Jagosatu.com - Ratusan warga di pusat kota Damaskus menggelar aksi protes damai menentang kebijakan baru pemerintah terkait pembatasan ketat penjualan minuman beralkohol di Suriah.
Kebijakan tersebut secara efektif melarang distribusi minuman beralkohol di berbagai restoran dan bar yang tersebar luas di seluruh ibu kota Suriah tersebut.
Kini otoritas hanya memberikan izin penjualan botol minuman beralkohol secara terbatas pada tiga lingkungan yang mayoritas penduduknya beragama Kristen di wilayah tersebut.
Para demonstran berkumpul di kawasan Bab Tuma untuk menyuarakan penolakan keras terhadap keputusan pemerintah yang dianggap telah merusak tatanan kebebasan warga negara.
Mereka membawa berbagai spanduk bertuliskan pesan bahwa kebebasan personal merupakan garis merah yang tidak boleh dilanggar oleh pihak berwenang dalam situasi apapun.
Para peserta aksi menilai langkah pemerintah ini berpotensi memperdalam perpecahan sektarian di tengah masyarakat Suriah yang sedang berupaya mencari stabilitas pasca konflik berkepanjangan.
Kehadiran aparat keamanan terlihat memantau ketat jalannya aksi massa tersebut guna memastikan situasi tetap terkendali dan tidak menimbulkan kerusuhan yang lebih besar.
Penulis skenario televisi berusia tiga puluh tujuh tahun, Rami Koussa, secara tegas menyatakan bahwa keputusan otoritas tersebut tidak akan bertahan dalam jangka panjang.
Sementara itu, akademisi Hanan Assi mengkritik prioritas pemerintah yang justru mengurusi masalah kebebasan individu di tengah krisis kemanusiaan yang sedang melanda seluruh negeri.
Menurutnya, masih terdapat ribuan masalah mendesak yang seharusnya diurus pemerintah, mulai dari tingkat kemiskinan yang tinggi hingga nasib jutaan warga yang terus mengungsi.
Kesenjangan antara kebijakan pemerintah dan realitas kehidupan rakyat kecil saat ini semakin melebar, memicu keresahan sosial yang kian nyata di berbagai sudut kota.
Para aktivis masyarakat sipil mendesak agar ruang gerak individu tetap dihormati guna menjaga kerukunan antar umat beragama di wilayah yang sangat beragam tersebut.
Ketegangan ini mencerminkan dinamika politik yang kompleks, di mana otoritas negara berusaha menerapkan kontrol moral melalui regulasi yang membatasi hak asasi setiap individu.
Di Indonesia, kebijakan serupa mengenai regulasi minuman beralkohol sering memicu perdebatan panjang antara aspek moralitas publik, hak konsumen, serta dampaknya bagi industri pariwisata.
Sumber: SCMP Tech