JAGOSATU.COM - Meski ada sejumlah nama yang mengapung sebagai bakal calon wakil presiden (wapres), tapi sinyal dukungan kea rah Sufmi Dasco Ahmad semakin mengencang. Bahkan Puan Maharani, politisi PDIP yang juga Ketua DPR RI, kendati tampak hati-hati melontar statement, ia menyatakan In Shaa Allah pada 25 November 2026 DPR siap menunggu nama yang dimasukan Presiden untuk digodok sebagai calon wapres.
Putri Prtesiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri ini tidak menampik nama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad adalah salah satu yang paling kencang menjadi wapres sekarang ini.
‘’Saya tak mau berandai-andai karena penentu nama cawapres adalah hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Kita tunggu, Insyaallah tanggal 25, dua nama yang akan diusulkan Presiden sudah ada di DPR,’’ kata Puan Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Lalu siapa satu nama yang akan jadi ‘cadangan’? Kemungkinan adalah Sugiono, Menko PMK. Sugiono opsi kedua setelah Dasco, mengingat partai-partai koalisi pemerintah tak satu pun yang mengajukan nama bakal calon wapres ke Presiden.
Puan mengatakan siapapun nama yang akan diusulkan Prabowo akan didukung oleh parlemen. Ketua DPP PDIP itu menyebut PDIP tak memberikan saran nama terkait posisi Wapres ke Prabowo.
Puan juga menegaskan menghormati keputusan Gibran Rakabuming Raka yang menyatakan berhenti dari jabatan Wapres. Puan berharap keputusan yang diambil demi kebaikan seluruh pihak dalam bernegara.
Nama Dasco juga menggema saat RUU Perampasan Aset Disahkan Hari Ini di Pleno DPR RI. Ketua Komisi III Habiborokhman berulangkaloi menyebut bahwa RUU Perampaasan Aset merupakan inisiatif DPR yang disodorkan di masa Dasco sebagai salah satu pimpinan, dan disahkan sebagai UU masih Dasco yang dudul sebagai wakil ketua DPR.
MPR menyepakati permintaan Prabowo terkait perubahan jadwal sidang paripurna pemilihan dan pelantikan Wapres menjadi 9 Desember, tadinya 2 Desember. MPR menyebut Prabowo harus menyerahkan dua nama cawapres paling lambat pada 25 November 2026.
"Tadi sudah kita sepakati tenggat waktu terakhir tanggal 25 hari Rabu bulan November 2026," kata Ketua MP Ahmad Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Muzani menegaskan Prabowo harus mengajukan dua nama calon wapres, bukan hanya satu nama. Hal itu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
"Namanya harus dua sesuai dengan Undang-Undang Dasar," ujarnya.
Sementara itu meski berada di luar pemerintahan Prabowo, salah satu kader PDIP, Anggota DPR RI Nasyirul Falah Amru atau Gus Falah pun senada dengan Puan. Ia mendukung Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad agar diajukan Presiden RI Prabowo Subianto menjadi wakil presiden (wapres). Gus Falah menilai sosok Dasco dikenal responsif dalam menyikapi berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
"Saya mendukung Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad apabila dipercaya menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia, karena beliau selama ini dikenal responsif dalam menyikapi berbagai persoalan masyarakat," kata Gus Falah kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).
"Tak kalah penting, keputusan Presiden harus menjamin keberlangsungan pemerintahan agar mampu menjawab berbagai persoalan bangsa," pungkasnya.
Dedi Mulyadi, salah satu yang turut diwacanakan menduduki kursi Wapres, kini balik mendukung Dasco.
Gubernur Jawa Barat itu mengatakan Sufmi Dasco Ahmad layak mengisi jabatan Wakil Presiden RI menggantikan Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan tersebut disampaikan Dedi setelah namanya ikut mencuat dalam perbincangan publik mengenai kemungkinan pengisian jabatan Wakil Presiden. Sejumlah pengamat dan warganet sebelumnya turut menyebut nama Dedi sebagai sosok yang diperbincangkan.
Dedi menegaskan dirinya tidak ingin terseret dalam spekulasi wapres. Dia mengaku fokus menjalankan tugasnya sebagai Gubernur Jawa Barat.
"Saya tegaskan bahwa saat ini saya berfokus untuk menyelesaikan tugas-tugas sebagai Gubernur Jawa Barat," kata Dedi, Kamis (19/11/2026).
"Saya melihat sosok yang mumpuni adalah Bang Dasco,’’ tegasnya.
"Beliau juga mampu membangun hubungan yang harmonis antara legislatif dan eksekutif, serta menjadi mediator hubungan antara pemerintah dengan para tokoh, aktivis, dan berbagai kalangan masyarakat," tutur Dedi.
Masiha da waktu tiga tahun bagi Dasco untuk menjadi penamping Presiden Prabowo. Dedi melihat, sosok ini paling pas demi kelanjutan pembangunan dan menghindari kegaduhan. Apalagi partai-partai koalisi tak ada yang mengajukan calon wapres.
Selain Dedi Mulyadi, Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron menilai Dasco merupakan sosok yang mumpuni untuk diusulkan sebagai pendamping Presiden Prabowo Subianto.
"Jika ditanya apakah Pak Dasco memiliki peluang, tentu Pak Dasco adalah tokoh yang memiliki kemampuan dan berpeluang diusulkan oleh Presiden," kata Herman kepada wartawan, Rabu (18/11/2026).
Herman mengatakan partainya menyerahkan keputusan terkait sosok Wapres kepada Prabowo sesuai dengan arahan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Partainya, kata dia, akan menghormati siapa pun sosok yang akan diusulkan.
Jubir Partai Gerindra, Bahtra Banong menegaskan Presiden Prabowo Subianto yang akan menentukan siapa sosok yang akan mengisi jabatan Wakil Presiden. Bahtra meminta menunggu Prabowo pulang dari kunjungan luar negeri terkait siapa sosok yang nantinya dipilih.
"Kita menunggu presiden ya sampai pulang kunjungan ke luar negeri karena beliau kalau saya nggak salah sampai tanggal 24 (November) baru pulang dari kunjungan kenegaraan dari luar negeri," ujar Bahtra Banong di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Bahtra menyebutkan sejauh ini sudah bermunculan nama-nama kadernya dalam bursa wapres seperti Sekjen Gerindra Sugiono, Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, hingga Ketua Dewan Kehormatan Gerindra Ahmad Muzani. Sejauh ini nama Dasco banyak mendapat dukungan dari internal Gerindra sendiri.
"Hampir semua DPD-DPD mulai dari Aceh dan kemudian berbagai daerah Kalimantan Sulawesi dan juga Papua secara internal memberi dukungan kepada Pak Sufmi Dasco Ahmad," kata dia.
"Tetapi bagi kami tentu tetap harus menunggu Pak Presiden," tambahnya.
"Kami yakin dan percaya bahwa siapa pun nanti yang dipilih oleh presiden tentu orang-orang yang mampu membantu tugas-tugas presiden dalam rangka untuk mempercepat kerja-kerja pemerintahan," ujar dia.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman saat melaporkan proses pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya hingga disahkan dalam paripurna DPR, menegaskan bahwa semua atas peran Dasco. Habiburokhman menjelaskan peran Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di balik UU tersebut.
Sebagai Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman awalnya menceritakan perjalanan UU Perampasan Aset. Pembahasan UU tersebut, kata Habiburokhman, dimulai pada Agustus 2025 atas perintah Dasco.
"Saya baru periode ini jadi Ketua Komisi III, langsung Agustus 2025 kami pimpinan Komisi III dipanggil Pak Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR bidang Korpolkam untuk segera gaspol pengesahan undang-undang ini, itu Agustus 2025," kata Habiburokhman saat rapat paripurna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Habiburokhman menyebut Komisi III DPR lalu menugaskan Badan Keahlian DPR untuk menyusun draf awal rancangan UU. Lalu, selanjutnya Komisi III DPR melakukan rapat dengan pendapat umum atau RDPU membahas rancangan UU Perampasan Aset.
"Lalu RDPU, RDPU, RDPU 6 Oktober 2026 disepakati sebagai usul inisiatif DPR, 5 November 2026 kick off panja, ya, dan kemarin dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR bidang Korpolkam, Pak Sufmi Dasco Ahmad, pengambilan keputusan tingkat pertama," ucap dia.
Waketum Partai Gerindra itu menyampaikan ada peran Dasco di balik proses UU Perampasan Aset. Dasco, lanjut dia, yang memulai dan menuntaskan pembahasan UU tersebut.
"Jadi Pak Dasco yang memulai, Pak Dasco yang menuntaskan," ujar dia.
Paripurna DPR digelar di gedung Nusantara I, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11). Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani, serta dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.
Sebelum disahkan menjadi undang-undang, Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panja RUU Perampasan Aset Habiburokhman menyampaikan laporan terkait perjalanan dan pembahasan RUU tersebut.
Kemudian, setelah laporan, Puan menanyakan kepada forum rapat paripurna dengan agenda tunggal pengesahan RUU Perampasan Aset. Puan meminta persetujuan anggota Dewan untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset.
Perwakilan pemerintahan yang hadir dalam paripurna yakni, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini, serta Wamenkum Edward Omar Sharif Hiariej.
Dasco sendiri enggan jemawa. Ia meminta publik tidak berspekulasi mengenai calon wapres sebab itu hak prerogative Presiden Prabowo. ‘’Saya harap semua bisa menahan diri. Kita percayakan kepada Bapak Presiden. Apa keputusan beliau, itu yang kita amankan,’’ terang Alumni SMA Negeri 2 Manado itu.
Dasco lahir di Bandung pada 7 Oktober 1967, sekarang 59 tahun. Ia seorang pebisnis, politisi dan akademisi. Pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Kebangsaan pada 2020-2025. Ia juga dilantik sebagai Guru Besar (Profesor) Ilmu Hukum di Universitas Pakuan pada 2022.
Ia terpilih sebagai anggota DPR RI dari Dapil Banten III. Nama lengkap dan gelarnya adalah Prof Dr Ir Hi Sufmi Dasco Ahmad SH MH.
Ia memulai pendidikan dasar di SD Negeri 66 Palembang pada 1973-1979. Lalu melajutkan ke SMP Negeri 43 Jakarta pada 1979-1982. Dasco memiliki warna Sulawesi Utara dalam riwayat pendidikan menengahnya. Yakni tercatat sebagai siswa SMA Negeri II Manado pada 1982-1985. Belum diketahui mengapa ia sampai lulus di SMAN 2 Manado.
Dasco kemudian menekuni dua disiplin ilmu di perguruan tinggi. Menuntaskan S1 di Teknik Elektro Universitas Pancasila pada 1985 hingga 1993. Lalu masuk keilmuan S1 hukum pada 2005-2009 di Universitas Jakarta. Dia melanjutkan megister hukum di Universitas Islam Jakarta periode 2009-2012. Dan meraih gelar doctor hukum dari Universitas Islam Bandung pada rentang 2012 hingga 2015.
Dasco masuk dunia politik karena kedekatan dalam urusan bisnis dengan Fadli Zon. Keduanya lantas berkolaborasi mendukung Prabowo Subianto mendirikan Partai Gerindra pada 2008. Sejak 2020 ia ditunjuk sebagai Ketua Harian DPP Partai Gerindra. Posisi itu diserahkan padanya mengingat kesibukan Prabowo sebagai Ketua Umum yang kini menjabat Presiden RI. Saat siswa, ia aktif sebagai pengurus Pelajar Islam Indonesia (PII) sejak 1983 hingga sekarang.(ilo/dth/maa/rfs/opr)
Editor : Hairil Paputungan