JAGOSATU.COM-Kisruh tambang emas di kawasan Bolaang Mongondowo Raya tak pernah bisa tuntas. Makin hari jusru semakin semrawut. Hampir semua elemen terlibat. Masyarakat penampang, pengusaha yang lebih cocok disebut cukong. Sebab, mereka yang jadi pemodal, dan termasuk aparat keamanan.
Insiden berdarah di kawasan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Bulawan Daya Lestari menjadi contoh nyata. Yaitu, bagaimana dua Polres bertetangga bersebarangan. Polres Kotamobagu mem-back up PT BDL dan kawasannya, sementara Polres Bolmong bersama warga Toruakat melakukan aksi protes. ‘’Baru dalam kasus ini sudah sangat jelas, siapa memback up siapa. Sesama apparat keamanan bisa bentrok bersama masyarakat. Kasihan masyarakat, jadi kelinci percobaan. Dijadikan bemper. Ini menyedihkan,’’ koar Anggota DPRD Sulut, Yusra Alhabsy pertelepon, tadi siang.
Keributan di kawasan Monsi yang menyebabkan satu orang warga meninggal terkena timah panas, dikhawatirkan bakal lebih merembet. Sebab, di kawasan tambang biasanya berlaku hukum rimba. Siapa kuat dia berkuasa.
‘’Para cukong, pemodal besar berlomba-lomba masuk kawasan tambang di BMR. Baik yang sudah berizin maupun yang mengeruk di kawasan terlarang. Yang jadi pekerja ya masyarakat. Masyarakat ini sudah ada yang mengkoordinir. Jika terjadi insiden, masyarakat yang dikompori. Padahal yang bertikai sesama aparat memperebutkan kawasan ‘binaannya’,’’ sindir Sekretaris DPW PKB Sulut itu.
Selain menyorot keterlibatan petugas keamanan, ia juga mengkritisi sikap Pemerintah, baik Pemkab Bolmong, Pemkab Bolsel, Pemkot Kota Kotamobagu, termasuk Pemerintah Provinsi.
‘’Kerusakan mental, kerusakan alam dan lingkungan kini di depan mata. Jika dibiarkan terus, dalam kurun waktu tidak terlalu lama, kawasan BMR akan tenggelam oleh banjir bandang lumpur. Sudah ada contohnya di Bolsel, Mitra dan Bolmong,’’ tegas Ucan, sapaannya.
Di kawasan lain, seperti Potolo, Bukit Busa, Blok 2000, para cukong, umumnya dari luar daerah juga beramai-ramai ‘investasi’ di sana.
Selain PT BDL, dua perusahaan lain yang juga membidik IUP. Yakni PT Berkat Bersama Sulut dan PT Berkat Bersama Manado. Pemodalnya adalah salah satu mafia tanah kenamaan Sulut. Ia dikabarkan bekerjasama langsung dengan orang berpengaruh di pemerintahan.
Sementara, para cukong yang membidik lahan-lahan sedang, juga punya grup tersendiri dan memiliki keanggotaan masing-masing. Masyarakat pekerja, itu yang acap disebut Kalikit (tukang gali emas) telah punya lahan garapan.
Semrawutnya pertambangan liar di BMR kian ruwet dengan masuknya para cukong itu, yang rata-rata juga diback up pejabat-pejabat dari provinsi.
‘’Mengurai benang kusut. Itulah kondisi pertambangan di BMR. Rakyat sekadar sapi perahan, yang bekerja sebagai kuli, sementara yang jadi penikmat adalah para pemodal besar. Jadinya rakyat BMR ‘makang gaji’ di rumah sendiri. Di tanah leluhur sendiri,’’ beber Ucan lagi.
Meski kelak akan ada IPR (Izin Pertambangan Rakyat), ia pesimis, koperasi-koperasi tambang yang marak berdiri sekarang akan berperan aktif. Yusra melihat, mereka hanya akan jadi alat legitimasi saja. Bukan pemain utama. Dan masyarakat yang jadi anggotanya tetap jadi pekerja dan kuli kasar.
Melihat sesama apparat sudah saling berhadap-hadapan, ia meinta pemerintah pusat turun tangan. ‘’Selain mempercepat keluarnya IPR, solusi paling tepat adalah menurunkan pasukan khusus dari kesatuan di tubuh TNI untuk menumpas operasi liar dan backing-backingan sesama apparat. Itu usul saya. Biar tidak ada pilih kasih.’’
Sebab, jika hanya dengan dalil penertiban, Ucan justru lebih pesimis lagi. ‘’Lha, kan barusan awal tahun ada penertiban dari Mabes. Tapi, buktinya skarang bebas berkeliaran. Buronan mabes malah jadi cukong berpengaruh,’’ tuturnya.
Sementara itu, tokoh masyarakat Toruakat, Iskandar Kobandaha, menyesalkan aksi brutal apparat hingga menewaskan warga. Anggota DPD Desa Toruakat itu mengaku, mereka melakukan aksi protes sudah diketahui apparat berwajib. Tapi, ketika di lokasi, malah bertemu apparat keamanan lain yang menjaga kawasan itu. ‘’Akhirnya kami yang jadi korban,’’ Iskandar, yang turut mengantar jenazah korban tertembak, untuk diotopsi di Rumah Sakit Bhayangkara Manado. ‘’Semoga hasil otopsi bisa diketahui, proyektil itu milik petugas atau preman,’’ harapnya.
Hingga berita ini turun, konfirmasi penanganan keributan di PT BDL kepada Bupati Bolmong Yasti Soepredjo Mokoagow belum dijawab. Bupati baru menelepon setelah merespon pesan WhatsApp yang dikirim. Apa kata Bupati YSM? Baca beritanya edisi Rabu (29/9).(MPD)