JAGOSATU.COM- Akademisi Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), melibatkan diri dalam round table discussion, bertajuk Membedah Kegagalan Program Pelayaran Roll On-Roll off (RoRo) Davao City-Bitung. Dilaksanakan melalui zoom meeting, Kamis (14/10).
Adapun informasi yang dirangkum, program pelayaran RoRo yang di-launching 30 April Tahun 2017 mengalami berbagai kendala. Di antaranya handling cost (biaya pengelolaan) yang cukup tinggi serta jalur perdaganan yang tidak everlasting atau konsisten. Bahkan belakangan disebutkan permintaan harga beli di Filipina jauh lebih rendah dibanding dengan Indonesia. Sehingga lebih menguntungkan bagi investor untuk menjual barang di Indonesia tanpa harus melakukan ekspor ke Davao Filipina.
Sehingga menurut akademisi yang juga Wakil Rektor Unsrat Prof Dr Ir Grevo Gerung MSc, perlu pengkajian kembali solusi yang tepat untuk konektivitas perdangangan RoRo. Semisal jalur perdagangan tersebut tidak sekadar pengangkutan barang saja, melainkan ada untuk aktivitas pengangkutan penumpang atau turis.
"Bisa untuk human juga," saran Gerung.
Sedangkan menurut Konsul Jenderal RI untuk Davao Dicky Fabrian menyebut pelaku bisnis atau investor perlu mengubah pola pikir bahwa Davao bukanlah tujuan akhir.
"Jangan lagi berpikiran bahwa Davao sebagai final destination dari ekspor kita. Bahwa tujuan akhir tidak lagi Davao. Melainkan Davao bisa jadi hub port ke negara lain," nilai Dicky.
Sementara itu, Dr Drs Michael Mamentu MA selaku Kepala Pusat Studi ASEAN mengatakan, diskusi yang dilaksanakan adalah kerjasama antara Pusat Studi ASEAN, LPPM Unsrat, Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia , Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Davao, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Kota Bitung. Yang bertujuan untuk penataan ulang pelayaran perdagangan lintas batas antar Indonesia-Filipina . "Dan sebagai akademisi dan Kepala Pusat Studi ASEAN Unsrat, berencana membawa hasil Round Table Discussion tadi ke level yang lebih teknis. Memandu dan memfasilitasi pembahasan yang lebih teknis antar lembaga pemerintah, pada level pengambil keputusan," tutup Mamentu.
Ikut terlibat damam diskusi yakni Direktur Kerja Sama ASEAN Kemenlu RI Berlianto Situngkir, Perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Kota Bitung serta akademisi Unsrat lainnya.
Editor : Gregorius Mokalu