Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

OJK Siapkan Sanksi Baru Untuk Pelaku Manipulasi Pasar Saham

H
Penulis: Hairil Paputungan❯
TAK KOMPROMI: Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi,  tengah menyiapkan langkah penindakan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam praktik manipulasi perdagangan saham. (foto:ist)
TAK KOMPROMI: Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, tengah menyiapkan langkah penindakan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam praktik manipulasi perdagangan saham. (foto:ist)

Advertisement

JAGOSATU.COM - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersiap mengeluarkan sanksi baru untuk menindak pelaku manipulasi pasar saham. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di pasar modal, sekaligus merespons tuntutan Morgan Stanley Capital International (MSCI) agar Indonesia tetap mempertahankan status Emerging Market.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan pihaknya tengah menyiapkan langkah penindakan baru terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam praktik manipulasi perdagangan saham. 

“Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran di pasar modal,” ujarnya.

Advertisement

Langkah OJK ini menjadi perhatian setelah Presiden Prabowo Subianto bertemu langsung dengan pihak MSCI di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Filipina pada pekan lalu.

 

Berdasarkan laporan Kontan, dalam pertemuan tersebut MSCI menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran pasar modal. Pemerintah dan regulator diminta membawa para pelaku ke ranah pidana apabila Indonesia ingin mempertahankan status Emerging Market.

Advertisement

Tuntutan tersebut menjadi sinyal bahwa pembenahan pasar modal Indonesia tidak cukup hanya dilakukan melalui perubahan regulasi dan pemberian sanksi administratif. MSCI menginginkan adanya bukti nyata penindakan terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan manipulasi perdagangan saham.

Sebelumnya, MSCI juga menyoroti persoalan transparansi struktur kepemilikan saham, konsentrasi kepemilikan, serta dugaan transaksi terkoordinasi yang berpotensi mengganggu proses pembentukan harga saham.

Sejumlah langkah reformasi sebenarnya telah diumumkan oleh OJK dan Bursa Efek Indonesia (BEI). Di antaranya keterbukaan informasi pemegang saham dengan kepemilikan di atas satu persen, pengelompokan investor yang lebih terperinci, pelaporan High Shareholding Concentration (HSC), serta peta jalan peningkatan batas minimum free float menjadi 15 persen.

Namun, pembenahan tersebut masih membutuhkan implementasi yang konsisten agar dapat meyakinkan investor global bahwa pasar modal Indonesia semakin transparan dan memiliki mekanisme pengawasan yang memadai.

Advertisement

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer