JAGOSATU.COM - Pakar Keamanan Siber dan Ketua Indonesia Cyber Security Forum, Ardi Sutedja, menekankan pentingnya transparansi Pemerintah dalam penanganan kebocoran data untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap sistem keamanan siber di Indonesia.
Menurut Ardi, kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital yang sedang berjalan harus dijaga, dan oleh karena itu, dalam penanganan kebocoran data, transparansi harus menjadi hal yang diutamakan.
Ini akan menunjukkan ketegasan dari regulator dan akan memperlihatkan integritas Pemerintah kepada publik.
Dalam beberapa kasus dugaan kebocoran data yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah belum sepenuhnya terbuka dalam penanganan kasus-kasus tersebut, sehingga membuat masyarakat mulai meragukan kepercayaan pada Pemerintah.
Dengan adanya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) yang saat ini sedang disusun regulasi turunannya, Ardi berharap bahwa transparansi dan publikasi penanganan kasus kebocoran data dapat diatur melalui regulasi tersebut.
Hal ini penting agar masyarakat tetap percaya bahwa Pemerintah menjaga dan melindungi privasi sebagai bagian hak warga negara.
Ardi juga menyoroti pentingnya menyiapkan anggaran dan regulasi untuk memastikan keamanan data warga negara Indonesia tetap aman di ruang digital. Selain itu, ia juga mengingatkan agar Pemerintah menjalin komunikasi yang baik dengan para pakar teknologi dan industri.
Dengan terus berkomunikasi dengan para praktisi di industri, Pemerintah akan dapat memahami perkembangan teknologi dari sisi keamanan siber dan dapat menyusun langkah-langkah preventif yang sesuai untuk menjaga keamanan publik dan privasi masyarakat di ruang digital.
"Kehadiran negara perlu ditingkatkan, harus bisa terhubung selalu dengan para praktisi di industri sehingga kita bisa bertukar pikiran antara pelaku industri dan negara. Belajar dari pengalaman orang lain sehingga keamanannya lebih baik," tambah Ardi. (Antara)
Editor : Alfianne Lumantow