Sektor Pertanian Jadi Penopang Utama Ekonomi Nasional, Prabowo Sebut Indonesia Semakin Berdaulat Pangan
JAGASATU- Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa sektor pertanian menjadi fondasi utama pembangunan nasional. Di tengah gejolak global, Indonesia berhasil mencatat berbagai capaian strategis, mulai dari swasembada delapan komoditas pangan, cadangan beras pemerintah tertinggi sepanjang sejarah, hingga Nilai Tukar Petani (NTP) yang mencapai level tertinggi sejak Indonesia merdeka.
Hal tersebut disampaikan Presiden saat memberikan taklimat pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/7). Presiden menegaskan bahwa ukuran utama keberhasilan sebuah negara adalah kemampuannya menyediakan pangan bagi rakyatnya.
"Setiap negara, setiap perekonomian itu pasti diukur. Kita bertanya, apakah bangsa itu bisa memberi pangan, memberi makan untuk rakyatnya. Itu yang paling mendasar. Untuk apa kita merdeka kalau kita tidak bisa memberi yang paling dasar dari sebuah peradaban, yaitu pangan," ujar Presiden.
Menurut Presiden, tidak ada peradaban yang mampu bertahan tanpa ketahanan pangan. Karena itu, pemerintah menempatkan pembangunan pertanian sebagai prioritas utama melalui penyediaan lahan produktif, pengelolaan air, kebijakan yang berpihak kepada petani, serta ketersediaan pupuk yang terjangkau.
"Kita bertanya sekarang, apakah harga pangan terkendali, apakah pupuk tersedia untuk rakyat, untuk petani, dan dengan harga yang terjangkau. Itulah yang terus kita kerjakan," katanya.
Presiden menyampaikan bahwa berbagai kebijakan yang dijalankan Kabinet Merah Putih telah membuahkan hasil nyata.
"Tadi saya sudah sebut, kita sudah swasembada delapan komoditas pangan. Cadangan beras kita tertinggi selama sejarah NKRI. Nilai Tukar Petani kita tertinggi selama sejarah NKRI," tegas Presiden.
Presiden menilai capaian tersebut menjadi bukti bahwa Indonesia mampu memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah kondisi dunia yang menghadapi ancaman krisis pangan akibat konflik dan perubahan iklim.
"Dunia sedang perang. Banyak negara risau dan panik menghadapi masalah pangan. Kita sudah lebih dahulu memperkuat ketahanan pangan kita," ujarnya.
Presiden juga menegaskan bahwa seluruh kebijakan pemerintah berlandaskan amanat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33, yang menempatkan pengelolaan sumber daya alam sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
