JAKARTA – Pertemuan pertama para anggota Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian bakal dihelat di Washington DC, Amerika Serikat (AS), pada Kamis (19/2) pekan depan. Presiden Prabowo dipastikan bakal hadir.
Juru Bicara II Kementerian Luar Negeri RI (Kemenlu) Vahd Nabyl Achmad Mulachela mengungkapkan, Pemerintah Indonesia telah menerima undangan terkait pertemuan perdana BoP tersebut. Presiden pun dikonfirmasi akan hadir.
Kendati demikian, dia menekankan bahwa kehadiran Indonesia di BoP tidak dimaknai sebagai normalisasi hubungan politik dengan pihak mana pun atau sebagai legitimasi terhadap kebijakan negara mana pun. Hal ini terkait pada resmi bergabungnya Israel dalam BoP pada Rabu (11/2).
Bergabungnya Israel ke dalam BoP resmi dilakukan bersamaan dengan kunjungan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ke Washington DC untuk bertemu Presiden Donald Trump dan Menlu Marco Rubio. "Keikutsertaan (Indonesia, red) didasarkan pada mandat stabilisasi, perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan, dan rekonstruksi Gaza di Palestina, sesuai Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025)," kata Nabyl kepada AFP.
Keanggotaan negara mana pun dalam BoP, lanjut Nabyl, tidak mengubah posisi prinsip tersebut. Sebab, sejak awal Indonesia menuntut penghentian kekerasan terhadap warga sipil dan mengecam pelanggaran hukum internasional di Gaza, juga dibukanya akses bantuan kemanusiaan serta realisasi solusi dua negara.
Disinggung soal adakah rencana membayar USD 1 miliar sebagai syarat bergabung dalam keanggotaan tetap BoP, Nabyl mengisyaratkan, belum adanya keinginan Indonesia menuju ke sana. Yang jelas, tak ada kewajiban membayar apa pun saat bergabung.
Mengenai pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza, dia kembali menegaskan, keterlibatan Indonesia akan fokus pada kemanusiaan. Namun, mengenai kapan dan berapa jumlah pasukan yang dikirim masih dibahas lebih lanjut.
"(Pengiriman, red) tidak untuk terlibat dalam pelucutan senjata dan ini lebih pada aspek-aspek kemanusiaan," katanya.
Tahap Persiapan dan Koordinasi
Pengiriman pasukan ke Gaza belakangan ramai menjadi sorotan. Indonesia disebut telah menyiapkan 8 ribu tentara ke wilayah yang terus dibombardir Israel tersebut.
Pasukan perdamaian Indonesia konon bakal menjadi yang pertama tiba di Gaza. Mengutip BBC, pasukan tersebut akan ditugaskan untuk mengontrol kawasan perbatasan. Dan, ini yang memicu polemik, disebut bakal turut melucuti persenjataan Hamas.
Jared Kushner, menantu Presiden AS Donald Trump yang dipercaya mertuanya menangani revitalisasi Gaza, dalam presentasinya di Davos, Swiss, bulan lalu menyebut, pelucutan senjata Hamas menjadi salah satu syarat pelaksanaan gencatan senjata fase II di wilayah Palestina itu. Hamas diberi waktu sampai Mei tahun ini.
Namun, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) langsung membantah kabar bahwa tugas pasukan Indonesia di Gaza kelak termasuk melucuti persenjataan kelompok perlawanan anti-Israel tersebut. "Narasi bahwa pasukan Indonesia akan dilibatkan untuk melucuti pihak tertentu atau menjalankan disarmamant seperti yang disebut dalam pemberitaan (media internasional) tidak sesuai dengan fokus yang disiapkan Indonesia," kata Karo Infohan Setjen Kemenhan Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait.
Realisasi pengiriman pasukan ke Gaza juga masih menunggu keputusan Presiden Prabowo. Rico menuturkan, pihaknya masih dalam tahap persiapan dan koordinasi lintas kementerian dan lembaga. "Serta menunggu kejelasan mandat internasional," paparnya.
Atas dasar itu, pihaknya belum bisa membicarakan berapa jumlah pasti personel serta jadwal keberangkatan. "Jika sudah ada keputusan dan jadwal resmi, akan diumumkan melalui kanal yang berwenang," ujarnya.
Sebelumnya, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menyebutkan, presiden rencananya mengirim pasukan perdamaian ke Gaza melalui Yordania dengan skema di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pasukan tersebut direncanakan bertugas menjaga situasi keamanan serta mendukung stabilitas regional di Palestina. Namun, seperti juga disampaikan Rico, TNI masih menunggu kejelasan mandat resmi sebelum penugasan dapat dilaksanakan.
Gaza Itu Sempit
Di sisi lain, Presiden Prabowo diminta mempertimbangkan banyak hal sebelum memberangkatkan personel ke Gaza. Seperti teknis, efektivitas penugasan, hingga implikasi pembiayaan negara.
Anggota Komisi I DPR RI Yulius Setiarto menyatakan, jumlah pasukan yang sempat disebut mencapai delapan ribu perlu ditinjau kembali apalagi jika mempertimbangkan kondisi geografis wilayah Gaza yang relatif sempit. "Tapi, kalau 2 ribu, 3 ribu itu menurut saya akan lebih efektif untuk dikirimkan," ungkap Yulius. (raf/mia/ttg/jawa pos)
