Jagosatu.com - Dalam dua bulan terakhir, layanan pengaduan WhatsApp “Lapor Pak Amran” menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam melindungi petani dan menjaga tata kelola sektor pertanian nasional.
Kanal ini diluncurkan kembali oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada 31 Oktober 2025 sebagai ruang partisipasi publik yang responsif dan berorientasi pada penindakan.
Lapor Pak Amran tidak hanya menampung aduan, tetapi langsung menindaklanjuti berbagai laporan pelanggaran yang terjadi di lapangan.
Melalui nomor 0823-1110-9390, ribuan laporan diterima dari petani dan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia.
Aduan yang masuk mencakup penyimpangan harga pupuk bersubsidi, peredaran pupuk palsu, pungutan liar bantuan alsintan, hingga masuknya komoditas pangan ilegal.
Menteri Pertanian menegaskan bahwa identitas pelapor dijamin kerahasiaannya sehingga masyarakat tidak perlu takut untuk melapor.
Ia juga mendorong petani, kelompok tani, dan seluruh lapisan masyarakat agar aktif melaporkan setiap bentuk penyimpangan di sektor pertanian.
Menurut Mentan Amran, laporan masyarakat merupakan bentuk nyata kontribusi dalam menjaga ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
Penanganan laporan dilakukan secara cepat melalui tim pengawasan Kementerian Pertanian dengan koordinasi lintas kementerian, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah.
Dalam kurun waktu lebih dari dua bulan, sejumlah kasus besar berhasil dibongkar dan ditindak tegas berkat laporan masyarakat.
Salah satu kasus yang terungkap adalah pelanggaran harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi oleh 190 pengecer dan distributor.
Mentan Amran memberikan ultimatum pencabutan izin bagi pihak yang terbukti melanggar ketentuan HET pupuk.
Selain itu, seluruh manajer Pupuk Indonesia di berbagai wilayah diingatkan untuk memperketat pengawasan terhadap distributor.
Laporan masyarakat juga berhasil menggagalkan masuknya 40,4 ton beras ilegal di Batam sebelum kapal bersandar di pelabuhan.
Penindakan tersebut dilakukan melalui koordinasi cepat dengan TNI, Polri, Bea Cukai, dan pemerintah daerah setempat.
Melalui Lapor Pak Amran, terungkap pula praktik pungutan liar bantuan traktor di 99 titik di berbagai daerah.
Seorang staf Kementerian Pertanian yang melakukan pungli mengaku sebagai pejabat tinggi dan meminta uang puluhan juta rupiah kepada petani.
Pelaku langsung diberhentikan dan kasusnya diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses secara pidana.
Kasus lain yang berhasil digagalkan adalah masuknya 133,5 ton bawang bombai ilegal di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang.
Melalui Lapor Pak Amran, Kementerian Pertanian berharap pengawasan sektor pertanian dapat dilakukan bersama demi melindungi petani, menjaga keamanan pangan, dan memperkuat kedaulatan pangan Indonesia. (samt)
Editor : ALengkong