Arkeologi Daerah Ekonomi Ekonomi & Bisnis Esport Gaya Hidup Global Headline Hiburan Hukum & Kriminal Kesehatan Lifestyle & Hiburan Nasional Olahraga Pemerintahan Politik Sains & Teknologi Teknologi Wisata Wisata & Kuliner

Jepang-Australia Tolak Ikuti Trump

Pratama Karamoy • 2026-03-17 13:59:42

n (16/3). Kebakaran tersebut dipicu serangan drone ke tangki avtur.
n (16/3). Kebakaran tersebut dipicu serangan drone ke tangki avtur.

WASHINGTON – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terus berupaya mengajak negara-negara lain memerangi Iran. Terutama setelah militer Iran menutup Selat Hormuz untuk kapal-kapal berbendera AS, Israel, dan sekutunya. Namun, ajakan Trump mendapat penolakan dari sejumlah negara. Mereka menyatakan tak mau terlibat dalam agresi militer yang dikomandani AS-Israel tersebut.

Ajakan membentuk koalisi internasional untuk mengamankan Selat Hormuz disampaikan Trump melalui platform Truth Social. "Semoga Tiongkok, Prancis, Jepang, Korea Selatan, Inggris, dan negara lain yang terdampak oleh kendala buatan Iran ini mengirimkan kapal ke wilayah tersebut," tulis Trump.

 

Sebelumnya, Trump mengklaim bahwa kemampuan militer Iran telah sepenuhnya dihancurkan. Karena itu, dia mengatakan bahwa pengamanan Selat Hormuz bakal berjalan dengan mudah. Namun, kini dia justru meminta negara-negara yang menerima pasokan minyak melalui Selat Hormuz untuk mengirim kapal perang. "Amerika akan memberikan banyak dukungan kepada mereka yang berpartisipasi," katanya seperti dikutip dari Al Jazeera.

Sikap Pemerintah Jepang disampaikan oleh Perdana Menteri Sanae Takaichi. Dia mengatakan, hingga kemarin belum ada permintaan resmi dari AS untuk pengiriman kapal perang ke Selat Hormuz. Namun, dia menegaskan bahwa permintaan itu akan dikaji sesuai dengan kerangka hukum Jepang. Bukan atas dasar mengikuti permintaan Trump atau pemerintah AS. "Belum ada keputusan apa pun mengenai pengiriman kapal perusak," kata Takaichi, dilansir dari NHK.

Anggota parlemen Hirota Hajime dari Partai Demokrat Konstitusional Jepang juga meragukan janji Trump untuk membantu negara-negara yang bergabung dalam misi tersebut. Sebab, selama ini Trump dikenal sebagai presiden yang sering berubah sikap secara mendadak.

 

Sementara itu, Australia secara tegas menolak mengirim kapal perang ke Selat Hormuz. Menteri Transportasi Australia Catherine King mengatakan, negaranya belum menerima permintaan resmi dari Washington. Namun, dia sudah menegaskan sikap. "Kami tidak akan mengirim kapal ke Selat Hormuz. Itu bukan sesuatu yang diminta dari kami atau yang kami kontribusikan," katanya kepada ABC Radio.

 

Baca Juga: Misteri Netanyahu hingga Anak yang Tak Lagi Aktif Berkicau

 

USS Abraham Lincoln Mundur

Kapal induk Amerika Serikat USS Abraham Lincoln mendadak mundur dari Laut Oman. Menjauhi Selat Hormuz. Iran mengklaim, kapal induk raksasa itu rusak setelah dihantam rudal dan drone militernya.

Juru bicara militer Iran Abolfazl Shekarchi pada Sabtu (14/3) waktu setempat mengatakan serangan rudal dan drone Iran membuat kapal induk bertenaga nuklir itu tidak lagi beroperasi. "Serangan ini memaksa kapal induk tersebut menarik diri dari posisinya di Laut Oman," kata Shekarchi seperti dikutip dari The New Arab.

Namun, militer Amerika membantah keras klaim tersebut. Komando Pusat Amerika Serikat, United States Central Command, menyebut pernyataan Iran sebagai propaganda lama yang didaur ulang.

Hemat Energi, ASN Bakal WFA, Pelajar Sekolah Daring

Perang membuat harga minyak diprediksi melambung. Karena itu, beberapa negara mulai mencanangkan penghematan energi. Termasuk Indonesia. Rencananya, upaya penghematan energi akan diterapkan mulai April 2026.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menjelaskan, kebijakan efisiensi energi akan disusun secara terukur dan berbasis data konsumsi energi di masing-masing sektor.

"Pemerintah menyepakati lima strategi utama penghematan energi lintas instansi," ujarnya dalam keterangan resminya. Pertama, penerapan skema flexible working arrangement atau work from anywhere (WFA) bagi ASN. Langkah ini diambil untuk mengurangi mobilitas harian para ASN ke kantor masing-masing. Guna mendukung skema tersebut, pemerintah akan melakukan penguatan penggunaan platform digital dalam kegiatan kerja maupun koordinasi antar instansi. Ini merupakan strategi kedua.

Kemudian, untuk strategi ketiga, akan dilakukan pembatasan perjalanan dinas. Khususnya, untuk kegiatan yang masih dapat digantikan melalui pertemuan daring. Penerapan strategi hemat energi ini juga akan diterapkan dalam operasional gedung perkantoran pemerintah, seperti pengaturan penggunaan listrik dan fasilitas pendukung lainnya.

Sektor pendidikan juga bakal "dihemat" energinya. Akan ada penyesuaian metode pembelajaran melalui kombinasi pembelajaran daring dan luring sebagai strategi kelima. (mia/lyn/oni/jawa pos)

Editor : Pratama Karamoy
#global