NEW YORK – Gelombang perkembangan akal imitasi (AI) yang dipimpin perusahaan teknologi global kian mengubah arah ekonomi dunia. Dari Silicon Valley hingga berbagai pusat inovasi teknologi, perusahaan yang dipimpin tokoh seperti Elon Musk, Sam Altman, dan Mark Zuckerberg berlomba-lomba membangun infrastruktur AI.
Namun, di balik optimisme tersebut, sejumlah ekonom mulai mengingatkan potensi dampak sosial yang besar apabila tidak ada aturan tegas yang membatasinya. Terutama terhadap pasar tenaga kerja dan distribusi kekayaan global.
Salah satu kritik tajam datang dari nobelis alias peraih Nobel Ekonomi 2001 Joseph Stiglitz. Ekonom yang lama meneliti masalah ketimpangan sosial itu menilai, AI bukan sekadar inovasi teknologi, melainkan kekuatan ekonomi yang berpotensi mengubah struktur kapitalisme modern jika tidak diimbangi kebijakan publik yang kuat.
"AI dapat mempercepat konsentrasi kekayaan pada pemilik teknologi sekaligus memperlebar kesenjangan ekonomi. Ketimpangan merupakan masalah yang sangat serius dalam masyarakat kita," ungkapnya sebagaimana ditulis Fortune kemarin (12/3).
Baca Juga: Reformasi Pasar Modal Prioritas Ketua Baru OJK
Dia menjelaskan, dengan teknologi AI, ketergantungan perusahaan pada tenaga kerja manusia berkurang. Mereka bisa memangkas biaya tenaga kerja sehingga keuntungan bertambah bagi pemilik modal. Pada saat yang sama, risiko transisi ekonomi pun beralih kepada para pekerja serta masyarakat luas.
"Dibutuhkan peran negara untuk membantu pekerja menghadapi dampak otomatisasi," tegasnya.
Sayang, dia menambahkan, perusahaan-perusahaan teknologi terus berusaha menekan agar peran pemerintah diperkecil. Akibatnya, kemampuan negara untuk mengelola transisi AI secara efektif justru melemah. (din/dri/jawa pos)
Editor : Pratama Karamoy