JAGOSATU.COM - Sekira 38,2 ribu hektar wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) masuk dalam kawasan konsesi pertambangan. Kondisi itu membuat daerah yang terletak di ujung selatan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) marak akan aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI).
Selain berdampak pada ekologi dan lingkungan, aktivitas tambang di wilayah tersebut dinilai berpotensi menyebabkan bencana alam yang berdampak pada pemukiman masyarakat. Hal itu sebagaimana disampaikan pengamat lingkungan yang sebelumnya telah publikasikan koran ini beberapa waktu lalu.
Aktivitas tambang di Bolsel khususnya di Hulu Tobayagan sedari dulu memang sudah diwanti-wanti pemerintah setempat. Topografi Bolsel yang sebagian besar wilayahnya adalah dataran rendah yang dikelilingi pegunungan dinilai tidak cocok untuk aktivitas tambang apalagi di kawasan pegunungan.
Peti Tobayagan Ditunggangi para pemodal luar maupun lokal seperti dibiarkan instansi teknis. Akibatnya, aksi mereka semakin menjadi-jadi. “Pengumpulan material emas dilakukan dengan cara menggali lubang sementara penambang yang bekerja sama dengan investor menggali material menggunakan alat berat jenis eskavator.” Begitu penjelasan warga Tobayagan, yang sebagian juga mulai dipengaruhi para pemodal itu.
Manado Post Digital (MPD) coba menelusuri terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan yang beroprasi di kawasan itu. Dari hasil pendataan Minerba One Map Indonesia milik Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, menyebutkan perusahaan yang mengantongi izin produksi di kawasan konsesi pertambangan Bolsel hanya PT J Resource Bolaang Mongondow (JRBM).
Fransiscus Maindoka, Kepala Dinas ESDM Sulut mengakui hal itu. Ia mengatakan pihaknya belum pernah menerbitkan izin operasi ataupun produksi kepada perusahaan untuk wilayah izin pertambangan (WIP) Bolsel. “Kalau yang mengusulkan banyak. Tapi yang diterbitkan belum ada,” katanya.
Maindoka juga mengakui adanya koperasi di wilayah itu. Hanya saja belum memiliki izin. “Memang dalam koperasi itu menyebutkan ada kegiatan tambang, tetapi sebelum melakukan kegiatan tambang mereka harus mengantongi izin.”
“Intinya koperasi tidak punya kekuatan hukum yang memperbolehkan mereka melakukan kegiatan tambang di Bolsel. Harus dengan IUP,” cetusnya.
Maindoka menjelaskan, aktivitas tambang yang mengatasnamakan koperasi di sana bisa saja terhindar dari jerat hukum, apabila koperasi telah melakukan MoU atau kerja sama dengan perusahaan tambang yang memiliki izin di kawasan itu, seperti PT JRBM. “Jika ada kerja sama dengan PT JRBM, maka perusahaan itu bertanggung jawab dalam pengawasan dan pengelolaan limbah dari hasil tambang rakyat di sana,” pungkas Maindoka. (MPD)
Editor : Ayu D