JAGOSATU.COM - Pemerintah Indonesia telah berhasil mendapatkan pendanaan senilai USD 500 juta (sekitar Rp 7,6 triliun) untuk mempercepat program pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara.
Program pensiun dini PLTU ini merupakan bagian dari upaya menuju net zero emissions (NZE) pada tahun 2060.
Febrio Kacaribu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, menjelaskan bahwa pendanaan tersebut diperoleh melalui skema energy transition mechanism (ETM) country platform.
Ia juga menekankan bahwa dalam jangka pendek, pendanaan ini akan difokuskan pada percepatan penghentian dua proyek PLTU batu bara dengan kapasitas total 1,7 gigawatt.
Febrio menambahkan bahwa besarnya pendanaan masih bisa meningkat hingga USD 4 miliar atau sekitar Rp 61,2 triliun, terutama dari sumber seperti Asian Development Bank (ADB), Bank Dunia, dan pemerintah Indonesia.
Namun, salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya kontribusi dari sektor swasta.
Selain itu, Febrio juga mencatat bahwa masih diperlukan pendanaan murah dari aliran dana konsesi.
Harga pembiayaan konsesional yang lebih rendah akan memberikan fleksibilitas lebih besar bagi negara untuk mengembangkan mekanisme yang dapat mengelola risiko kredit dan memastikan transisi yang adil bagi investor, pemberi pinjaman, dan semua pihak terkait.
Pensiun dini PLTU merupakan salah satu langkah menuju NZE pada tahun 2060, sebagaimana telah disepakati dalam Konferensi Perubahan Iklim Ke-26 PBB (COP-26) di Glasgow, Skotlandia, pada tahun 2021.
Program pensiun dini PLTU bertujuan untuk mengurangi emisi karbon dengan mempercepat masa pensiun PLTU yang ada dan menggantinya dengan pembangkit yang lebih ramah lingkungan.
Febrio juga mengungkapkan bahwa Indonesia telah meningkatkan target penurunan emisi menjadi 31,89 persen pada tahun 2030, dengan upaya sendiri dan bantuan internasional sebesar 43,20 persen.
Hal ini mencerminkan ambisi Indonesia yang lebih tinggi, yang sejalan dengan strategi jangka panjang rendah karbon dan ketahanan iklim pada tahun 2050, dengan visi untuk mencapai emisi nol bersih pada tahun 2060 atau bahkan lebih awal.
Untuk mencapai target tersebut, Indonesia membutuhkan pendanaan yang signifikan, yakni mencapai USD 281 miliar pada tahun 2030, yang akan datang dari investasi publik dan swasta.(jpg)
Editor : Via Ponamon