KKP dan Telkom Gencar Sosialisasikan Pentingnya SKKL di Papua untuk Lindungi Infrastruktur Telekomunikasi
JAGOSATU.COM - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama PT Telkom Indonesia Tbk (Telkom) menggelar sosialisasi terkait Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Sulawesi Maluku Papua Cable System (SMPCS) kepada para pemangku kepentingan perikanan tangkap di Bali. Acara ini bertujuan untuk mengingatkan para pelaku usaha perikanan tangkap mengenai pentingnya menjaga kabel laut yang menjadi tulang punggung komunikasi di wilayah Papua.
Kabel laut sepanjang 8.800 kilometer ini menjadi infrastruktur utama komunikasi di Papua. Sejak akhir 2017, kabel tersebut telah mengalami tujuh kali kerusakan, dengan frekuensi gangguan yang meningkat dalam dua tahun terakhir, terutama di wilayah Merauke. Kerusakan ini diduga disebabkan oleh aktivitas perikanan tangkap yang mengganggu jalur kabel tersebut.
Surat Edaran dan Imbauan kepada Pelaku Usaha Perikanan Tangkap
Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Media dan Komunikasi Publik, Doni Ismanto, menyatakan bahwa KKP telah mengeluarkan surat edaran yang meminta para pelaku usaha perikanan tangkap di wilayah Timika dan Merauke untuk memperhatikan rute SKKL SMPCS. "Ini satu-satunya backbone yang berfungsi optimal sebagai tulang punggung komunikasi masyarakat di Papua," ujar Doni.
Dengan surat edaran ini, diharapkan para syahbandar di pelabuhan perikanan dapat menyampaikan informasi tentang adanya SKKL SMPCS kepada pelaku usaha subsektor penangkapan dan pengangkutan ikan. Mereka diimbau untuk tidak melakukan aktivitas penangkapan ikan dan menurunkan jangkar kapal pada jalur SKKL SMPCS, khususnya di koridor Merauke-Timika.
Dampak Kerusakan Kabel Laut terhadap Masyarakat Papua
Kerusakan pada kabel laut ini tidak hanya berdampak pada sektor telekomunikasi, tetapi juga mengganggu berbagai sektor lainnya seperti pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan pemerintahan di Papua. Aktivitas belajar-mengajar, layanan kesehatan telemedicine, transaksi bisnis dan perbankan, serta pelayanan publik menjadi terganggu. Prediksi kerugian ekonomi akibat putusnya komunikasi ini bisa mencapai jutaan dolar.
"KKP sedang mencari solusi agar semua kepentingan dapat terakomodasi sesuai dengan prinsip ekonomi biru," kata Doni.
Langkah-langkah Sosialisasi dan Pengawasan
Direktur Kepelabuhan Perikanan Ditjen Perikanan Tangkap KKP, Tri Aris Wibowo, menyatakan bahwa pihaknya akan melibatkan syahbandar untuk memberikan informasi kepada kapal-kapal perikanan yang akan beroperasi di wilayah perairan Merauke. Informasi peta lokasi kabel laut akan dipasang di pelabuhan-pelabuhan perikanan di Pulau Jawa, Maluku, dan sekitaran Papua.
Deputy Executive General Manager Divisi Service Operation Telkom, Johan Eko Prasetyo, menegaskan vitalnya SKKL SPMCS bagi telekomunikasi di Papua Selatan. Jika terjadi kerusakan, cadangan komunikasi menggunakan satelit hanya mampu memenuhi 6 persen dari kebutuhan, sehingga masyarakat akan sangat terganggu.
Rencana Jangka Panjang untuk Perlindungan SKKL
Telkom berencana menyiapkan penanda koridor SKKL yang juga berfungsi sebagai rumah ikan. Dengan penanda ini, diharapkan kapal-kapal nelayan tidak memasuki zona inti kabel laut. Selain itu, solusi jangka panjang berupa pembangunan kabel laut tambahan juga sedang dipertimbangkan. "Kami akan melibatkan masyarakat sekitar dalam pemasangan penanda yang dikamuflase sebagai rumah ikan ini," kata Johan.
Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan Ditjen PSDKP KKP, Khalid Jusuf, menyatakan siap memberikan bantuan pengawasan di area SKKL. Kepala Tim Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (PKRL) KKP, Didit Eko Prasetiyo, menyambut baik rencana pemasangan penanda koridor SKKL oleh Telkom di perairan Merauke dengan syarat keterlibatan masyarakat untuk menghindari konflik kepentingan di laut.
Pentingnya Perlindungan Kabel Laut bagi Komunikasi
Syahbandar PPN Merauke, Susanto Masita, menekankan pentingnya perlindungan terhadap kabel laut berdasarkan pengalamannya saat merasakan langsung dampak kerusakan sistem telekomunikasi di Merauke. "Saat tidak ada sinyal, internet tidak ada, ini sangat merepotkan. Layanan publik pun menjadi terganggu," ujar Susanto. (*)
