JAKARTA – Nilai tukar rupiah kembali tertekan hingga menembus level Rp 17.600 per dolar Amerika Serikat (AS) kemarin. Pelemahan tersebut menjadi sorotan dalam rapat kerja antara Bank Indonesia (BI) dan Komisi XI DPR. Bahkan, Anggota Komisi XI DPR Primus Yustisio meminta Gubernur BI Perry Warjiyo mundur. Primus menilai, pelemahan rupiah menunjukkan menurunnya kredibilitas bank sentral di mata pasar global. Dalam rapat tersebut, Primus mengaku sengaja tidak memberikan apresiasi terhadap kinerja BI sebagaimana anggota dewan lainnya. Menurut dia, kondisi ekonomi nasional saat ini menunjukkan anomali. "Pertumbuhan ekonomi kita 5,61 persen, tetapi nilai tukar rupiah jeblok. Bahkan sekarang ada di level rekor terendah terhadap dolar AS," paparnya. Dia juga menyoroti kinerja pasar saham domestik yang dinilai tertinggal dibanding negara lain. Menurut Primus, sejak gejolak global akibat perang dan ketegangan geopolitik pada akhir Februari lalu, mayoritas indeks saham dunia mulai pulih dan menguat. Namun, pasar Indonesia disebut masih berada di zona merah.
"Indonesia saat ini masih minus lebih dari 20 persen. Global mempertanyakan kualitas Bank Indonesia sebagai bank sentral," katanya. Primus menilai pelemahan rupiah tidak hanya terjadi terhadap dolar AS, tetapi juga terhadap berbagai mata uang lain seperti dolar Singapura, dolar Australia, ringgit Malaysia, hingga euro. Menurut dia, kondisi tersebut membuat kepercayaan pasar terhadap BI menurun. Dia meminta Perry bersikap gentleman atas kondisi tersebut. "Mungkin saatnya sekarang Bapak mengundurkan diri. Itu bukan penghinaan, justru akan lebih dihormati seperti di Korea atau Jepang ketika merasa tidak bisa menjalankan tugas dengan baik," ujarnya.
Sementara itu, Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan bahwa pelemahan rupiah hanya bersifat sementara. Dia yakin rupiah akan membaik pada Juli-Agustus 2026. Perry menjelaskan, tekanan terhadap rupiah lazim terjadi pada April, Mei, dan Juni akibat tingginya permintaan devisa. Kebutuhan dolar meningkat karena pembayaran dividen perusahaan, utang luar negeri, hingga kebutuhan musim haji. "Kalau dilihat dari tahun ke tahun, rupiah memang umumnya dalam tekanan pada April, Mei, Juni karena demand devisa tinggi. Tetapi Juli-Agustus biasanya mulai menguat," kata Perry di Jakarta, kemarin (18/5). Menurut dia, rata-rata nilai tukar rupiah secara year to date saat ini berada di kisaran Rp 16.900 per dolar AS. Angka tersebut melampaui asumsi dasar APBN 2026 yang dipatok Rp 16.500 dengan kisaran Rp 16.200-Rp 16.800 per dolar AS.
Meski demikian, BI optimistis rata-rata nilai tukar sepanjang tahun masih dapat kembali ke rentang asumsi APBN. Perry menyebut rupiah saat ini berada dalam posisi undervalue atau lebih lemah dibanding fundamental ekonomi nasional. Untuk meredam pelemahan rupiah, BI menyiapkan sejumlah langkah stabilisasi. Pertama, meningkatkan intervensi di pasar valuta asing, baik di pasar domestik maupun offshore. Akibat langkah tersebut, cadangan devisa Indonesia turun sekitar USD 10 miliar. Namun, Perry memastikan posisinya masih berada di atas standar kecukupan internasional menurut indikator IMF.
Selain intervensi, BI menaikkan suku bunga instrumen moneter SRBI guna menarik kembali aliran modal asing. Kebijakan itu mulai menunjukkan hasil dengan berkurangnya outflow dan mulai munculnya inflow di pasar keuangan domestik.
BI juga membeli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder untuk menjaga likuiditas rupiah agar tidak mengering akibat intervensi valas. Tahun lalu BI membeli SBN sekitar Rp 332 triliun. Sedangkan tahun ini, hingga saat ini mencapai Rp 133 triliun. Langkah lain ialah memperketat pembelian dolar AS tanpa underlying transaksi. Mulai Juni 2026, batas pembelian dolar tanpa dokumen transaksi diturunkan dari USD 50 ribu menjadi USD 25 ribu. "Supaya yang membeli dolar memang benar-benar untuk kebutuhan riil," lanjutnya. Selain itu, BI memperluas transaksi mata uang lokal atau Local Currency Transaction (LCT), termasuk penggunaan rupiah dan yuan dalam perdagangan dengan Tiongkok dan Hong Kong.
Industri Paling Rentan
Peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky menilai pelemahan rupiah saat ini lebih banyak dipengaruhi faktor internal, terutama terkait kesinambungan fiskal dan kepastian kebijakan pemerintah. "Postur fiskal kita semakin menyempit dengan banyaknya program flagship seperti MBG dan KDMP, ditambah beban subsidi BBM yang terus meningkat," ujarnya.
Menurut dia, sektor industri menjadi pihak yang paling rentan terdampak apabila tekanan kurs bertahan dalam jangka menengah. Penyebabnya, mayoritas industri nasional masih bergantung pada impor bahan baku maupun mesin produksi.Kondisi tersebut berpotensi memicu kenaikan biaya produksi di berbagai sektor manufaktur, mulai tekstil, otomotif, elektronik, hingga industri makanan dan minuman. Saat biaya impor naik, pelaku usaha dihadapkan pada dua pilihan: menaikkan harga jual atau memangkas margin keuntungan. (mim/oni)
