Jagosatu.com - Menteri Luar Negeri Iran, Seyed Abbas Araghchi, melayangkan kritik tajam terhadap Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, terkait eskalasi konflik di Timur Tengah. Araghchi menilai langkah pemerintah Inggris yang mengizinkan penggunaan pangkalan militer mereka untuk agresi terhadap Iran merupakan tindakan berbahaya. Kebijakan ini dianggap tidak hanya memicu ketegangan regional, tetapi juga menempatkan keselamatan warga negara Inggris ke dalam risiko nyata.
Dalam pernyataan resmi yang dirilis melalui media sosial, Araghchi menegaskan bahwa keterlibatan Inggris dalam konflik ini bertentangan dengan kehendak publik di negara tersebut. Ia menyoroti bahwa sebagian besar rakyat Inggris tidak menghendaki negara mereka terseret ke dalam perang pilihan yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Sebagai respons atas provokasi tersebut, Iran secara tegas menyatakan akan menggunakan hak penuh untuk melakukan pembelaan diri.
Ketegangan diplomatik ini memuncak setelah pemerintah Inggris secara resmi memberikan lampu hijau bagi militer Amerika Serikat untuk melancarkan serangan terhadap situs-situs rudal milik Iran. Keputusan ini diambil menyusul serangkaian konfrontasi intensif yang sebelumnya telah menyebabkan kerusakan infrastruktur dan korban jiwa di Teheran. Situasi keamanan di kawasan Timur Tengah kini berada dalam titik krusial yang mengancam stabilitas global.
Sebelumnya, pada 28 Februari lalu, Amerika Serikat bersama Israel dilaporkan telah melancarkan serangan udara terhadap berbagai target strategis di Iran. Operasi militer tersebut mengakibatkan kerugian material yang signifikan dan memicu duka mendalam bagi rakyat Iran akibat wafatnya Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Sebagai bentuk balasan, Iran tercatat telah melakukan serangan balik terhadap fasilitas militer Amerika Serikat dan wilayah Israel.
Bagi Indonesia, eskalasi konflik di Timur Tengah ini menjadi peringatan serius mengenai kerentanan rantai pasok global dan stabilitas harga komoditas energi dunia. Sebagai negara yang bergantung pada jalur perdagangan internasional, stabilitas di kawasan Selat Hormuz secara langsung akan memengaruhi biaya logistik serta ketersediaan barang kebutuhan pokok di dalam negeri. Pemerintah Indonesia perlu terus mendorong diplomasi aktif untuk meredam potensi perang terbuka yang akan berdampak buruk pada ketahanan ekonomi nasional.