Said Didu Apresiasi Peran Mentan Amran Sulaiman dalam Menata Ulang Tata Kelola Pangan Nasional

JAGOSATU.COM - Pengamat kebijakan publik Muhammad Said Didu menegaskan bahwa langkah penghentian dan pembatasan impor pangan yang dibarengi dengan penertiban tata kelola beras telah menjadi titik balik penting dalam upaya merebut kembali kedaulatan pangan nasional. Menurutnya, kebijakan tersebut menunjukkan keberanian negara dalam melindungi kepentingan petani dan rakyat, meski harus berhadapan dengan kelompok-kelompok yang selama ini diuntungkan oleh impor pangan.

Said Didu menilai kebijakan pangan yang dijalankan pemerintah saat ini memang tidak populer di kalangan tertentu. Namun, langkah tersebut dinilai mutlak diperlukan untuk memperkuat kemandirian produksi dalam negeri dan mengakhiri ketergantungan pada impor. Ia menyebut, selama bertahun-tahun impor pangan justru menjadi ladang keuntungan bagi segelintir pihak yang menguasai rantai distribusi.

“Kebijakan penghentian dan pembatasan impor beberapa komoditas pangan jelas ditujukan untuk meningkatkan kemandirian dan menjaga kedaulatan pangan. Kebijakan ini memang merugikan oligarki yang selama ini menikmati keuntungan besar dari impor pangan,” ujar Said Didu saat memberikan keterangan, Sabtu (24/1/2026).

Dalam konteks pelaksanaan kebijakan tersebut, Said Didu menyoroti peran Presiden yang secara khusus menugaskan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk berada di garis depan. Menurutnya, Mentan Amran tidak hanya menjalankan instruksi, tetapi juga berani “pasang badan” menghadapi praktik-praktik yang selama ini merusak tata kelola pangan nasional.

“Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman ditugaskan Presiden untuk pasang badan melaksanakan kebijakan ini. Beliau berdiri di depan untuk melibas praktik-praktik serakahnomics yang merugikan negara dan petani,” tegasnya.

Said Didu juga menyoroti langkah tegas pemerintah dalam menertibkan praktik manipulasi kualitas beras yang dilakukan pelaku usaha besar. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah telah menindak 212 dari 268 merek beras yang terbukti menjual produk tidak sesuai mutu, berat, dan harga eceran tertinggi (HET). Penertiban ini, menurutnya, menjadi sinyal kuat bahwa negara hadir mengawasi pasar pangan.

Ia menjelaskan bahwa dalam satu dekade terakhir, sektor perberasan cenderung dikuasai oleh segelintir penggilingan padi skala besar. Praktik monopoli terjadi melalui manipulasi kualitas, di mana beras medium dikemas dan dijual sebagai beras premium dengan selisih keuntungan yang sangat besar.

“Selisih keuntungan dari manipulasi kualitas beras bisa mencapai sekitar Rp5.000 per kilogram atau hampir 40 persen. Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman sangat keras mengawasi kebijakan ini agar tidak terjadi monopoli pengolahan dan perdagangan beras oleh oligarki,” ungkap Said Didu.

Penilaian tersebut diperkuat oleh capaian nyata sektor pertanian nasional. Data Badan Pusat Statistik (BPS) dan lembaga internasional menunjukkan bahwa kebijakan penguatan produksi dan pengendalian impor mulai membuahkan hasil signifikan. Prediksi Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) mencatat produksi beras Indonesia pada musim tanam 2024/2025 mencapai 34,6 juta ton, tertinggi di kawasan ASEAN, melampaui Thailand dan Vietnam.

Sementara itu, data Kerangka Sampel Area (KSA) BPS per November 2025 memprediksi produksi beras nasional Januari hingga Desember 2025 mencapai 34,71 juta ton. Angka ini meningkat 13,36 persen dibandingkan tahun sebelumnya, mencerminkan dampak langsung kebijakan penguatan produksi domestik.

Kinerja produksi tersebut berbanding lurus dengan penguatan stok nasional. Sepanjang 2025, stok beras Bulog mencapai 3,25 juta ton dan bahkan sempat menyentuh 4,2 juta ton pada Juni 2025, tertinggi sepanjang sejarah. Memasuki awal 2026, stok beras yang dikuasai pemerintah dan masyarakat tercatat mencapai 12,53 juta ton, meningkat 49,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Di tengah tekanan global, stabilitas pangan nasional juga dinilai semakin terjaga. Harga beras dunia tercatat turun tajam dari USD 660 per metrik ton menjadi USD 368 per metrik ton. Di saat yang sama, Indonesia mampu menjaga ketersediaan dan stabilitas harga di dalam negeri.

Capaian positif juga terjadi pada komoditas jagung. Produksi jagung nasional sepanjang 2025 mencapai 16,11 juta ton, meningkat 6,44 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan surplus 0,46 juta ton, Indonesia tercatat tidak melakukan impor jagung pakan.

Dari sisi makro, sektor pertanian mencatatkan pertumbuhan historis. Produk Domestik Bruto sektor pertanian pada Triwulan I-2025 tumbuh 10,52 persen, tertinggi sepanjang sejarah. Kontribusinya terhadap PDB nasional pada Triwulan III-2025 mencapai 14,35 persen, tertinggi kedua setelah industri pengolahan.

Keberhasilan ini juga tercermin pada peningkatan kesejahteraan petani. Nilai Tukar Petani (NTP) Desember 2025 mencapai 125,35, tertinggi sepanjang sejarah, dengan rata-rata NTP tahun 2025 berada di angka 123,26, tertinggi dalam 33 tahun terakhir.

Dengan berbagai capaian tersebut, Said Didu menilai sektor pertanian kini menjadi bukti bahwa keberanian menata ulang kebijakan pangan mampu menghadirkan kemandirian dan keadilan. Data produksi, stok, stabilitas harga, hingga kesejahteraan petani menunjukkan bahwa kedaulatan pangan Indonesia mulai kembali ke tangan negara dan rakyat.