JAGOSATU.COM-Mendagri Tito Carnavian mengaku sudah menyusun skenario pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB). Tapi, begitu Covid-19 menyerang awal 2020, semua buyar. ‘’Kira-kira 317 wilayah. Baik yang mau mekar jadi Provinsi maupun kabupaten/kota. Kita yang menyusunnya bersama Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) sesuai usulan daerah, dewan (DPR RI) yang menentukan.
Tapi, Covid-19 menggerus keuangan negara,’’ kata Mendagri yang menggelar jumpa pers di Kantor Bupati Banggai, Sulawesi Tengah, Sabtu (25/9). Mendagri Tito mengemukakan itu terkait aspirasi masyarakat Banggai yang menginginkan segera terbentuk Provinsi Sulawesi Timur (Sultim). ‘’Masih sulit kita realisasikan lantaran pandemic Covid-19,’’ ucapnya. Meski Sultim sendiri sudah dua dekade (sekira 20 tahun) didambakan masyarakat Kabupaten Banggai dan sekitarnya. “Ini juga tergantung keuangan negara,” kata Mendagri. Pembentukan DOB membutuhkan biaya membangun infrastuktur. Seperti kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan perekrutan Aparatus Sipil Negara (ASN). “Semua tergantung kapasitas fiskal negara,” urainya. Tapi, begitu kena pandemic, pendapatan berkurang, belanja naik. Belum lagi jarring pengaman social kepada mayarakat yang terdampak,’’ ucap Tito.
Jika dipaksanakan sekarang, lalu dana dari mana yang harus diambil? Sementara pendapatan negara berkurang?
Di sisi lain dana penanganan sekaligus penekanan penularan Covid-19 mengalami peningkatan. Terlebih muncul gelombang kedua pada Juni, Juli dan Agustus. “Jaring pengaman sosial, penanganan kesehatan, dan ikutannya, semua di luar ekspektasi. Krisis ini mengubah skenario. Menyelamatkan manusia lebih penting dibanding mekarkan daerah,” terang mantan Kapolri itu. Ia tinggal berharap, tahun ini Covid segera mereda agar APBN meningkat dan scenario pemekaran daerah dibuka kembali.
Sultim sendiri sudah mengajukan pemekaran wilayah sebagai provinsi baru terpisah dari Sulawesi Tengah sudah sejak 2000 silam. Kabupaten yang masuk Sultim terdiri dari Kabupaten Banggai Laut, Banggai Kepulauan, Morowali Utara, Morowali, Tojo Una-una, dan Kabupaten Banggai.
Pernyataan Mendagri, itu berbeda ketika melakukan lawatan ke Kabupaten Merauke, Papua, pekan lalu. Di situ ia menyatakan bahwa Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi dan Kabupaten Asmat segera dimekarkan menjadi Provinsi Papua Selatan. Papua menjadi prioritas karena wilayah itu diberlakukan otonomi khusus (Otsus). Bahkan, meski baru empat kabupaten, Mendagri mengatakan sudah layak. Sebab, UU Otsus akan segera direvisi. ‘’Paling lambat Oktober 2021. Dan Provinsi Papua Selatan segera kita wujudkan. Nah.(MPD)
