jagosatu.com - Batasan TikTok di Amerika Serikat telah menjadi peristiwa yang rumit, dipenuhi dengan manuver legislatif, pertempuran hukum, dan ketegangan geopolitik.
Legislasi dan Kronologi:
Kongres AS menyetujui undang-undang yang memberikan ByteDance, induk perusahaan TikTok, dua opsi: menjual TikTok kepada pembeli AS atau menghadapi larangan.
Meskipun Presiden Joe Biden telah menandatangani undang-undang tersebut, waktu pelaksanaannya masih belum pasti karena kemungkinan tantangan hukum.
ByteDance dapat menggugat undang-undang ini di pengadilan, yang dapat memperlambat proses pemberlakuan larangan.
Proses tersebut bisa berlangsung lebih dari satu tahun, dengan pertempuran hukum yang mungkin mencapai Mahkamah Agung AS.
Kronologi Potensial Larangan
ByteDance diberikan waktu sembilan bulan untuk menjual TikTok kepada pembeli AS setelah undang-undang disahkan.
Presiden memiliki opsi untuk memperpanjang batas waktu ini tambahan 90 hari.
Jika TikTok tidak terjual, maka akan menghadapi larangan di AS, tetapi proses hukum yang berpotensi memperpanjang waktu hingga setidaknya tahun 2026.
Tantangan Hukum dan Strategi
TikTok diperkirakan akan menantang larangan ini sebagai tidak konstitusional, dengan mengutamakan perlindungan data pengguna AS.
ByteDance telah memulai kampanye pengarahan yang agresif untuk mendapatkan dukungan untuk upayanya.
Menemukan pembeli AS yang cocok di tengah kekhawatiran regulasi merupakan tantangan yang signifikan.
Membuka Jalan bagi Pembeli
Harapan terbaik ByteDance adalah menjual TikTok kepada perusahaan yang disetujui oleh AS.
Namun, resistensi dari pemerintahan Biden dan kritikus Big Tech dapat memperlambat proses ini.
Dalam menghadapi tantangan ini, prospek TikTok tanpa kepemilikan Tiongkok muncul sebagai opsi yang menarik.
Dampak Terhadap Lanskap Politik
TikTok, sebagai platform media sosial yang populer, memiliki dampak yang signifikan terhadap pemilihan presiden AS, terutama dalam hal keterlibatan pemilih muda dan upaya pemasaran politik.
Berikut adalah dampaknya terhadap lanskap politik:
Pengaruh pada Keterlibatan Pemilih Muda
Data dari Pew Research Center menunjukkan bahwa 32% pemilih berusia 18-29 tahun mendapatkan berita dari TikTok, meningkat tiga kali lipat sejak pemilihan tahun 2020.
Jajak pendapat oleh NBC menemukan bahwa pengguna TikTok yang muda lebih cenderung mendukung Partai Demokrat dibandingkan dengan Partai Republik dengan margin 47% hingga 30%.
Investasi Partai Demokrat dalam TikTok
Partai Demokrat telah melakukan investasi besar dalam penghubungan pemilih di TikTok untuk mencapai basis pemilih muda mereka.
Akun kampanye Biden (@BidenHQ) dan Komite Nasional Demokrat (@thedemocrats) telah berhasil mendapatkan pengikut yang signifikan di TikTok.
Pengguna TikTok yang mayoritas muda dan progresif kemungkinan besar akan menentang pemerintah yang menghapus aplikasi favorit mereka.
Dampak Potensial Larangan TikTok
Banyak Demokrat khawatir bahwa larangan TikTok menjelang pemilihan akan menjadi bencana politik yang disebabkan oleh diri sendiri.
Pemilih muda memainkan peran penting dalam membantu Presiden Joe Biden terpilih pada tahun 2020.
Larangan tersebut dapat sangat membatasi kemampuan partai Demokrat untuk terhubung dengan pemilih muda melalui iklan dan bentuk keterlibatan lainnya.
Keprihatinan Keamanan Nasional
Pemerintah Tiongkok telah menggunakan TikTok untuk memperluas operasi pengaruh globalnya, menimbulkan kekhawatiran atas demokrasi AS.
Meskipun TikTok telah membangkitkan semangat pemilih muda, hal itu juga mengekspos aplikasi tersebut kepada sorotan publik dan memicu diskusi tentang kepemilikan Tiongkoknya.
Dengan demikian, dampak TikTok terhadap pemilihan presiden AS bersifat kompleks, dengan risiko dan manfaat potensial bagi kedua partai. Peran TikTok dalam melibatkan pemilih muda tetap menjadi faktor kritis dalam dinamika pemilihan. (AVL)
Editor : ALengkongSumber : Tech Economy, nytimes, Tech Crunch, The Guardian