Pemkot Bitung Gelar Sosialisasi Cegah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

JAGOSATU.COM - Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) menggelar sosialisasi memperkuat langkah pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kegiatan yang digelar di ruang SH Sarundajang kantor walikota itu, melibatkan Srikandi Jaga Desa, Jumat (20/11/2026).
Dalam sambutan Wali Kota Bitung Hengky Honandar SE, yang dibacakan Asisten III Setda Kota Bitung KW Benny Lontoh, mengapresiasi kepada DP3A atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia berharap sosialisasi ini tidak sekadar menjadi ruang penyampaian informasi, tetapi mampu meningkatkan pemahaman sekaligus melahirkan langkah nyata dalam mencegah dan menangani berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Menurutnya, kekerasan terhadap perempuan bukan hanya persoalan individu maupun rumah tangga, melainkan persoalan sosial yang membutuhkan perhatian dan tanggung jawab bersama.
“Tidak boleh ada perempuan yang hidup dalam ketakutan, kehilangan martabat, ataupun kehilangan kesempatan untuk berkembang akibat tindakan kekerasan,” tegasnya.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membangun kepedulian, berani menolak segala bentuk kekerasan, tidak menyalahkan korban, serta menciptakan lingkungan yang aman dan memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak.
Pemerintah Kota Bitung, lanjutnya, berkomitmen memberikan dukungan melalui DP3A, baik dalam bentuk kebijakan, dukungan anggaran, edukasi, layanan pengaduan, pendampingan korban, maupun penguatan koordinasi lintas sektor.
Ia juga menyoroti dampak kekerasan yang tidak selalu terlihat secara fisik. Berdasarkan pengalaman pendampingan sejumlah kasus, korban perempuan dan anak kerap mengalami trauma psikologis, seperti ketakutan, kepanikan, enggan berbicara hingga kesulitan melakukan kontak mata.
Kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa kekerasan dapat meninggalkan luka mendalam yang membutuhkan penanganan serius dan pendampingan berkelanjutan.
Karena itu, menurutnya, upaya perlindungan tidak boleh hanya berfokus pada penanganan setelah kejadian. Pencegahan sejak dini harus menjadi prioritas agar potensi kekerasan dapat diketahui dan diantisipasi sebelum menimbulkan korban.
“Yang paling penting adalah bagaimana kita mengambil langkah proaktif agar kejadian-kejadian seperti ini sedapat mungkin bisa dicegah sebelum terjadi,” ujarnya.
Ia turut menyoroti persoalan sosial di lingkungan masyarakat, termasuk pertengkaran rumah tangga yang berujung pada kekerasan serta perilaku mabuk-mabukan yang menimbulkan keresahan dan trauma bagi anak-anak.
Sebab, anak yang menyaksikan pertengkaran maupun kekerasan dalam lingkungan keluarga juga berpotensi mengalami dampak psikologis yang serius.Dalam konteks tersebut, keberadaan Srikandi Jaga Desa dinilai memiliki peran strategis sebagai bagian dari upaya pencegahan di tingkat masyarakat.
Srikandi Jaga Desa diharapkan dapat menjadi mata dan telinga pemerintah dalam mendeteksi berbagai persoalan sosial, mengenali indikasi kekerasan, serta membantu menyampaikan laporan apabila ditemukan kasus di lingkungan masing-masing.
“Saya sangat percaya Srikandi Jaga Desa dapat mengambil peran penting di titik ini. Mereka bisa menjadi mata dan telinga pemerintah di tengah masyarakat, membantu mendeteksi persoalan, serta melaporkan apabila terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak,” ungkapnya.
Ia juga mendorong terbangunnya sinergi antara Srikandi Jaga Desa, pemerintah kelurahan, perangkat lingkungan, dan seluruh unsur masyarakat agar setiap indikasi kekerasan dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak berwenang.
Lebih lanjut, ia berharap sosialisasi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat pengetahuan dan kapasitas peserta dalam mengambil langkah pencegahan maupun penanganan kekerasan di lapangan.
Ia menegaskan bahwa perbedaan pendapat dan perselisihan dalam rumah tangga merupakan persoalan yang dapat terjadi. Namun, kondisi tersebut tidak boleh berkembang menjadi tindakan kekerasan yang mengancam keselamatan, martabat, dan masa depan perempuan maupun anak.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Bitung berharap tumbuh kesadaran kolektif bahwa perlindungan perempuan dan anak bukan semata-mata tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama.
Dengan memperkuat kepedulian, keberanian melapor, serta sinergi seluruh elemen masyarakat, Kota Bitung diharapkan semakin mampu menghadirkan lingkungan yang aman, ramah, dan bebas dari segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri Bitung Edwin Widihantono SH MH, Kepala DP3A Kota Bitung Meiva Worang SH MH, dengan menghadirkan narasumber Dr. Christy Natalia Rondonuwu SE MM dan Ketua DPC Bitung Srikandi Jaga Desa Dra. Aneke Mey Tumbelaka, MAP.(hry)



