Jagosatu.com – Cryptocurrency atau aset kripto sudah menjadi topik hangat di Indonesia, baik di media, komunitas digital, maupun obrolan sehari-hari.
Kripto adalah aset digital berbasis blockchain yang bisa digunakan untuk investasi, namun tidak dikendalikan oleh satu otoritas pusat seperti bank sentral.
Di Indonesia, kripto bukan alat pembayaran resmi, tapi diakui sebagai komoditas digital dan saat ini berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
Meskipun tidak sedikit yang tertarik karena potensi keuntungannya, kripto juga menyimpan risiko besar yang masih belum dipahami oleh sebagian masyarakat.
Menurut laporan CNBC Indonesia – tren adopsi kripto di Indonesia terus meningkat karena platform perdagangan semakin mudah diakses dan promosi kian masif.
Namun, meningkatnya popularitas kripto tidak selalu dibarengi dengan peningkatan pemahaman yang cukup tentang risiko dan cara kerja teknologi ini.
Penelitian yang dilakukan oleh Green Arther Sandag dan Jacquline Waworundeng dari Universitas Klabat mencoba menangkap suara masyarakat di media sosial melalui analisis terhadap 4666 tweet berbahasa Indonesia.
Menurut hasil penelitian tersebut – ditemukan bahwa 2022 tweet bersentimen positif, 1632 negatif, dan 1012 netral, mencerminkan bahwa opini publik terhadap kripto sangat bervariasi.
Penelitian ini menggunakan metode Long Short-Term Memory (LSTM), model kecerdasan buatan yang mampu mengidentifikasi pola emosi dan opini dalam teks.
Baca Juga: Meta Rilis Vibes: Ubah Instagram & TikTok Jadi Panggung AI (Tapi Apakah Kita Mau?)
Dilansir dari penelitian yang sama – tweet positif umumnya menyoroti kemudahan transaksi, fitur aplikasi, dan potensi keuntungan, sedangkan tweet negatif menyuarakan kekhawatiran akan keamanan, penipuan, dan ketidakpastian regulasi.
Menurut DetikFinance – OJK telah mengambil alih pengawasan aset kripto sejak awal 2025 dan menyebutkan bahwa fokus utama mereka adalah perlindungan konsumen, literasi digital, dan pengawasan platform.
Namun dilansir dari HukumOnline – OJK juga menekankan bahwa risiko penipuan dan rendahnya pemahaman masyarakat masih menjadi tantangan besar, meskipun adopsi kripto Indonesia berada di posisi tiga besar dunia.
Hal ini menjadi peringatan bahwa pertumbuhan pengguna tidak selalu berarti pertumbuhan literasi.
Kasus penipuan kripto seperti skema Ponzi digital juga terus bermunculan dan menargetkan pengguna awam yang tergiur janji cuan cepat.
Menurut studi internasional di arXiv – salah satu skema penipuan terbesar, MMM Ponzi Scheme, menggunakan Bitcoin untuk menipu ribuan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia.
Itulah mengapa edukasi publik menjadi kunci utama agar masyarakat tidak hanya mengikuti tren, tetapi juga memahami risiko dan bertindak bijak.
Penelitian dari Sandag dan Waworundeng juga membuktikan bahwa media sosial adalah cerminan perasaan masyarakat yang harus diperhatikan oleh pemerintah dan pelaku industri.
Dengan analisis sentimen publik, kita bisa melihat bahwa penerimaan kripto masih bersifat emosional dan bergantung pada persepsi masyarakat terhadap keamanan dan regulasi.
Jika ingin membangun ekosistem kripto yang sehat dan berkelanjutan, maka mendengarkan suara masyarakat harus dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan dan strategi industri.
Karena di balik setiap angka pertumbuhan pengguna, ada jutaan persepsi, pengalaman, dan harapan yang tidak boleh diabaikan.
(KT)
Editor : ALengkongSumber : detikfinance, CNBC Indonesia, hukumonline.com, ArXiv, cogito