Kasasi Ditolak MA, PP IPHI Tempuh Jalur Pidana: Sengketa Kepempimpinan Belum Tuntas

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
JAGOSATU.COM - Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI), Pengurus Pusat IPHI (PP IPHI) merilis perkembangan sengketa kepengurusan. PP IPHI memutuskan menempuh jalur pidana.
Mahkamah Agung (MA) RI melalui putusan tanggal 9 November 2026 telah menolak permohonan kasasi PP IPHI pimpinan Mayjen TNI (Purn.) Dr. H. Ahmad Yani Basuki, M.Si., atas Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 413/Pdt.G/2025/PN.Bks tanggal 7 Mei 2026. Dengan demikian, putusan PN Bekasi yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO) berkekuatan hukum tetap. PP IPHI menghormati putusan tersebut.

Putusan NO merupakan putusan yang bersifat formil. Baik PN Bekasi maupun Mahkamah Agung tidak memeriksa dan tidak memutus pokok perkara, yaitu keabsahan kepengurusan maupun legitimasi muktamar yang disengketakan. Oleh karena itu, PP IPHI menegaskan bahwa belum ada satu pun putusan pengadilan yang mengesahkan kepengurusan pihak lain. Putusan formil tidak dapat ditafsirkan sebagai kemenangan substantif pihak mana pun.
Pada 7 Juni 2021 dibuat sebuah akta notaris di Kota Sukabumi yang menyatakan kepengurusan PP IPHI Masa Bakti 2015–2020 telah demisioner, serta mencantumkan kewenangan sejumlah pihak, termasuk Sdr. Erman Suparno dan kawan-kawan, untuk bertindak atas nama organisasi. Pernyataan demikian tidak pernah ditetapkan melalui Muktamar maupun mekanisme organisasi yang sah. PP IPHI menduga keras akta tersebut memuat keterangan yang tidak sesuai dengan fakta organisasi.
Lima hari setelah akta tersebut dibuat, pada 12 Juni 2021, Sdr. Erman Suparno dan kawan-kawan menyelenggarakan forum di Jakarta yang mengatasnamakan Muktamar VII IPHI, dengan akta tersebut sebagai salah satu dasarnya. Forum tersebut diselenggarakan tanpa mandat Pengurus Pusat, tanpa laporan pertanggungjawaban, dan diduga tidak memenuhi kuorum sebagaimana dipersyaratkan AD/ART IPHI, serta ditolak oleh 28 dari 32 Pengurus Wilayah IPHI yang sah.
Selanjutnya, pihak tersebut tetap mengajukan pengesahan kepada Ditjen AHU melalui notaris, dan diduga keras memanfaatkan sistem online tanpa proses verifikasi hingga terbit SK AHU.
PP IPHI melalui keputusan organisasi yang sah telah menjadwalkan ulang Muktamar VII dengan mempertimbangkan kebijakan Pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19. Muktamar VII IPHI diselenggarakan di Surabaya pada 21 Agustus 2021, dibuka oleh Wakil Menteri Agama RI mewakili Presiden RI dan ditutup oleh Gubernur Jawa Timur.
Muktamar tersebut menjadi dasar legitimasi kepengurusan di bawah Ketua Umum terpilih almarhum H. Ismed Hasan Putro, yang sejak 2024 dilanjutkan oleh Mayjen TNI (Purn.) Dr. H. Ahmad Yani Basuki, M.Si. Keabsahan tindakan organisasi harus diuji berdasarkan AD/ART dan fakta penyelenggaraannya, bukan semata-mata berdasarkan dokumen yang dibuat di hadapan notaris.
Sejak Muktamar VII di Surabaya, PP IPHI senantiasa membuka ruang islah, baik melalui jalur organisasi, Pemerintah, maupun mediasi di pengadilan. Mediasi dalam persidangan di PN Bekasi pada 2026 tidak mencapai kesepakatan, dan utusan pihak Sdr. Erman Suparno menyampaikan kepada mediator bahwa pihaknya tidak bersedia menempuh islah.
