LONDON – Microsoft memperketat pengawasan hak asasi manusia (HAM) dalam penggunaan teknologi cloud miliknya setelah penyelidikan internal menemukan layanan perusahaan sempat digunakan oleh badan intelijen militer Israel untuk mengelola komunikasi warga Palestina yang disadap.
Langkah tersebut diumumkan setelah Microsoft menyelesaikan penyelidikan hampir satu tahun terkait penggunaan platform cloud Azure oleh Unit 8200, badan intelijen sinyal militer Israel. Investigasi itu dipicu laporan The Guardian yang mengungkap Azure digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan menganalisis jutaan percakapan telepon warga Palestina yang disadap setiap hari.
Kasus tersebut memunculkan sorotan terhadap peran perusahaan teknologi global dalam konflik bersenjata, terutama ketika layanan komersial digunakan untuk mendukung operasi intelijen dan pengawasan.
Perketat Kontrak
Microsoft menyatakan akan memperbarui kerangka pengawasan HAM dengan memperketat proses peninjauan kontrak yang berkaitan dengan keamanan nasional. "Perusahaan juga akan memperkuat uji kelayakan HAM untuk proyek-proyek di wilayah konflik serta meningkatkan pengawasan terhadap pegawai yang memiliki izin keamanan dari pemerintah asing," ungkap Microsoft dalam keterangan tertulis.
Tak hanya itu, perusahaan akan melakukan evaluasi berkala terhadap proyek-proyek sensitif apabila terjadi perubahan situasi politik maupun keamanan di lapangan.
Keterlibatan Pegawai
Penyelidikan internal Microsoft menemukan bahwa Unit 8200 melanggar ketentuan penggunaan layanan perusahaan. Setelah temuan awal tersebut muncul, Microsoft memutus akses badan intelijen itu terhadap layanan cloud dan akal imitasi (AI) yang digunakan dalam proyek terkait.
Kasus ini juga menyoroti persoalan internal di kantor Microsoft di Tel Aviv. Sebagian pegawai menghadapi dilema antara kewajiban profesional kepada perusahaan dan dukungan terhadap militer Israel. Microsoft juga mengumumkan kepala bisnisnya di Israel akan meninggalkan perusahaan. (din/gas)
