Polemik Mobil Dinas-Rumah Jabatan Gubernur Kaltim yang Picu Rencana Demo ala Pati
PADA 6 April, Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas'ud menyebut, anggaran Rp 25 miliar untuk renovasi rumah jabatan gubernur dan wakil gubernur sudah disetujui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tapi, tepat sepekan kemudian (13/4), Inspektur di Inspektorat Wilayah Kaltim M. Irfan Pranata malah menyebut kalau tim dari Kemendagri sudah turun untuk memeriksa.
"Karena sudah ramai di media massa, tentu jadi perhatian nasional. Tim dari Kemendagri sudah turun," kata Irfan di Kompleks DPRD Kaltim, sebagaimana dilansir Kaltim Post. Sebelumnya, Rudy menyebut, kalau anggaran tersebut sudah disesuaikan standar prosedur operasional. "Dibahas di TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), dibahas di DPRD, dan disetujui Kementerian Dalam Negeri," katanya.
Rudy berdalih, biaya besar itu diperlukan karena rumah jabatan tersebut puluhan tahun tidak ditempati. Jadi, banyak yang harus dibenahi dan diperbaiki. Berdasarkan data Inaproc Kaltim, total anggaran tersebut terbagi sedikitnya menjadi 57 item belanja. Untuk rumah jabatan gubernur, ada 35 item dengan nilai Rp 12 miliar, meliputi rehabilitasi bangunan, pengadaan meubeler, peralatan dapur hingga alat pemadam kebakaran.
Sisa anggaran dialokasikan untuk rumah jabatan wakil gubernur sebanyak 17 item senilai Rp 4,9 miliar. Dan penataan ruang kerja di kantor gubernur sebanyak 5 item dengan nilai Rp 8,2 miliar. Tapi, sebelum kontroversi renovasi itu, Rudy sudah membuat geger dengan membeli mobil dinas Range Rover Autobiography LWB PHEV seharga Rp 8,5 miliar. Dalihnya ketika itu, mobil mewah tersebut untuk menjaga marwah Kaltim. Karena sorotan tajam tak hanya dari provinsi yang dia pimpin, kendaraan tersebut akhirnya dikembalikan ke penyedia jasa.
Presiden Prabowo Subianto bahkan sempat menyindirnya. "Anda lihat sendiri, kita buka-bukaan. Ada pemerintah daerah (Provinsi Kaltim), dia beli mobil dinas gubernur berapa Rp 8 miliar. Saya presiden di Indonesia, saya pakai mobil buatan Indonesia, iya kan? Harganya Rp 700 juta itu," katanya kepada sejumlah jurnalis senior yang diundang ke kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor (17/3).
Beda Pemicu
Hasil pemeriksaan tim Kemendagri rencananya baru akan diumumkan akhir April. Tapi, tanpa menunggu hasil itu, sebuah demo besar tengah dirancang Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim pada 21 April nanti.
Demo tersebut mirip dengan aksi besar warga Pati pada 25 Agustus 2025 sebagai wujud kekecewaan terhadap kebijakan Bupati Sudewo. Yang mengorganisasi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu.
Bedanya di pemicu, di Pati disebabkan kenaikan pajak bumi dan bangunan. "Ini bukan gerakan tiba-tiba. Ini suara yang tumbuh dari bawah. Dari masyarakat yang merasa tidak didengar," ujar Koordinator Lapangan Aliansi Perjuangan Masyarakat Erly Sopiansyah kepada Samarinda Pos.
Sampai dengan Rabu (15/4), lanjut Erly, sudah 4.075 orang yang telah mendaftar untuk mengikuti demonstrasi tersebut, dari masyarakat umum dan mahasiswa. Jumlahnya bisa jadi bakal terus bertambah di hari tersisa sebelum demonstrasi berlangsung.
Sebagaimana juga Aliansi Pati, Aliansi Kaltim juga mendirikan posko. Dan, seperti di Pati pula, sumbangan logistik mengalir, termasuk dari luar Samarinda seperti Balikpapan serta Tenggarong. Pada Rabu (15/4) malam, Kapolresta Samarinda Kombespol Hendri Umar menyambangi posko yang berada di kawasan Simpang Lembuswana. Hendri sempat menjajal penganan dan bersenda gurau dengan mereka yang berjaga. "Kami mengedepankan pendekatan humanis serta komunikasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat," ujarnya, seperti dikutip dari Prokal.co.
