Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Zakat pada Masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin: Bagaimana Dana Umat Dikelola?

H
Penulis: Hairil Paputungan❯
Drs. Agus Santoso Budiharso, B.Sc., M.Sc. (foto:dok)
Drs. Agus Santoso Budiharso, B.Sc., M.Sc. (foto:dok)

Advertisement

SEJARAH BAZNAS EDISI 2

Oleh: Drs. Agus Santoso Budiharso, B.Sc., M.Sc.

JAGOSATU.COM - Ketika seseorang menunaikan zakat melalui lembaga resmi, mungkin tidak banyak yang memikirkan bahwa kegiatan tersebut memiliki akar sejarah yang panjang. Di balik proses penghimpunan, pencatatan, pemeriksaan, dan penyaluran zakat yang kita kenal sekarang, terdapat perjalanan pemikiran dan praktik keagamaan yang telah berkembang sejak masa Rasulullah SAW. Perjalanan itu tidak selalu berlangsung dalam keadaan mudah. Ada persoalan kejujuran petugas, penolakan terhadap kewajiban zakat, perubahan sistem pemerintahan, hingga perdebatan mengenai siapa yang berwenang menghimpun dan menyalurkan harta umat.

Advertisement

Sejarah tersebut menarik untuk dipelajari bukan karena kita hendak membayangkan bahwa lembaga zakat modern telah berdiri dalam bentuk yang sama sejak empat belas abad lalu. Justru sebaliknya, kita ingin memahami bagaimana prinsip-prinsip pengelolaan zakat lahir, dilaksanakan, dipertahankan, dan kemudian dijelaskan secara lebih sistematis oleh para ulama. Dengan pemahaman itu, masyarakat dapat melihat bahwa zakat bukan hanya persoalan kesalehan pribadi, melainkan juga menyangkut hak sosial, kewenangan, keadilan, dan amanah.

Dalam Surah at-Taubah ayat 103, Allah SWT berfirman, khudz min amwālihim ṣadaqatan tuṭahhiruhum wa tuzakkīhim bihā, yang berarti perintah mengambil sedekah dari harta mereka untuk membersihkan dan menyucikan mereka. Sementara itu, ayat 60 dalam surah yang sama menetapkan delapan golongan penerima zakat. Kedua ayat ini menjadi landasan penting: zakat memiliki kewajiban penghimpunan sekaligus ketentuan mengenai pihak yang berhak menerimanya.

Dari sinilah persoalan kelembagaan zakat memperoleh relevansinya. Apabila zakat mempunyai ketentuan mengenai harta yang wajib dikeluarkan, pihak yang berhak menerima, dan petugas yang dapat mengurusnya, maka pelaksanaannya memerlukan pengetahuan serta pertanggungjawaban. Persoalannya bukan hanya bagaimana menghimpun sebanyak mungkin harta, melainkan bagaimana memastikan kewajiban ditunaikan secara benar dan hak penerima tidak terabaikan.

Advertisement

Rasulullah SAW: Zakat Dihimpun Melalui Petugas yang Diberi Amanah

Pada masa Rasulullah SAW, zakat tidak selalu berlangsung sebagai hubungan langsung antara orang kaya yang menyerahkan harta dan orang miskin yang menerimanya. Rasulullah juga mengutus sejumlah sahabat untuk menjalankan tugas yang berkaitan dengan penghimpunan zakat. Penugasan tersebut memperlihatkan bahwa kewajiban zakat telah memiliki dimensi pengelolaan yang melibatkan otoritas dan tanggung jawab.

Dalam Al-Mughnī, Ibn Qudamah al-Maqdisi (w. 620 H) menyebut sejumlah sahabat yang pernah diutus untuk urusan zakat, antara lain Umar bin Khattab, Mu'adz bin Jabal, Abu Musa al-Asy'ari, dan Ibn al-Lutbiyyah. Penyebutan mereka penting karena menunjukkan bahwa penghimpunan zakat tidak sepenuhnya diserahkan kepada prakarsa masing-masing pemilik harta. Terdapat penugasan kepada orang-orang tertentu untuk menjalankan kewajiban yang berkaitan dengan kepentingan umat.

Mengapa petugas diperlukan? Jawabannya berkaitan dengan keadaan ekonomi masyarakat pada masa itu. Kekayaan tidak selalu berbentuk uang yang mudah dihitung dan dipindahkan. Sebagian masyarakat memiliki unta, sapi, kambing, hasil pertanian, emas, atau perak. Masing-masing mempunyai ketentuan zakat yang berbeda. Kesalahan menentukan jenis harta, jumlah kepemilikan, atau kadar kewajiban dapat merugikan pemilik harta maupun penerima zakat.

Advertisement
Editor : Hairil Paputungan

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer