JAGOSATU.COM – Anggota Komisi I DPRD Kota Bitung, Devi Honce Barakati (DHB) ST MPd menyatakan keprihatinannya terhadap nasib para tutor atau tenaga pengajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang selama ini menerima upah minim dan dinilai belum mendapat perhatian memadai dari pemerintah. Hal itu disampaikan Devie saat melakukan kunjungan langsung ke PKBM Anugrah di Girian Permai dan PKBM ISESW di Kelurahan Girian Weru II, Kota Bitung, Jumat (23/10/2026).
Dalam kunjungan tersebut, ia mendengarkan langsung keluhan para pengelola yayasan dan tutor terkait kondisi kesejahteraan tenaga pengajar. Di PKBM Anugrah, Ketua Yayasan, Dra. Wike B. Lumaja MAP, menjelaskan bahwa lembaga pendidikan tersebut memiliki 14 orang tutor. Namun, keterbatasan anggaran membuat upah yang diterima para pengajar masih sangat minim.
Menurut Lumaja, PKBM Anugrah menerima Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dari pemerintah pusat sebesar Rp1,5 juta per orang setiap enam bulan. Dana tersebut kemudian dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pembelajaran, termasuk melalui sistem subsidi silang.
“Peserta didik kami ada sekitar 170 orang. Sebanyak 62 di antaranya berada di Lapas Tewaan. Biasanya saya menggunakan sistem subsidi silang, di mana yang masuk Dapodik itu yang berusia 7 sampai 22 tahun. Jadi, BOP-nya kami bagi,” jelas Lumaja.
Ia menegaskan, kegiatan pendidikan di PKBM Anugrah diberikan secara gratis kepada peserta didik, kecuali untuk program kursus tertentu. Proses belajar mengajar sendiri dilaksanakan tiga kali dalam seminggu.
Salah satu tutor, Linda, turut mengungkapkan harapannya agar pemerintah memberikan perhatian terhadap kesejahteraan tenaga pengajar PKBM. Pasalnya, insentif yang mereka terima terakhir kali pada 2022.
Kondisi serupa juga ditemui di PKBM ISESW. Bendahara yayasan, Dra. Samsia Mansur, mengatakan para tutor di lembaganya hanya menerima upah sebesar Rp35 ribu setiap pertemuan.
“Setiap minggu kami ada tiga kali pertemuan. Gaji tutor ini murni dari yayasan karena tidak ada insentif dari pemerintah,” ujarnya.
Mendengar berbagai keluhan tersebut, Devie menyatakan akan meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan tutor PKBM di seluruh wilayah Kota Bitung.
Menurutnya, para tutor memiliki peran penting dalam membantu pemerintah memperluas akses pendidikan bagi masyarakat, sehingga kontribusi mereka perlu mendapat perhatian yang layak.
“Saya berharap Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah dapat memperhatikan ini dan bisa dimasukkan dalam APBD 2027 mendatang, karena tutor ini membantu pemerintah dalam hal pendidikan,” tandas Devie.
Ia berharap, usulan tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah daerah agar para tutor PKBM memperoleh dukungan yang lebih baik dan kegiatan pendidikan nonformal di Kota Bitung dapat terus berjalan secara optimal.(hry)
