JAGOSATU.COM - Anggota Komisi V DPR-RI PDIP Dapil Sulut, Hi Herson Mayulu S.IP (H2M) melontar pernyataan keras terkait tambang Liar Hulu Tobayagan. Eks Bupati Bolmong Selatan dua periode itu tampak geram dengan aksi perusakkan hutan para penambang liar di Kecamatan Pinolosian Tengah ini. "Penambangan liar di Bolsel yang menggunakan alat berat, mohon segera dihentikan," koar H2M Jumat (22/10) kemarin. "Dimohon pula agar Gubernur, Kapolda dan Pangdam XIII/Merdeka memberi perhatian khusus terhadap aktivitas tambang di sana," tegas H2M.
Sebelum terpilih sebagai anggota DPR-RI 2019 silam, semasa dua periode pemerintahannya sebagai Bupati Bolsel, H2M memang terdepan mengecam aktivitas tambang liar di kawasan konsesi pertambangan itu. "Siapapun yang punya kapasitas jangan tutup mata dengan aktivitas tambang liar yang ada di Hulu Tobayagan. Ini menyangkut perusakkan lingkungan dan hutan serta ekosistem di dalamnya," tukasnya Om Oku, panggilannya. Ia menerangkan, tofografi Bolsel yang merupakan daerah pesisir, dikelilingi pegunungan. "Topografi seperti ini sangat rentan berdampak bencana apabila terjadi penrusakkan ekologi di kawasannya."
"Aktivitas tambang liar di area itu sangat mengkhawatirkan. Para penambang menggusur gunung dengan menggunakan alat berat jenis eskavator," bebernya. Menurutnya, jika dibiarkan begitu saja berpotensi menyebabkan kerusakan yang lebih luas. "Saat musim hujan terjadi longsor. Sungai menjadi dangkal bahkan lumpur mengalir masuk sampai ke kampung. Kondisi ini dirasakan warga khususnya wilayah Pinolosian Tengah saat bencana banjir awal September lalu." "Setiap kali terjadi banjir, juga merusak infrastruktur yang telah dibangun pemerintah," jelasnya.
Om Oku menilai pemerintah daerah tidak berdaya berhadapan dengan mafia tambang yang melakukan eksploitasi di area tersebut. "Hulu Tobayagan telah rusak tapi hingga kini aktivitas tambang liar di kawasan itu masih berjalan. Entah siapa dalangnya dan izinnya dari mana," ketusnya. "Diharapkan pemimpin daerah di Sulut memperhatikan ini. Cukuplah derita rakyat, janganlah masa depan mereka juga hancur karena penambangan liar yang nyata-nyata terjadi di depan mata," semburnya.
Ia juga meminta Kapolda Sulut beserta OPD teknis provinsi seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Kehutanan Daerah (Dishutda) secepatnya melakukan penertiban terhadap para penambang liar di Bolsel.
Demikian pula Dinas Pertambangan Sulut agar membatalkan izin apabila sudah ada yang dikeluarkan.
"Aktivitas pertambangan tanpa izin telah merugikan negara baik secara ekonomi, lingkungan hidup dan sosial."
Menurutnya, pemanfaatan hutan untuk kepentingan tambang wajib mengantongi Izin pinjam pakai kawasan hutan, kendati itu area konsesi pertambangan.
"Pemanfaatan kawasan hutan tanpa izin merupakan perbuatan ilegal dan dapat ditindak sesuai dengan ketentuan perundangan, merujuk Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan," pungkas Om Oku. (MPD)