nasional tentang insentif perpajakan untuk mendorong investasi pada sektor perikanan dan industri kelapa. Seminar tersebut menghadirkan Mar'ie Muhammad, alumni HMI dan Eksponen 66 yang dikenal sebagai salah satu tokoh nasional di bidang perpajakan dan yang kemudian dipercaya menjadi Menteri Keuangan Republik Indonesia.
Bagi kami, forum itu bukan sekadar kegiatan organisasi, melainkan ruang belajar bahwa kemajuan daerah membutuhkan keberanian berpikir jauh ke depan dan kemampuan menjembatani kepentingan dunia usaha dengan kebijakan negara.
Pandangan saya tentang pentingnya sektor perikanan dan kelapa juga dibentuk oleh pengalaman bekerja pada sebuah lembaga perbankan di Kota Bitung. Dari sana saya menyaksikan secara langsung bagaimana industri perikanan menjadi salah satu penggerak utama kehidupan ekonomi masyarakat. Kapal-kapal keluar masuk pelabuhan membawa hasil laut. Aktivitas perdagangan berlangsung hampir tanpa henti. Di balik semua itu ada nelayan, pekerja pelabuhan, pengolah ikan, pedagang, eksportir, dan ribuan keluarga yang menggantungkan harapan hidupnya pada laut.
Pada masa yang sama, sektor perkelapaan juga menunjukkan geliat yang tidak kalah kuat. Saya masih mengingat keberadaan industri minyak kelapa, pengolahan sabut kelapa, hingga industri arang aktif berbahan baku tempurung kelapa yang dibangun oleh Almarhum Aris Pattangari (Ketua Kahmi Sulut kala itu) industrinya di sekitar Bitung. Kelapa tidak berhenti di kebun. Ia diolah menjadi berbagai produk yang memberi nilai tambah dan membuka lapangan kerja.
Bahkan pada masa muda, setelah sarjana bersama beberapa sahabat, kami ikut merintis usaha ekspor arang tempurung kelapa sebagai bahan baku industri karbon aktif. Membangun jejaring dengan industry yang ada di Jepang. Dari pengalaman sederhana itu saya belajar bahwa komoditas yang tumbuh di kebun-kebun rakyat Sulawesi Utara ternyata memiliki nilai yang dihargai pasar dunia.
Karena itulah, ketika berbicara tentang kedaulatan ekonomi Sulawesi Utara hari ini, saya sesungguhnya tidak sedang menawarkan sesuatu yang benar-benar baru. Saya hanya mengingatkan bahwa daerah ini pernah memiliki denyut ekonomi yang kuat, bertumpu pada sektor yang hingga kini masih menjadi andalan.
Data menunjukkan bahwa fondasi tersebut masih sangat kokoh. Produksi perikanan tangkap Sulawesi Utara pada tahun 2024 mencapai lebih dari 340 ribu ton. Produksi rumput laut melampaui 155 ribu ton. Sementara produksi kelapa mencapai lebih dari 266 ribu ton. Angka-angka itu menjadi penanda bahwa sektor perikanan dan perkelapaan tetap menjadi tulang punggung ekonomi daerah.
Pengalaman mengajarkan kepada kita bahwa produksi yang tinggi tidak otomatis menghadirkan kesejahteraan. Tantangan sesungguhnya terletak pada kemampuan menciptakan nilai tambah. Ikan tidak cukup hanya ditangkap. Ia harus diolah, dikemas, dan dipasarkan dengan lebih baik. Kelapa tidak cukup hanya dipanen. Ia harus dikembangkan menjadi berbagai produk bernilai tinggi yang mampu bersaing di pasar global.
Dalam konteks itulah KAHMI ditantang mengambil peran yang lebih strategis. Bukan sekadar menjadi organisasi alumni, tetapi menjadi ruang bertemunya pengalaman, gagasan, jejaring, dan kepemimpinan. Muswil X KAHMI Sulawesi Utara hendaknya tidak hanya menghasilkan kepengurusan baru, tetapi juga melahirkan agenda besar untuk memperkuat industri perikanan, mengembangkan hilirisasi kelapa, memberdayakan UMKM, dan membuka lapangan kerja bagi generasi muda.
Mungkin saya sedang mengenang beberapa fragmen masa masa sebagai aktivis di Sulawesi Utara. Tentang ruang-ruang diskusi HMI di Manado, tentang seminar yang membicarakan investasi, tentang Pelabuhan Bitung yang tidak pernah benar-benar tidur, atau tentang kelapa yang menghubungkan desa-desa Sulawesi Utara dengan pasar dunia. Namun saya percaya, masa lalu yang baik bukan untuk dikenang semata, melainkan untuk dijadikan pelajaran dalam membaca masa depan.
Sebagaimana visi Sam Ratulangi yang menempatkan Sulawesi sebagai kawasan yang terbuka terhadap pergaulan bangsa-bangsa di Pasifik, daerah ini sesungguhnya tidak ditakdirkan menjadi penonton. Sulawesi Utara memiliki semua syarat untuk menjadi simpul kemajuan, asalkan mampu menyatukan potensi, gagasan, dan kemauan untuk bergerak bersama.
Sulawesi Utara telah dianugerahi laut yang luas, tanah yang subur, dan masyarakat yang ramah dan terbuka. Sudah saatnya seluruh kekuatan itu dirajut menjadi masa depan yang lebih sejahtera. Salam saya dari Palu, Selamat bermusyawarah KAHMI Sulawesi Utara.***
Editor : Hairil Paputungan