JAGOSATU.COM - Geram dengan aktivitas Penambang Tanpa Izin (PETI) di Hulu Tobayagan, Anggota DPRD Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) Sardjan Podomi mengaku akan pimpin massa gelar aksi di lokasi PETI. Politisi PDI-Perjuangan ini, menegaskan selaku wakil rakyat mengecam keras aktivitas pertambangan yang tidak mengantongi izin di Hulu Tobayagan. "Kalau saya yang di situ, saya yang pimpin demo," tegasnya pasca mendengar informasi aksi demo yang digelar oleh masyarakat Tobayagan 2 November 2021 lalu.
Sepulang dari kunjungan kerjanya di Jakarta yang berakhir Jumat, (5/11) pekan ini, Sardjan mengaku akan langsung melakukan monitor di lokasi PETI. "Jika memang masih ada aktivitas tambang di Hulu Tobayagan, saya janji akan kondisikan massa dan naik sama-sama ke lokasi untuk menghentikannya secara paksa," sungut wakil rakyat asal Pinolosian Tengah ini.
Sardjan menegaskan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang difasilitasi DPRD beberapa waktu lalu antara masyarakat dengan pelaku tambang, sudah dipertegas tidak diperbolehkan melakukan aktivitas tambang apapun di kawasan itu sebelum mengantongi izin. "Kita sudah sampaikan kepada pihak PT BSB (Bumi Selatan Bulawan) milik Ko Fani (Hanny Budiman). Kalau memang perusahan itu sudah ada izin, silakan," beber Sardjan.
Meski sudah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) pun sebelum beroperasi harus melakukan sosialisasi ke masyarakat. Sardjan juga mengakui nyaris dibodohi oleh direktur PT BSB terkait dengan tahapan eksplorasi perusahaan tambang. "Waktu RDP lalu, Direktur PT BSB, Ko yang punya Toko Dragon itu bilang ke kita kalau perusahaan kelas PT JRBM yang punya kontrak karya explorasi mereka melakukan pengeboran, sementara katanya kalau perusahaan kecil seperti mereka menggunakan alat berat," kata Sardjan yang mengulang penyampaian pihak PT BSB kala itu.
Mendengar pernyataan itu, Sardjan lantas membantah semua penuturan pihak PT BSB.
"Saya bilang tidak mungkin. Kalau memang itu diperbolehkan undang-undang, silakan dibuka mana aturan yang mengatakan seperti itu," ungkap Sardjan yang menggambarkan situasi setelah melontarkan kalimat itu, pihak PT BSB langsung terdiam.
"Di akhir RDP itu, kita DPRD Bolsel langsung ambil kesimpulan, semua kegiatan di Hulu Tobayagan segera dihentikan."
"Kami bukan diam. Kami akan tindaklanjuti dengan membentuk tim terpadu yang melibatkan semua Forkopimda dan akan turun ke lokasi," tegasnya.
"Tapi kalau semua diam, saya akan ajak anggota DPRD di wilayah Pinolosian bersatu untuk mengondisikan massa sama-sama ke lokasi," tegasnya lagi.
Terpisah Wakil Ketua DPRD Bolsel, Salman Mokoagow juga meminta semua aktivitas pertambangan di Hulu Tobayagan segera dihentikan.
"Sudah terjadi tindak kekerasan begitu ke masyarakat, lebih baik dihentikan semua aktivitas di sana. Saya khawatir akan terjadi korban lebih banyak atau terjadi serupa dengan kasus bentrok di kawasan PT BDL lalu," pungkasnya.(MPD)
