JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid membantah tudingan pemerintah melakukan penyensoran terhadap liputan aksi demonstrasi di media sosial. Dia menegaskan, tidak ada larangan bagi media massa meliput isu apa pun. Termasuk aksi unjuk rasa sepanjang tetap berpedoman pada kaidah jurnalistik dan Undang-Undang Pers. Hal itu disampaikan Meutya usai pelantikan Komisi Informasi Pusat (KIP) periode 2026–2030 di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, kemarin (3/8).
Meutya menegaskan, pemerintah justru membutuhkan peran media untuk mempercepat penyampaian informasi yang akurat. Langkah itu dinilai penting guna meredam penyebaran hoaks yang diperkirakan meningkat menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan RI. "Komdigi tidak melakukan pelarangan terhadap media massa untuk melakukan liputan-liputan apa pun bentuknya. Jadi itu tidak betul," tegasnya.
Baca Juga: Komunitas Ekspedisi Tuding Evakuasi Tak Sesuai Prosedur
Menurut dia, pemerintah mencermati meningkatnya produksi konten disinformasi yang berpotensi memprovokasi masyarakat menjelang Agustus. Bentuknya beragam. Mulai dari peristiwa yang sepenuhnya direkayasa, penggunaan gambar atau video lama yang dipublikasikan seolah-olah merupakan kejadian baru, hingga konten dari luar negeri yang diklaim terjadi di Indonesia.
Karena itu, Meutya meminta masyarakat tidak mudah mempercayai informasi yang beredar di media sosial tanpa melakukan verifikasi. Di sisi lain, media massa didorong bergerak cepat menghadirkan pemberitaan yang faktual agar ruang penyebaran disinformasi semakin sempit.
"Kami menginginkan teman-teman media silakan meliput dan memberitakan yang benar dengan cepat agar tidak memberi ruang kepada disinformasi yang masuk," katanya. (rya/bas)
