Coretax Penuh Masalah, KPK Buka Pengaduan, DPR Usul Penggunaan Sistem Lama
Jagosatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menerima pengaduan masyarakat terkait dengan sistem inti administrasi perpajakan terbaru, Coretax, yang diterapkan mulai 1 Januari 2025. Sistem yang diharapkan bisa merevolusi administrasi perpajakan ini malah menjadi sorotan karena terus mengalami berbagai masalah teknis. Tak hanya masyarakat, kalangan pemerintah pun ikut turun tangan. Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, mengonfirmasi adanya laporan terkait Coretax yang masuk ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM) KPK. Namun, Tessa enggan membeberkan lebih lanjut soal siapa pelapor dan kapan laporan tersebut disampaikan.
Beban yang ditanggung Coretax semakin berat karena masalah teknisnya tidak kunjung selesai. Meski telah digagas sejak 2017 dengan biaya investasi yang mencapai Rp1,3 triliun, Coretax malah terkesan tidak siap untuk diterapkan. Tak ayal, proyek ini menjadi bahan perbincangan panas di kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), bahkan memicu Komisi XI untuk mengusulkan agar implementasi sistem baru ini ditunda. Kekhawatiran terbesar mereka adalah dampaknya terhadap penerimaan negara yang bisa terganggu akibat masalah teknis yang terus muncul.
Namun, meski desakan penundaan muncul, akhirnya ditemukan jalan tengah. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan untuk tetap menggunakan sistem pajak lama, seperti DJP Online dan e-Faktur Desktop, sembari terus menjalankan Coretax. Keputusan ini diambil untuk memberikan opsi kepada wajib pajak selama masa transisi agar kewajiban administrasi perpajakan tetap terlaksana dengan lancar. Suryo Utomo, Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu, menyatakan bahwa peta jalan implementasi Coretax akan segera dipersiapkan dengan berbasis pada risiko yang paling rendah, sehingga penerimaan negara tidak terganggu lebih jauh.
Para pengamat menilai bahwa langkah ini mungkin dapat meredakan gejolak, namun banyak yang berharap masalah teknis Coretax bisa segera teratasi agar sistem perpajakan Indonesia semakin efisien dan transparan. Semoga, dengan adanya dual sistem ini, proses administrasi perpajakan bisa berjalan tanpa hambatan yang berarti.
