JAGOSATU.COM - Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) telah memberikan hasil yang positif.
Bukti nyata dari program ini adalah pada bulan Maret 2023, persentase penduduk miskin di Sulut adalah yang terendah di antara lima provinsi lainnya di wilayah Sulawesi (lihat grafis, red).
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulut, Asim Saputra, menyatakan bahwa pada bulan Maret 2023, persentase penduduk miskin di Sulut turun menjadi 7,38 persen.
"Asim mengatakan, 'Angka kemiskinan penduduk Sulut jauh lebih rendah dibandingkan dengan angka nasional yang masih mencapai 9,36 persen,'" ungkap Asim saat merilis data Ekspor dan Kemiskinan Sulut pada hari Senin (17/7) kemarin.
Namun, Asim tetap mengingatkan agar semua pihak terkait tidak terlalu terpaku pada data ini.
Menurutnya, pada periode yang sama, angka kemiskinan penduduk di pedesaan Sulut mengalami peningkatan, sementara di perkotaan mengalami penurunan.
Pada bulan Maret 2023, persentase penduduk miskin di pedesaan mencapai 7,38 persen.
Angka ini mengalami kenaikan sebesar 0,10 persen dibandingkan dengan bulan Maret 2022, dan 0,04 poin dibandingkan dengan bulan September 2022.
"Pada bulan Maret 2023, jumlah penduduk miskin mencapai 189 ribu orang, meningkat sebanyak 1,7 ribu orang dibandingkan dengan bulan September, dan naik sebanyak 3,86 ribu orang dibandingkan dengan bulan Maret 2022," ungkapnya.
Sementara itu, angka kemiskinan di perkotaan pada periode Maret 2023 turun menjadi 4,91 persen dibandingkan dengan bulan September 2023, yang sebelumnya adalah 5,04 persen.
"Penduduk miskin di perkotaan pada bulan Maret mengalami penurunan sebanyak 1,9 ribu orang, dari 70,90 ribu orang pada periode September 2022 menjadi 69,03 ribu orang," katanya.
Lalu, apa yang menyebabkan angka kemiskinan di pedesaan mengalami kenaikan?
Asim menjelaskan bahwa peningkatan kemiskinan di pedesaan disebabkan oleh kenaikan harga beberapa bahan pokok, termasuk beras.
Ia menyatakan bahwa meskipun Sulut merupakan daerah penghasil beras yang cukup besar, namun produksi tersebut belum cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat karena banyaknya impor dari luar daerah.
"Pada tahun 2022, produksi beras kami surplus sebanyak 10 ribu ton, tetapi hal itu belum cukup untuk memenuhi kebutuhan penduduk di pedesaan.
Karena masih banyak impor.
Hal ini menjadi faktor kenaikan harga beras yang berdampak pada tingkat kemiskinan penduduk," jelasnya.
Namun, ia menegaskan bahwa kenaikan harga ini masih dapat dikendalikan dengan baik, sehingga tingkat inflasi tetap terjaga.
"Inflasi di Sulut masih terkendali dan bahkan beberapa kali mengalami deflasi.
Namun, kenaikan harga yang hanya sedikit dapat memberikan dampak bagi penduduk di pedesaan.
Sehingga pada bulan Maret, persentase penduduk miskin mengalami peningkatan.
Secara keseluruhan, jumlah penduduk miskin di Sulut tetap lebih rendah dibandingkan dengan daerah lain," tegasnya.
Di sisi lain, Wakil Gubernur Sulut, Steven Kandouw, menegaskan bahwa saat ini Pemprov terus berupaya maksimal dalam menurunkan angka kemiskinan di daerah tersebut dengan melaksanakan beberapa strategi.
Pemerintah telah memerintahkan seluruh pemerintah daerah untuk melakukan pendataan berdasarkan nama, alamat, dan nomor telepon.
Selain itu, dilakukan identifikasi dan penetrasi langsung melalui bantuan sembako hingga penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Hal ini harus dilakukan agar pada tahun 2024, semua daerah di Sulut relatif bersih dan tidak ada lagi kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.
China saja berhasil mencapai nol kemiskinan ekstrem dengan jumlah penduduk 1,4 miliar," tegasnya.
Oleh karena itu, Wagub Kandouw meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan sekretaris daerah dalam menyusun anggaran agar terdapat koherensi yang jelas dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
"Karena tanggung jawab penanggulangan kemiskinan bukan hanya tanggung jawab Dinas Sosial, tetapi seluruh SKPD dapat diberikan tugas untuk menyelesaikan kemiskinan ekstrem," tegasnya.
Ia juga meminta agar penanganan kemiskinan dilakukan secara terprogram.
"Saya yakin strategi-strategi ini, jika dijalankan dengan kompak oleh 15 kabupaten/kota, maka angka kemiskinan di daerah ini dapat diatasi.
Saya optimis hal itu dapat tercapai," pungkasnya. (mpo)
Editor : Tina Mamangkey