JAGOSATU.COM - Mahkamah Konstitusi (MK) hingga Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Dinamika ini membuat Gibran berniat mundur. MK menolak gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat mendaftar Pilpres 2024. Meski demikian, MK tak menemukan bukti ijazah setara SMA Gibran Rakabuming.
Hakim MK Arsul Sani menjelaskan certificate of attendance yang menjadi dasar dalam penerbitan surat keterangan Gibran telah menyelesaikan pendidikan setara SMA di luar negeri. Dia menyebut tidak ada dokumen yang bisa menunjukkan Gibran telah menamatkan pendidikan SMA di luar negeri.
"Sementara itu, certificate of attendance dan dokumen lainnya yang digunakan sebagai dasar penerbitan Suket Nomor 9149/D.D1/KS/2019 sama sekali tidak menerangkan perihal keberhasilan menamatkan jenjang pendidikan tertentu, melainkan hanya menerangkan sebatas kehadiran dalam perkuliahan," kata Arsul.
Namun MK menyatakan tidak dapat mendiskualifikasi Gibran. "Mahkamah tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai Wakil Presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para pemohon," ujar hakim MK Adies Kadir.
Selanjutnya, ada putusan Mahkamah Agung. MA mengabulkan kasasi yang diajukan warga bernama Subhan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA dari luar negeri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. MA menyatakan surat keterangan itu tidak sah dan batal demi hukum.
"Kabul kasasi. Batal putusan judex facti. Adili sendiri: kabul gugatan penggugat seluruhnya," demikian putusan nomor 742 K/TUN/2026 seperti dikutip dari situs resmi MA, Jumat (30/10/2026).
Putusan itu diketok oleh majelis hakim yang diketuai Yulius dengan anggota Maftuh Effendi dan Hari Sugiharto.
DPR Gulirkan Hak Menyatakan Pendapat
Putusan MK dan MA ini kemudian mendorong DPR untuk menggulirkan usul Hak Menyatakan Pendapat. Sejumlah anggota DPR RI sudah memberi tanda tangan sebagai pengusul Hak Menyatakan Pendapat atas polemik Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Anggota DPR Mardani Ali Sera membagikan foto dirinya memegang dokumen berjudul 'Pengusul Hak Menyatakan Pendapat'. Nama Mardani ada di urutan pertama.
Total ada dua foto yang dikirimkan Mardani. Selain dokumen berisikan tanda tangan anggota DPR pengusul Hak Menyatakan Pendapat, ada dokumen yang memuat penjelasan dan pasal-pasal.
Total sampai saat ini sudah ada 50 anggota DPR yang menandatangani usulan Hak Menyampaikan Pendapat tersebut.
"Ada 50-an anggota yang sudah menandatangani," kata anggota DPR RI Mardani Ali Sera saat dimintai konfirmasi, Selasa (10/11).
Gibran Nyatakan Niat Mundur
Putusan ini kemudian menjadi dinamika yang membuat Gibran berniat mundur. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan hal tersebut dalam konferensi pers di Istana, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026). Menurutnya, Gibran menyampaikan niat mundur saat berbicara langsung dengan Prabowo.
"Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di dalam pembicaraan itu memang bapak wakil presiden bersama bapak presiden, bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niat untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA," kata Prasetyo.
Prasetyo juga meluruskan informasi yang menyebut Prabowo menolak keinginan Gibran tersebut. Ia menegaskan, Presiden tidak menyampaikan penolakan, tetapi memberikan masukan kepada wakilnya.
"Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut," kata Prasetyo.
Gibran Buka Suara
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka buka suara soal pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto. Dia mengaku tak ingin menjadi polemik yang berkepanjangan.
"Saya menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran dari masyarakat terkait dinamika yang terjadi saat ini. Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan," ujar Gibran di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Selasa (10/11).
Tak Ada Celah Hukum Lagi soal Ijazah Gibran
Wapres Gibran Rakabuming Raka ingin maju ke PTUN untuk membuktikan keabsahan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA miliknya. Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menilai tak ada celah hukum lagi untuk perkara ijazah Gibran karena putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) bersifat final.
"Ini sudah ada dua putusan dari badan peradilan tertinggi negara kita," kata Yusril di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
"Dan memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding. Tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final," imbuh dia.
Yusril menyebut tidak ada pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap dua putusan itu. Menurutnya, Gibran tidak dapat mengajukan banding karena bukan sebagai tergugat intervensi dalam perkara itu.
"Oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu, oleh karena dalam perkara di Mahkamah Agung itu tergugatnya adalah Dirjen Dikdasmen dan sementara Pak Wakil Presiden, Pak Gibran, tidak maju sebagai pihak tergugat intervensi, jadi tidak bisa mengajukan banding," kata Yusril.
Di samping itu, kata Yusril, Kemendikdasmen tidak akan mengajukan PK dan segera mengeksekusi perintah dari MA.
"Dan tampaknya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga tidak akan mengajukan PK dan akan segera mengeksekusi putusan ini dalam waktu dekat setelah diterimanya salinan putusan resmi dari Mahkamah Agung," kata dia.
Meski begitu, Yusril menyerahkan kepada Gibran mengenai jalur hukum yang akan ditempuh dalam membuktikan keabsahan ijazah SMA. "Jadi sekarang kita kembalikan kepada Pak Wakil Presiden apakah yang akan beliau tempuh," kata Yusril.
Gibran Mau Maju ke PTUN
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah membuka suara mengenai pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto. Gibran menegaskan dirinya tidak ingin persoalan ini berkembang menjadi polemik yang berkepanjangan.
Gibran menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah ia anggap seperti sosok orang tua sendiri yang memberikan arahan serta masukan.
"Tadi pagi saya bertemu dengan Bapak Presiden. Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri, beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini," ungkapnya.
Gibran menyatakan bakal terus berjuang (fight) di jalur hukum melalui PTUN. Ia juga akan berkoordinasi dengan Kemendikdasmen mengenai wacana pengajuan PK atas putusan MA yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikannya tidak sah dan batal.
"Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen dari SD sampai S-1, serta berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan PK di MA. Itu saja," kata Gibran.
Sementara itu Ketua DPR RI Puan Maharani coba menengahi. Bahwa hingga saat ini belum ada agenda apapun dari DPR soal Wapres Gibran. ‘’Mas Gibran masih Wapres. Beliau masih bekerja seperti biasa. Soal niat mundur itu kan pembicaraan dengan presiden, tidak dengan DPR secara kelembagaan. Publik silakan menginterpretasi soal putusan MK dan MA. Tapi, ada jalur politik yang juga menjadi kewenangan DPR. Kami belum menerima surat apapun soal polemik ini. Jadi, Mas Gibran tetap Wapres. Ke depannya bagaimana, kana da proses yang akan beliau tempuh. Ya kita tunggu saja. Kita tidak bisa berandai-andai,’’ ujar Puan kepada wartawan Selasa kemarin.(rdp/rks/dth/(lir)
Editor : Hairil Paputungan