Zakat pada Masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin: Bagaimana Dana Umat Dikelola?

Hairil Paputungan • Dipublikasikan Jumat, 20 November 2026 | 08:22 WIB
Drs. Agus Santoso Budiharso, B.Sc., M.Sc. (foto:dok)
Drs. Agus Santoso Budiharso, B.Sc., M.Sc. (foto:dok)

SEJARAH BAZNAS EDISI 2

Oleh: Drs. Agus Santoso Budiharso, B.Sc., M.Sc.

JAGOSATU.COM - Ketika seseorang menunaikan zakat melalui lembaga resmi, mungkin tidak banyak yang memikirkan bahwa kegiatan tersebut memiliki akar sejarah yang panjang. Di balik proses penghimpunan, pencatatan, pemeriksaan, dan penyaluran zakat yang kita kenal sekarang, terdapat perjalanan pemikiran dan praktik keagamaan yang telah berkembang sejak masa Rasulullah SAW. Perjalanan itu tidak selalu berlangsung dalam keadaan mudah. Ada persoalan kejujuran petugas, penolakan terhadap kewajiban zakat, perubahan sistem pemerintahan, hingga perdebatan mengenai siapa yang berwenang menghimpun dan menyalurkan harta umat.

Sejarah tersebut menarik untuk dipelajari bukan karena kita hendak membayangkan bahwa lembaga zakat modern telah berdiri dalam bentuk yang sama sejak empat belas abad lalu. Justru sebaliknya, kita ingin memahami bagaimana prinsip-prinsip pengelolaan zakat lahir, dilaksanakan, dipertahankan, dan kemudian dijelaskan secara lebih sistematis oleh para ulama. Dengan pemahaman itu, masyarakat dapat melihat bahwa zakat bukan hanya persoalan kesalehan pribadi, melainkan juga menyangkut hak sosial, kewenangan, keadilan, dan amanah.

Dalam Surah at-Taubah ayat 103, Allah SWT berfirman, khudz min amwālihim ṣadaqatan tuṭahhiruhum wa tuzakkīhim bihā, yang berarti perintah mengambil sedekah dari harta mereka untuk membersihkan dan menyucikan mereka. Sementara itu, ayat 60 dalam surah yang sama menetapkan delapan golongan penerima zakat. Kedua ayat ini menjadi landasan penting: zakat memiliki kewajiban penghimpunan sekaligus ketentuan mengenai pihak yang berhak menerimanya.

Dari sinilah persoalan kelembagaan zakat memperoleh relevansinya. Apabila zakat mempunyai ketentuan mengenai harta yang wajib dikeluarkan, pihak yang berhak menerima, dan petugas yang dapat mengurusnya, maka pelaksanaannya memerlukan pengetahuan serta pertanggungjawaban. Persoalannya bukan hanya bagaimana menghimpun sebanyak mungkin harta, melainkan bagaimana memastikan kewajiban ditunaikan secara benar dan hak penerima tidak terabaikan.

Rasulullah SAW: Zakat Dihimpun Melalui Petugas yang Diberi Amanah

Pada masa Rasulullah SAW, zakat tidak selalu berlangsung sebagai hubungan langsung antara orang kaya yang menyerahkan harta dan orang miskin yang menerimanya. Rasulullah juga mengutus sejumlah sahabat untuk menjalankan tugas yang berkaitan dengan penghimpunan zakat. Penugasan tersebut memperlihatkan bahwa kewajiban zakat telah memiliki dimensi pengelolaan yang melibatkan otoritas dan tanggung jawab.

Dalam Al-Mughnī, Ibn Qudamah al-Maqdisi (w. 620 H) menyebut sejumlah sahabat yang pernah diutus untuk urusan zakat, antara lain Umar bin Khattab, Mu'adz bin Jabal, Abu Musa al-Asy'ari, dan Ibn al-Lutbiyyah. Penyebutan mereka penting karena menunjukkan bahwa penghimpunan zakat tidak sepenuhnya diserahkan kepada prakarsa masing-masing pemilik harta. Terdapat penugasan kepada orang-orang tertentu untuk menjalankan kewajiban yang berkaitan dengan kepentingan umat.

Mengapa petugas diperlukan? Jawabannya berkaitan dengan keadaan ekonomi masyarakat pada masa itu. Kekayaan tidak selalu berbentuk uang yang mudah dihitung dan dipindahkan. Sebagian masyarakat memiliki unta, sapi, kambing, hasil pertanian, emas, atau perak. Masing-masing mempunyai ketentuan zakat yang berbeda. Kesalahan menentukan jenis harta, jumlah kepemilikan, atau kadar kewajiban dapat merugikan pemilik harta maupun penerima zakat.

Kitab Al-Mughnī juga memberikan gambaran mengenai luasnya pekerjaan amil dalam pembahasan fikih. Ibn Qudamah menjelaskan adanya tugas penghimpunan, penjagaan, pengangkutan, pencatatan, penghitungan, pengukuran, dan penimbangan. Bahkan, ketika harta zakat berbentuk hewan ternak, pekerjaan menjaga serta membawa hewan tersebut memerlukan perhatian tersendiri.

Rincian ini memperlihatkan bahwa pengelolaan zakat tidak selesai ketika petugas menerima harta. Harta yang dihimpun harus diketahui jumlahnya, dijaga dari kehilangan atau kerusakan, dan kemudian disalurkan sesuai ketentuan. Namun, kita perlu membedakan penjelasan Ibn Qudamah sebagai rumusan fikih yang berkembang kemudian dari bukti mengenai struktur organisasi pada masa Rasulullah. Tidak ada dasar untuk menyatakan bahwa semua pekerjaan tersebut telah menjadi jabatan formal yang terpisah sebagaimana dikenal dalam lembaga modern.

Dengan demikian, yang dapat ditegaskan dari sejarah masa Rasulullah adalah adanya penugasan petugas zakat, sedangkan pembagian pekerjaan secara lebih sistematis merupakan bagian dari perkembangan pembahasan fikih. Pembedaan ini penting agar masyarakat memperoleh gambaran sejarah yang benar, bukan gambaran masa lalu yang dipaksakan menyerupai keadaan sekarang.

Mu'adz bin Jabal: Mengajarkan Agama Sebelum Menghimpun Zakat

Salah satu peristiwa paling terang mengenai pelaksanaan zakat pada masa Rasulullah adalah pengutusan Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Peristiwa ini tidak hanya menjelaskan adanya petugas yang menjalankan amanah, tetapi juga memperlihatkan bagaimana Rasulullah menempatkan pendidikan agama sebagai bagian penting dari pelaksanaan kewajiban zakat.

Imam al-Bukhari (w. 256 H), dalam Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, hadis nomor 1458, meriwayatkan dari Ibn Abbas bahwa Rasulullah memberikan petunjuk kepada Mu'adz sebelum ia menjalankan tugasnya. Mu'adz diberi tahu bahwa masyarakat yang akan dihadapinya merupakan Ahli Kitab. Karena itu, ia harus memulai dengan mengajak mereka kepada pengesaan Allah, kemudian menjelaskan kewajiban salat lima waktu, dan setelah itu kewajiban zakat.

Urutan tersebut mengandung pelajaran yang mendalam. Rasulullah tidak memulai tugas Mu'adz dengan perintah mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Masyarakat terlebih dahulu harus memahami ajaran agama yang menjadi dasar kewajiban mereka. Zakat bukan pungutan yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari sistem ibadah dan tanggung jawab sosial dalam Islam.

Dalam hadis tersebut, Rasulullah menjelaskan bahwa zakat diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara masyarakat tersebut. Pernyataan ini memperlihatkan adanya hubungan antara kemampuan ekonomi seseorang dan hak orang lain yang membutuhkan. Harta yang dikeluarkan sebagai zakat bukan sekadar hadiah dari orang kaya, melainkan pelaksanaan kewajiban yang telah ditentukan oleh agama.

Menariknya, Rasulullah tidak berhenti pada petunjuk mengenai kewajiban dan penerima zakat. Beliau juga memperingatkan Mu'adz agar tidak mengambil harta terbaik milik masyarakat secara sewenang-wenang. Peringatan tersebut menunjukkan bahwa kewenangan menghimpun zakat mempunyai batas. Petugas tidak boleh menjadikan kewajiban agama sebagai alasan untuk mengambil harta melebihi ketentuan.

Bayangkan seorang peternak memiliki sejumlah kambing yang telah mencapai nisab. Ketika petugas datang, ia tidak boleh begitu saja memilih kambing paling bernilai tanpa memperhatikan ketentuan zakat. Hak orang miskin harus dipenuhi, tetapi hak pemilik harta juga harus dihormati. Keadilan dalam penghimpunan zakat justru terletak pada kemampuan menjaga kedua hak tersebut secara bersamaan.

Dalam Fatḥ al-Bārī, Ibn Hajar al-Asqalani (w. 852 H) memberikan penjelasan terhadap riwayat pengutusan Mu'adz dan ketentuan yang menyertainya. Pembahasan para ulama terhadap hadis ini memperlihatkan bahwa persoalan penghimpunan zakat tidak dapat dipisahkan dari pengetahuan agama, kewenangan petugas, dan perlindungan terhadap masyarakat.

Hadis Mu'adz juga menjadi bahan penting dalam pembahasan penyaluran zakat menurut wilayah. Ungkapan bahwa zakat diambil dari orang kaya dan dikembalikan kepada orang miskin di antara mereka menunjukkan perhatian terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Namun, para ulama berbeda pendapat mengenai ketentuan memindahkan zakat ke wilayah lain, sehingga hadis tersebut tidak boleh disederhanakan menjadi larangan mutlak terhadap seluruh penyaluran lintas wilayah.

Dari pengutusan Mu'adz terlihat bahwa penghimpunan zakat yang baik memerlukan tiga hal yang saling berhubungan: masyarakat memahami kewajibannya, petugas menjalankan tugas secara adil, dan penerima zakat memperoleh perhatian sesuai ketentuan agama.

Ibn al-Lutbiyyah: Ketika Petugas Zakat Menerima Hadiah

Sejarah pengelolaan zakat pada masa Rasulullah juga mencatat peristiwa yang sangat relevan dengan persoalan integritas pejabat dan petugas publik. Peristiwa tersebut melibatkan Ibn al-Lutbiyyah, seorang petugas yang diberi amanah mengurus penghimpunan sedekah wajib.

Dalam Ṣaḥīḥ Muslim, hadis nomor 1832, Imam Muslim ibn al-Hajjaj (w. 261 H) meriwayatkan dari Abu Humaid al-Sa'idi bahwa Rasulullah menugaskan Ibn al-Lutbiyyah untuk menjalankan pekerjaan tersebut. Setelah kembali, ia membawa harta yang dihimpun, tetapi memisahkan sebagian pemberian yang menurutnya merupakan hadiah pribadi.

Sekilas, seseorang mungkin menganggap persoalan tersebut sederhana. Bukankah menerima hadiah merupakan sesuatu yang lazim dalam kehidupan masyarakat? Namun, Rasulullah melihat persoalan yang lebih mendasar: apakah hadiah tersebut benar-benar diberikan karena hubungan pribadi, atau justru karena penerimanya sedang menjalankan jabatan tertentu?

Rasulullah mempertanyakan apakah Ibn al-Lutbiyyah akan menerima hadiah yang sama apabila ia hanya tinggal di rumah orang tuanya tanpa menjalankan tugas. Pertanyaan ini menjadi inti persoalan. Hadiah yang muncul karena kewenangan jabatan tidak dapat begitu saja diperlakukan sebagai pemberian pribadi yang bebas dari tanggung jawab.

Peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa penyalahgunaan amanah tidak selalu dimulai dari tindakan mengambil harta secara terang-terangan. Ia dapat muncul melalui pemberian yang tampaknya sukarela, tetapi sebenarnya berkaitan dengan kedudukan penerimanya. Seseorang yang memberikan hadiah mungkin berharap memperoleh perlakuan khusus, keringanan, atau keuntungan tertentu.

Dalam riwayat yang lebih lengkap, Rasulullah menyampaikan teguran tersebut di hadapan masyarakat. Tindakan ini menunjukkan bahwa persoalan hadiah kepada petugas bukan semata-mata urusan pribadi antara pemberi dan penerima, melainkan menyangkut kepercayaan terhadap pelaksanaan amanah publik.

Beberapa abad kemudian, Imam al-Mawardi dalam Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah, khususnya Bab XI mengenai Wilāyat al-Ṣadaqāt, membahas batas kewenangan petugas zakat dan larangan menerima pemberian yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas. Pembahasan ini memperlihatkan bahwa integritas amil tidak hanya dipandang sebagai persoalan akhlak pribadi, tetapi juga sebagai persoalan hukum dalam pengelolaan harta umat.

Apabila dikaitkan dengan pengelolaan zakat masa kini, pelajarannya sangat jelas. Petugas harus mampu membedakan harta lembaga, hak yang sah diterimanya, dan pemberian yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. Pencatatan serta pemeriksaan diperlukan bukan karena semua petugas patut dicurigai, melainkan karena amanah publik harus mempunyai mekanisme pertanggungjawaban.

Kejujuran memang berawal dari hati, tetapi kepercayaan masyarakat perlu ditopang oleh tata kelola yang dapat diperiksa.

Abu Bakar ash-Shiddiq: Mengapa Penolakan Zakat Menjadi Persoalan Besar?

Wafatnya Rasulullah SAW pada tahun 11 H atau 632 M menghadirkan ujian besar bagi masyarakat Muslim. Kepemimpinan beralih kepada Abu Bakar ash-Shiddiq dalam keadaan ketika sebagian kelompok menolak otoritas pemerintahan Madinah, sebagian mengikuti tokoh yang mengaku nabi, dan sebagian menolak kewajiban atau penyerahan zakat.

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa persoalan zakat pada awal masa kekhalifahan Abu Bakar tidak dapat dipisahkan dari krisis politik dan keagamaan yang lebih luas. Yang dipertaruhkan bukan semata-mata penerimaan harta, tetapi juga kesinambungan kewajiban agama setelah wafatnya Rasulullah.

Imam al-Bukhari, dalam Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, hadis nomor 1399–1400, meriwayatkan percakapan antara Abu Bakar dan Umar bin Khattab mengenai tindakan terhadap kelompok-kelompok tersebut. Umar pada mulanya mempertanyakan keputusan Abu Bakar untuk memerangi mereka, mengingat adanya ketentuan mengenai perlindungan jiwa dan harta orang yang telah menyatakan keislamannya.

Abu Bakar menjawab dengan menegaskan bahwa salat dan zakat tidak boleh dipisahkan, sebab zakat merupakan kewajiban yang melekat pada harta. Ia bahkan menyatakan akan mempertahankan kewajiban tersebut apabila terdapat kelompok yang menahan sesuatu yang dahulu mereka serahkan pada masa Rasulullah.

Pernyataan itu menunjukkan bahwa Abu Bakar memandang zakat sebagai kewajiban yang tetap berlaku meskipun kepemimpinan telah berganti. Zakat bukan pembayaran yang hanya diwajibkan selama Rasulullah masih hidup. Ia merupakan ketentuan agama yang keberlangsungannya tidak bergantung pada pribadi seorang pemimpin.

Namun, penting untuk memahami bahwa kelompok-kelompok yang dihadapi Abu Bakar tidak berada dalam satu keadaan yang seragam. Ada persoalan pemberontakan, pengakuan kenabian palsu, dan penolakan kewajiban atau penyerahan zakat. Karena itu, sejarah tersebut tidak dapat disederhanakan menjadi kisah bahwa setiap orang yang tidak membayar zakat harus diperangi.

Dalam Al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim, Imam al-Nawawi (w. 676 H) membahas perbedaan hukum antara orang yang mengingkari kewajiban zakat dan orang yang mengakui kewajibannya tetapi tidak menunaikannya. Pembedaan ini sangat penting karena keyakinan terhadap kewajiban dan tindakan tidak melaksanakannya merupakan dua persoalan yang tidak selalu mempunyai konsekuensi hukum yang sama.

Peristiwa Abu Bakar juga memberikan pelajaran mengenai hubungan antara kewajiban individu dan keberlangsungan hak sosial. Apabila kewajiban zakat dianggap dapat dihentikan begitu saja ketika kepemimpinan berubah, maka hak orang-orang yang membutuhkan dapat kehilangan perlindungannya.

Akan tetapi, pelajaran tersebut harus ditempatkan secara tepat. Negara modern mempunyai sistem hukum, kewenangan, dan prosedur yang berbeda dari keadaan politik abad ketujuh. Oleh karena itu, tindakan Abu Bakar tidak boleh digunakan sebagai pembenaran untuk melakukan pemaksaan di luar ketentuan hukum yang berlaku.

Inti sejarah masa Abu Bakar adalah ketegasan mempertahankan kedudukan zakat sebagai kewajiban agama, bukan pembenaran terhadap tindakan sewenang-wenang atas nama zakat.

Umar bin Khattab: Mengapa Zakat Harus Dibedakan dari Harta Negara Lainnya?

Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, wilayah pemerintahan Islam berkembang semakin luas. Perubahan tersebut membawa persoalan baru dalam pengelolaan harta publik. Pemerintahan tidak lagi hanya menghadapi kebutuhan masyarakat dalam wilayah yang relatif terbatas, tetapi juga harus mengatur penerimaan dan pengeluaran dari berbagai daerah dengan keadaan ekonomi yang berbeda.

Dalam perkembangan sejarah keuangan Islam, masa Umar berkaitan dengan penguatan administrasi pemerintahan, termasuk diwan dan baitulmal. Akan tetapi, terdapat persoalan penting yang sering terlewat ketika masyarakat membicarakan sejarah zakat: baitulmal tidak identik dengan dana zakat.

Baitulmal berkaitan dengan pengelolaan harta publik yang sumbernya dapat beragam. Zakat merupakan salah satu jenis harta yang mempunyai ketentuan tersendiri, sedangkan penerimaan lain, seperti kharaj dan jizyah dalam sistem pemerintahan klasik, memiliki dasar dan aturan penggunaan yang berbeda.

Abu Yusuf (w. 182 H), melalui Kitāb al-Kharāj, menguraikan persoalan penerimaan negara, pengelolaan tanah, perpajakan, serta berbagai ketentuan keuangan pemerintahan Islam. Kitab ini penting karena membantu menjelaskan bahwa keuangan publik dalam tradisi Islam tidak dapat dipahami sebagai satu kumpulan harta yang seluruhnya mempunyai hukum penggunaan yang sama.

Perbedaan tersebut mempunyai konsekuensi yang nyata. Apabila suatu sumber sejarah menyebut pemberian tunjangan dari baitulmal, kita tidak boleh langsung menyimpulkan bahwa dana tersebut berasal dari zakat. Begitu pula ketika pemerintah membiayai suatu kepentingan umum, penggunaan dana tersebut tidak otomatis dapat dijadikan dasar untuk membolehkan semua bentuk pengeluaran dari zakat.

Zakat memiliki ketentuan penerima berdasarkan Surah at-Taubah ayat 60. Karena itu, pembahasan mengenai penggunaan zakat harus dimulai dari ketentuan tersebut dan penjelasan fikih yang relevan, bukan hanya dari kenyataan bahwa suatu kegiatan dianggap bermanfaat bagi masyarakat.

Di sinilah pentingnya administrasi. Pengelola harta harus mengetahui sumber penerimaan, jumlah yang dihimpun, kewenangan penggunaan, serta pihak yang berhak menerimanya. Tanpa pembedaan tersebut, dana yang secara hukum mempunyai peruntukan khusus berisiko digunakan untuk kepentingan lain.

Perlu pula ditegaskan bahwa Abu Yusuf hidup pada masa Abbasiyah, bukan pada masa Umar bin Khattab. Dengan demikian, Kitāb al-Kharāj merupakan karya fikih keuangan yang memuat pembahasan hukum dan riwayat kebijakan terdahulu, bukan catatan administrasi langsung yang ditulis pada masa pemerintahan Umar.

Bagi pengelolaan zakat masa kini, persoalan tersebut sangat relevan. Dana zakat, infak, sedekah, dan penerimaan lainnya perlu dicatat serta digunakan sesuai ketentuan masing-masing. Ketertiban administrasi bukan sekadar tuntutan pembukuan modern, tetapi merupakan sarana untuk menjaga agar hak penerima tidak tercampur dengan kepentingan lain.

Utsman bin Affan: Siapa yang Menghitung dan Menyerahkan Zakat?

Pada masa Utsman bin Affan, perkembangan wilayah pemerintahan dan kegiatan ekonomi masyarakat Muslim terus berlangsung. Perubahan keadaan ekonomi membawa persoalan yang semakin beragam mengenai jenis harta, cara mengetahui jumlah kepemilikan, dan kewenangan penghimpunan zakat.

Dalam perkembangan fikih, para ulama membedakan harta yang relatif tampak atau mudah diketahui petugas, yang disebut al-amwāl al-ẓāhirah, dengan harta yang lebih sulit diketahui secara langsung, yaitu al-amwāl al-bāṭinah.

Dalam Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah, Imam al-Mawardi membahas pembedaan tersebut ketika menguraikan kewenangan petugas zakat. Hewan ternak dan hasil pertanian merupakan contoh harta yang relatif tampak, sedangkan uang dan barang perdagangan dapat lebih sulit diketahui tanpa keterangan dari pemiliknya.

Pembedaan ini bukan sekadar persoalan istilah. Ia berkaitan dengan keadaan nyata yang dihadapi petugas. Jumlah ternak yang dipelihara seseorang mungkin dapat diperiksa secara langsung, sedangkan jumlah uang atau barang perdagangan yang dimiliki seseorang tidak selalu dapat diketahui hanya dengan melihat keadaan lahiriahnya.

Akibatnya, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana petugas dapat memeriksa harta dan sejauh mana pemilik harta diberi tanggung jawab untuk menghitung serta menunaikan zakatnya sendiri. Persoalan tersebut kemudian menjadi bagian dari pembahasan para ulama mengenai kewenangan penguasa dan tanggung jawab muzaki.

Dalam sejumlah literatur fikih terdapat pendapat yang mengaitkan masa Utsman dengan penyerahan pelaksanaan zakat atas harta tertentu kepada pemiliknya. Namun, riwayat dan penafsiran mengenai kebijakan tersebut tidak sepenuhnya disepakati. Karena itu, tidak tepat menyatakan bahwa Utsman secara pasti menghapus seluruh peran petugas dalam penghimpunan zakat atas harta yang tidak tampak.

Yang dapat dipahami secara lebih kuat ialah bahwa karakteristik harta memengaruhi cara pelaksanaan kewajiban. Pada jenis harta yang sulit diketahui secara langsung, kejujuran pemiliknya menjadi sangat penting. Akan tetapi, kejujuran tersebut harus disertai pengetahuan mengenai ketentuan zakat agar kewajiban tidak dihitung secara keliru.

Dalam kehidupan modern, persoalan ini semakin relevan. Kekayaan dapat berbentuk uang, simpanan, barang perdagangan, maupun berbagai aset lainnya. Tidak semua jenis kekayaan dapat diperiksa dengan cara yang sama. Karena itu, edukasi zakat harus memberikan pemahaman yang tepat mengenai nisab, haul apabila disyaratkan, kadar zakat, dan ketentuan penghitungan menurut jenis harta.

Pelajaran yang dapat diambil bukanlah bahwa lembaga zakat harus mengambil alih seluruh tanggung jawab muzaki, ataupun bahwa muzaki dapat mengabaikan peran lembaga. Yang diperlukan adalah hubungan yang tepat antara kewajiban pribadi, pengetahuan agama, dan pelayanan pengelolaan zakat.

Ali bin Abi Thalib: Bagaimana Petugas Harus Memperlakukan Muzaki dan Harta Zakat?

Ali bin Abi Thalib memimpin pada tahun 35–40 H atau sekira 656–661 M, suatu masa yang ditandai pergolakan politik dan konflik internal masyarakat Muslim. Dalam keadaan demikian, pembahasan mengenai pengelolaan harta umat tidak dapat dilepaskan dari persoalan keadilan, kewenangan, dan tanggung jawab pemerintahan.

Salah satu sumber yang sering dikutip dalam pembahasan etika pengelolaan zakat ialah Nahj al-Balāghah, kumpulan khutbah, surat, dan perkataan yang dinisbatkan kepada Ali. Kitab tersebut dihimpun oleh al-Syarif al-Radhi (w. 406 H), beberapa abad setelah masa Ali. Kedudukan sumber ini perlu dijelaskan sejak awal karena tidak semua teks di dalamnya disertai sanad lengkap yang memungkinkan autentisitas historisnya dipastikan.

Dalam Surat Nomor 25, terdapat petunjuk yang dinisbatkan kepada Ali bagi petugas penghimpun zakat. Petugas diarahkan mendatangi masyarakat dengan tenang, memberikan salam, dan menyampaikan maksud kedatangannya tanpa menimbulkan ketakutan. Ia tidak boleh memperlakukan pemilik harta seolah-olah seluruh kekayaannya berada di bawah kekuasaan petugas.

Petunjuk tersebut menjadi menarik ketika membicarakan cara pemeriksaan hewan ternak. Petugas tidak diarahkan memasuki tempat ternak secara sewenang-wenang. Ia harus menghormati pemilik harta dan tidak boleh menakut-nakuti hewan yang berada dalam pemeliharaannya.

Teks itu bahkan memuat cara pemilihan hewan yang akan diambil sebagai zakat. Harta dibagi menjadi dua kelompok, kemudian pemilik diberi kesempatan memilih salah satunya. Proses tersebut dilakukan berulang sampai diperoleh bagian yang memenuhi kewajiban zakat.

Rincian ini menggambarkan perhatian terhadap keseimbangan hak. Pemilik harta tidak boleh menghindari kewajiban yang telah ditentukan, tetapi petugas juga tidak boleh mengambil bagian yang dikehendakinya secara sepihak.

Petunjuk berikutnya berkaitan dengan kualitas hewan. Petugas tidak diarahkan mengambil hewan yang sakit, cacat, atau tidak layak. Setelah hewan terkumpul, penjagaannya harus diserahkan kepada orang yang dapat dipercaya dan mampu menjalankan tugas dengan baik.

Yang menarik, tanggung jawab tersebut tidak berhenti pada tindakan menerima hewan. Teks itu juga memberikan perhatian terhadap perlakuan selama perjalanan. Hewan harus memperoleh makanan, air, dan kesempatan beristirahat. Induk hewan tidak boleh dipisahkan dari anaknya dengan cara yang merugikan.

Dalam masyarakat yang sebagian hartanya berbentuk ternak, persoalan tersebut mempunyai arti ekonomi yang nyata. Hewan yang mati, hilang, atau mengalami kerusakan akibat kelalaian akan mengurangi harta yang semestinya dapat dimanfaatkan oleh penerima zakat. Karena itu, penjagaan harta setelah penghimpunan merupakan bagian penting dari tanggung jawab pengelolaan.

Sementara itu, Surat Nomor 26 dalam Nahj al-Balāghah memuat nasihat yang dinisbatkan kepada Ali mengenai perilaku petugas. Amanah harus tetap dijaga ketika seseorang tidak berada dalam pengawasan orang lain. Kejujuran tidak boleh hanya menjadi perilaku yang diperlihatkan di hadapan masyarakat, tetapi harus melekat dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Walaupun kandungan kedua surat tersebut mempunyai nilai etika yang kuat, kedudukannya sebagai sumber sejarah tetap harus dijelaskan secara tepat. Karena Nahj al-Balāghah merupakan kompilasi yang disusun kemudian dan tidak selalu mencantumkan sanad lengkap, seluruh rincian dalam Surat 25 dan 26 tidak dapat otomatis dinyatakan sebagai prosedur resmi yang telah terbukti diterapkan oleh pemerintahan Ali.

Pembedaan antara kandungan nasihat dan kepastian sejarah justru penting bagi pendidikan umat. Sebuah teks dapat mengandung pelajaran moral yang berharga, tetapi penilaian mengenai keaslian riwayatnya tetap memerlukan pemeriksaan tersendiri.

Hal serupa berlaku terhadap kisah-kisah pembagian harta baitulmal pada masa Ali. Dalam Tārīkh al-Rusul wa al-Mulūk, Imam al-Tabari (w. 310 H) menghimpun berbagai riwayat mengenai peristiwa politik dan pemerintahan. Namun, sebagian riwayat memiliki persoalan pada jalur periwayatannya. Karena itu, rincian jumlah harta atau bentuk pembagian tertentu tidak patut dinyatakan sebagai fakta pasti tanpa dukungan sumber yang memadai.

Di samping itu, harta baitulmal tidak seluruhnya merupakan zakat. Kisah mengenai pembagian harta publik tidak otomatis menjadi bukti tentang mekanisme pendistribusian zakat. Sumber penerimaan dan ketentuan penggunaannya harus dibedakan terlebih dahulu.

Dari pembahasan masa Ali, pelajaran yang dapat dikembangkan ialah pentingnya kesantunan petugas, perlindungan hak pemilik harta, penjagaan harta yang dihimpun, serta kejujuran ketika menjalankan amanah. Semua itu relevan bagi pengelolaan zakat modern, tanpa harus mengklaim bahwa seluruh rincian dalam teks yang dinisbatkan kepada Ali telah terbukti sebagai praktik sejarah yang pasti.

Dari Pengalaman Sejarah Menuju Pengelolaan Zakat yang Profesional

Apabila perjalanan pengelolaan zakat sejak masa Rasulullah hingga Khulafaur Rasyidin dibaca secara menyeluruh, terlihat bahwa persoalan yang dihadapi umat tidak hanya berkaitan dengan kewajiban mengeluarkan harta. Ada persoalan siapa yang berwenang menghimpun, bagaimana menentukan jumlah kewajiban, bagaimana menjaga harta yang diterima, siapa yang berhak memperoleh bagian, dan bagaimana petugas mempertanggungjawabkan pekerjaannya.

Pengutusan Mu'adz bin Jabal memperlihatkan pentingnya pendidikan agama sebelum penghimpunan. Peristiwa Ibn al-Lutbiyyah menunjukkan bahaya hadiah yang berkaitan dengan jabatan. Sikap Abu Bakar menegaskan kesinambungan kewajiban zakat setelah wafatnya Rasulullah. Perkembangan administrasi pada masa Umar mengingatkan perlunya membedakan zakat dari penerimaan publik lainnya.

Sementara itu, pembahasan mengenai harta yang tampak dan tersembunyi menunjukkan bahwa cara pelaksanaan zakat harus memperhatikan karakteristik kekayaan. Tradisi nasihat yang dinisbatkan kepada Ali memberikan pelajaran mengenai etika petugas dan penjagaan harta, dengan tetap memperhatikan keterbatasan autentisitas sumbernya.

Dalam perkembangan fikih, persoalan-persoalan tersebut memperoleh penjelasan yang lebih sistematis. Imam al-Mawardi, melalui Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah, Bab XI tentang Wilāyat al-Ṣadaqāt, membahas bentuk penugasan amil, syarat petugas, serta batas kewenangan penghimpunan dan pembagian zakat.

Al-Mawardi menjelaskan bahwa seorang petugas dapat diberi kewenangan menghimpun sekaligus membagikan zakat. Ada pula penugasan yang dibatasi hanya pada penghimpunan. Sementara itu, penugasan yang dinyatakan secara umum dapat mencakup kedua fungsi tersebut menurut cakupan kewenangan yang dijelaskannya.

Ia juga membedakan petugas yang mempunyai kewenangan mengambil keputusan berdasarkan ketentuan hukum dengan petugas yang hanya melaksanakan instruksi tertentu. Perbedaan ini mempunyai konsekuensi terhadap persyaratan pengetahuan dan tanggung jawab masing-masing petugas.

Mengapa pembagian kewenangan tersebut penting? Karena seseorang yang diberi tugas menghimpun harta belum tentu mempunyai kewenangan menentukan sendiri siapa yang akan menerima dan berapa jumlah yang harus dibagikan. Sebaliknya, pihak yang diberi kewenangan lebih luas harus memahami ketentuan zakat yang menjadi dasar keputusannya.

Al-Mawardi juga membahas persoalan kesalahan penyaluran. Ia membedakan keadaan ketika status penerima sulit diketahui dengan keadaan yang sebenarnya dapat dikenali melalui pemeriksaan yang semestinya. Pembahasan ini menunjukkan bahwa ketepatan pendistribusian merupakan bagian dari tanggung jawab hukum, bukan sekadar persoalan niat baik.

Dari sini tampak bahwa pengelolaan zakat memerlukan dua hal yang tidak dapat dipisahkan: integritas pribadi dan ketertiban kelembagaan. Kejujuran petugas sangat penting, tetapi tanpa pembagian tugas, pencatatan, pemeriksaan, dan pertanggungjawaban, kesalahan pengelolaan tetap dapat terjadi.

Dalam konteks Indonesia, BAZNAS menjalankan fungsi pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Sistem kelembagaan modern tentu tidak sama dengan keadaan masyarakat pada masa Rasulullah dan para khalifah. Namun, prinsip amanah, kompetensi, keadilan, dan perlindungan hak penerima tetap menjadi landasan yang relevan.

Perlu pula dipahami bahwa para ulama memiliki perbedaan pandangan mengenai penyerahan zakat melalui penguasa atau secara langsung kepada penerima dalam keadaan tertentu. Karena itu, ajakan kepada masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS sebaiknya didasarkan pada pemahaman agama, ketentuan hukum Indonesia, kemudahan pelayanan, profesionalisme, dan kepercayaan terhadap pengelolaan dana.

Kelembagaan yang baik memungkinkan zakat dihimpun secara tertib, kebutuhan mustahik dikenali dengan lebih tepat, dan penyaluran dilaksanakan melalui pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun, keberadaan lembaga saja tidak otomatis menjamin keberhasilan. Kualitas pengelolaan tetap harus dibuktikan melalui pelaksanaan tugas yang benar.

Pada akhirnya, sejarah zakat memberikan pelajaran bahwa keberhasilan tidak cukup diukur dari banyaknya harta yang berhasil dihimpun. Dana yang besar akan kehilangan maknanya apabila pengelolaannya tidak amanah atau penyalurannya tidak tepat. Sebaliknya, pengelolaan yang tertib dan berkeadilan memungkinkan zakat menjalankan perannya sebagai ibadah yang membawa manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat.

Zakat bukan sekadar perpindahan harta dari tangan orang kaya kepada orang miskin. Ia adalah amanah keagamaan yang menuntut pengetahuan, kejujuran, kewenangan yang sah, dan tanggung jawab agar hak umat benar-benar sampai kepada mereka yang berhak menerimanya.(bersambung)

Edisi 3: Dari Baitulmal hingga Lembaga Zakat Modern: Perjalanan Kelembagaan Filantropi Islam.

Editor : Hairil Paputungan
Sejarah BAZNAS