Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

ASN WFH Tiap Jumat, Pemerintah Pastikan BBM Subsidi Tidak Naik

P
PANIC BUYING: Pemotor antre membeli bensin di SPBU Kebonsari, Surabaya, kemarin (31/3). Antrean tersebut memanjang hingga ke luar area SPBU.
PANIC BUYING: Pemotor antre membeli bensin di SPBU Kebonsari, Surabaya, kemarin (31/3). Antrean tersebut memanjang hingga ke luar area SPBU.

Advertisement

 JAKARTA – Pemerintah meluncurkan delapan butir transformasi budaya kerja nasional untuk merespons dinamika global sekaligus menjaga stabilitas ekonomi domestik kemarin (31/3). Salah satu poin dalam aturan tersebut yaitu penerapan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap Jumat.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kondisi ekonomi Indonesia tetap solid di tengah tekanan global. Pundamental ekonomi negara kuat ditopang stabilitas fiskal dan ketersediaan energi. "Situasi global ini bukan hambatan, melainkan momentum untuk mempercepat perubahan menuju perilaku kerja yang lebih modern, efisien, dan produktif," kata Airlangga di Jakarta.

Delapan butir transformasi budaya kerja nasional itu di antaranya penerapan WFH bagi ASN setiap Jumat, efisiensi mobilitas melalui pembatasan penggunaan kendaraan dinas hingga 50 persen. "Termasuk efisiensi perjalanan dinas di dalam negeri hingga 50 persen dan luar negeri sampai 70 persen," jelas Airlangga.

Advertisement

Skema WFH untuk sektor swasta akan diatur Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing industri. Namun, sektor strategis seperti kesehatan, energi, logistik, hingga keuangan tetap bekerja normal dan kantor maupun lapangan.

Airlangga menyebut, kebijakan tersebut berpotensi menghemat anggaran negara hingga Rp 5,2 triliun dari sisi kompensasi BBM. Sementara itu, potensi penghematan konsumsi BBM masyarakat diperkirakan mencapai Rp 59 triliun. Pemerintah juga merencanakan refocussing anggaran kementerian dan lembaga sebesar Rp 121,2 triliun hingga Rp 130,2 triliun.

Selain itu, pemerintah akan menerapkan mandatori biodiesel B50 pada 1 Juli 2026 guna menguatkan kemandirian energi. Program tersebut diproyeksikan mengurangi konsumsi BBM fosil hingga 4 juta kiloliter dan menghemat subsidi sekitar Rp 48 triliun. "Kebijakan akan dievaluasi setelah dua bulan pelaksanaan," jelas Airlangga.

Advertisement

 

 

Pasokan Energi Aman

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pasokan energi nasional dalam kondisi aman meski terjadi ketegangan geopolitik. "Cadangan BBM kita di atas standar minimum nasional, baik solar, bensin, gas, hingga LPG," tegasnya.

Advertisement
Editor : Pratama Karamoy
Sumber : Koran Jawa Pos

Artikel Terkait

Petani Tebu Desak HPP Gula Naik

Petani Tebu Desak HPP Gula Naik

Petani tebu menuntut harga pokok penjualan (HPP) gula naik. Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (DPN APTRI) mendesak HPP segera dinaikkan menjadi Rp 16.875 per kilogram di tengah anjloknya harga

Empat Pelaku Rudapaksa Massal di Sampang Dituntut 4 Tahun Penjara

Empat Pelaku Rudapaksa Massal di Sampang Dituntut 4 Tahun Penjara

Penanganan kasus dugaan rudapaksa terhadap anak perempuan di bawah umur yang melibatkan 27 terduga pelaku di Sampang masih berlangsung. Dari 10 tersangka yang telah diamankan, enam di antaranya sudah disidang....

Kementerian Pertanian Beri Bantuan 56 Ribu Unit Pompa Air untuk Hadapi Kemarau Panjang

Kementerian Pertanian Beri Bantuan 56 Ribu Unit Pompa Air untuk Hadapi Kemarau Panjang

Musim kemarau panjang sudah melanda Indonesia. Di banyak daerah, hujan sudah beberapa pekan belum mengguyur. Pemerintah memberikan perhatian ke sektor pertanian supaya tetap bisa produksi. Caranya dengan menyiapkan....

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer