Jagosatu.com - Sekretaris Jenderal International Maritime Organisation (IMO), Arsenio Dominguez, secara tegas menyatakan bahwa pengerahan pengawalan militer untuk kapal tanker di Selat Hormuz bukanlah solusi yang berkelanjutan. Meskipun langkah tersebut sempat diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat sebagai respons atas konflik yang memanas, IMO menilai bahwa keberadaan kapal perang hanya memitigasi risiko tanpa menyelesaikan akar persoalan. Strategi militer dinilai tidak mampu menjamin keamanan jangka panjang bagi jalur pelayaran yang sangat vital bagi perdagangan energi dunia tersebut.
Respons internasional terhadap ajakan untuk membentuk koalisi angkatan laut di kawasan tersebut cenderung dingin dan penuh keraguan. Sejumlah negara sekutu seperti Jerman, Inggris, Spanyol, hingga Jepang memilih untuk menjaga jarak dan tidak terlibat dalam operasi militer tersebut. Sikap ini mencerminkan keengganan negara-negara besar untuk terseret lebih dalam ke dalam eskalasi konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang semakin tidak menentu.
Selain ancaman di jalur laut, Dominguez turut menyoroti nasib kru kapal yang saat ini terjebak dalam situasi berbahaya di kawasan Teluk. Aksesibilitas pelabuhan yang terbatas akibat serangan berkelanjutan telah menghambat operasional kapal secara bebas dan mengganggu rantai pasok logistik maritim. Situasi ini menciptakan ketidakpastian yang signifikan bagi keselamatan pelaut dan integritas operasional industri perkapalan global.
Bagi Indonesia sebagai negara poros maritim dunia, stabilitas keamanan di Selat Hormuz memiliki dampak langsung terhadap ketahanan energi dan biaya logistik nasional. Gangguan pada jalur perdagangan minyak utama dunia ini berpotensi memicu lonjakan harga komoditas yang akan membebani ekonomi domestik secara signifikan. Oleh karena itu, Indonesia perlu terus memantau dinamika geopolitik ini dengan seksama guna menjaga stabilitas rantai pasok nasional di tengah guncangan ekonomi global.