JAGOSATU.com - PGRI NTB geram dengan pernyataan LM, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lombok Tengah yang telah menjadi viral dan menciptakan polemik. Admin staf Badan Kepegawaian, Pengembangan, Sumber Daya Manusia (BKP-SDM) Loteng dianggap telah menghina para guru.
"Kami mendesak pemerintah daerah untuk memberikan tindakan tegas terhadap individu tersebut," tegas Ketua PGRI NTB, Yusuf, dalam wawancara dengan Lombok Post pada Kamis (3/8).
Berdasarkan tangkapan layar percakapan LM di platform media sosial, diungkapkan bahwa guru dianggap sebagai penyebab kerugian yang signifikan.
Pernyataan tersebut mencakup pelanggaran disiplin, administrasi, serta temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam konteks lain, LM menyebutkan bahwa guru-guru di Loteng terlalu santai mengenai jam masuk dan pulang mengajar.
Dia mengungkapkan keluhan dari para pendidik terkait jam pulang mengajar yang berubah dari pukul 13.00 Wita menjadi pukul 14.30 Wita.
Oleh karena itu, LM menyimpulkan bahwa tindakan ini mengarah pada pemborosan waktu yang pada akhirnya diartikan sebagai bentuk korupsi waktu. Selain itu, guru-guru juga dianggap hanya menuntut hak tanpa memenuhi kewajiban.
PGRI NTB merasa prihatin atas semua pernyataan yang diungkapkan tersebut. "Seharusnya individu tersebut tidak berbicara sembarangan di media sosial. Terlebih lagi, terdapat peraturan dan kode etik yang harus dijunjung oleh seorang pegawai pemerintah," tegasnya.
Alasan kelelahan sebagai pembenar bagi pernyataan LM ditolak oleh PGRI NTB. Menurut mereka, semua orang di dunia ini merasakan kelelahan saat bekerja, baik itu guru maupun pegawai, dan hal ini tidak bisa dijadikan alasan.
Untuk mencegah terulangnya kasus serupa, PGRI NTB mendorong Pemerintah Kabupaten Loteng untuk secara intensif memberikan pembinaan kepada para pegawai, terutama dalam menghadapi media sosial.
Mereka juga menekankan pentingnya mengedepankan dan mematuhi kode etik dalam beraktivitas online.
"Kami mengharapkan adanya program pembinaan ini sebagai upaya untuk mencegah terulangnya insiden serupa di masa depan," tambah Yusuf.
PGRI NTB akan terus memantau perkembangan situasi ini. Saat ini, mereka sedang berkoordinasi dengan PGRI Loteng untuk memperoleh informasi terbaru.
"Apabila permintaan kami kepada PGRI Loteng tidak direspons secara serius, kami akan mengirimkan surat resmi sebagai pernyataan sikap kepada bupati," jelas Yusuf.
Sebelumnya, Bupati Loteng, Pathul Bahri, telah menyatakan bahwa individu yang bersangkutan akan meminta maaf secara langsung kepada para guru dengan bantuan PGRI Loteng untuk memfasilitasi pertemuan tersebut. (Antara)
Editor : Alfianne Lumantow