Jagosatu.com - Di tengah masyarakat yang semakin bergantung pada teknologi, keputusan Gubernur Aceh, Muzakkir Manaf (Mualem), untuk menghapus sistem barcode atau QR code dalam pembelian bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Aceh, mendapatkan sambutan hangat. Warga Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara menyambut baik kebijakan tersebut, meskipun menimbulkan pertanyaan besar: Apakah kebijakan pemerintah pusat tentang QR code di SPBU bisa dikecualikan di Aceh?
QR Code Pertamina adalah kode unik yang digunakan untuk membeli BBM bersubsidi di SPBU Pertamina. Dengan sistem ini, kendaraan yang berhak mendapatkan BBM subsidi dapat terdata dengan baik, dan distribusi subsidi dapat tepat sasaran. QR Code juga berfungsi untuk mengurangi potensi penyalahgunaan BBM bersubsidi, serta menghemat waktu pembelian bagi konsumen.
Untuk mendapatkan QR Code Pertamina, masyarakat harus mengunduh aplikasi MyPertamina, mendaftar, dan melakukan verifikasi data kendaraan. Proses pendaftaran dapat memakan waktu hingga 14 hari kerja, yang bisa menjadi hambatan bagi sebagian orang, terutama mereka yang memiliki akses terbatas terhadap teknologi atau koneksi internet yang stabil.
Namun, di mata masyarakat Aceh, sistem ini justru menjadi tantangan. Mereka merasa terbebani dengan proses panjang yang harus dilalui untuk mendapatkan akses ke BBM subsidi, yang seharusnya bisa lebih mudah dijangkau. Masyarakat berharap agar Gubernur Aceh, yang dikenal dengan julukan Mualem, dapat mencabut kebijakan ini, atau setidaknya meminta pengecualian dari pemerintah pusat.
Gubernur Mualem dalam pidatonya setelah dilantik menyatakan bahwa tidak ada lagi pemberlakuan barcode atau QR Code saat pengisian BBM di Aceh. “Aceh sudah lebih dulu diberlakukan aturan barcode ini, sementara provinsi lain belum. Jadi, Mualem berhak meminta pengecualian,” ujar Mukhtaruddin, salah satu tokoh masyarakat.
Secara keseluruhan, masyarakat Aceh mendukung penuh rencana Mualem untuk membebaskan pengisian BBM dari sistem barcode. Banyak yang berharap kebijakan ini dapat mendengar suara rakyat dan memberikan solusi yang lebih mudah diakses oleh masyarakat. "Kita semua mendukung kebijakan ini. Semoga Pertamina dan pemerintah pusat bisa mempertimbangkan keluhan kami," lanjut Mukhtaruddin.
Editor : ALengkongSumber : Kompas